JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Penggunaan sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sebagai salah satu syarat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Asep Supena.
Menurut Asep, kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelamar yang berasal dari daerah terpencil.
Asep menilai, kemampuan bahasa Inggris cenderung dikuasai oleh individu dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih tinggi serta tinggal di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan bahasa Inggris di kota besar dibandingkan di daerah terpencil. “Kemampuan bahasa Inggris itu mungkin banyak dikuasai oleh orang-orang dengan status sosial ekonomi tinggi dan tinggal di daerah perkotaan karena fasilitas atau peluang,” ungkap Asep, dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024).
Ia juga menekankan bahwa tidak semua posisi di instansi pemerintahan membutuhkan keterampilan bahasa Inggris tingkat tinggi. Misalnya, posisi administratif yang mayoritas tugasnya lebih mengarah pada pekerjaan internal dan tidak memerlukan komunikasi internasional. Sebaliknya, untuk posisi seperti staf kedutaan atau dosen, kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni memang diperlukan, terutama dalam hal komunikasi dan penulisan ilmiah.
Beban Finansial Bagi Pelamar
Selain aspek ketimpangan akses, Asep juga menyoroti beban finansial yang harus ditanggung oleh pelamar akibat kewajiban mengikuti tes TOEFL. Tes ini tidak jarang memakan biaya yang cukup tinggi, sehingga memberatkan pelamar yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Sebagai solusi, Asep mengusulkan agar pemerintah mengembangkan instrumen ujian bahasa Inggris yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap posisi pekerjaan.
Ia juga menegaskan bahwa skor TOEFL yang rendah bukan berarti pelamar tidak memiliki potensi untuk berkembang. “Faktanya, ada juga pelamar yang mungkin masuk dengan skor 450 atau 425, namun dengan pelatihan yang serius dari instansi, kemampuan bahasa Inggris mereka bisa meningkat. Kursus atau pelatihan khusus dapat menjadi solusi untuk mengembangkan kompetensi ini,” ujar Asep.
Dalam proses pendaftaran CPNS 2024, beberapa kementerian dan instansi pemerintah mewajibkan pelamar untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL. Selain dokumen standar seperti ijazah, transkrip nilai, dan KTP, sertifikat TOEFL menjadi salah satu syarat tambahan di sejumlah kementerian.
Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewajibkan sertifikat ini. Namun, tidak semua instansi pemerintah mewajibkannya. Keputusan mengenai persyaratan TOEFL untuk pendaftaran CPNS diserahkan kepada kebijakan masing-masing instansi dan pemerintah daerah.
Jenis TOEFL yang Berlaku
Dilansir dari Kompas.com, terdapat beberapa jenis TOEFL yang digunakan sebagai syarat pendaftaran CPNS 2024:
- TOEFL PBT (Paper Based Test): Menguji listening, structure, dan reading dengan rentang skor 310-677.
- TOEFL CBT (Computer Based Test): Menguji listening, structure, reading, dan writing, dengan rentang skor 0-300.
- TOEFL IBT (Internet Based Test): Umum digunakan dalam lamaran kerja, menguji reading, writing, listening, dan speaking, dengan rentang skor 0-120.
- TOEFL Prediction: Tes simulasi yang masih diterima di beberapa instansi, namun hanya bersifat prediksi.
Kesimpulan
Kebijakan penggunaan TOEFL sebagai syarat CPNS memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang diterima di instansi pemerintah. Namun, perlu adanya evaluasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi pelamar dari daerah terpencil dan kalangan ekonomi lemah. Dukungan berupa pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi bahasa Inggris setelah diterima sebagai PNS juga bisa menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif.
Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan usulan-usulan tersebut demi menciptakan proses seleksi CPNS yang lebih adil dan merata bagi seluruh pelamar dari berbagai latar belakang.
