FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Agar Pemberian Bansos Lebih Cepat dan Efektif, Pemerintah Disarankan Gandeng Tokoh Masyarakat





SUBANG, TINTAHIJAU.com - Pemerintah disarankan untuk menggandeng tokoh masyarakat untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun nontunai, lebih cepat dan efektif. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Menurutnya, ketua RT, TW, dan tokoh masyarakat setempat bisa membantu pemerintah memperbaharui dan memverifikasi data penerima bansos. Hasil verifikasi tersebut kemudian harus diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa atau kelurahan yang selanjutnya akan melakukan pelaporan.

BACA JUGA:
BOR Kembali Turun, Satgas COVID-19 Jabar Minta Agar Prokes Harus Tetap Diperketat

"Hasil verifikasi data dan sebagainya kan ada nomor rekening, paling nggak ada nomor akun mereka. Itu (bansos tunai) disalurkan ke nomor rekening, langsung cepat kasih ke bank dan masuk ke rekening masing-masing penerima," kata Tauhid di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Lebih lanjut, Tauhid menuturkan bahwa pemerintah perlu melakukan pembaharuan dan verifikasi data untuk mengantisipasi perubahan data penerima. Melihat, ada kemungkinan di tengah PPKM Darurat yang mulai 3 Juli 2021 lalu, banyak orang yang penghasilannya menurun drastis atau bahkan tidak bisa berpenghasilan.

"Orang yang kemarin sudah mengalami perbaikan pendapatan, sekarang terdampak, sehingga harus dilakukan asesmen cepat, pendataan cepat, sehingga menjadi dasar untuk bansos yang lebih tepat sasaran. Karena dengan data kemarin, masih ada kelompok menengah ke atas yang mendapat bansos," kata Tauhid.

Selain itu, data pada tingkatan desa atau kelurahan pun harus terintegrasi dengan data nasional melalui nomor penduduk. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi syarat menjadi penerima bansos baru bisa segera dibuatkan nomor rekening untuk menerima bansos.



BACA JUGA:
Pemkab Purwakarta Distribusikan Bantuan Beras dan Telur untuk Penyandang Disabilitas

Sedangkan untuk bantuan nontunai, pemerintah bisa menyerahkan bantuan ke desa atau kelurahan masing-masing, yang akan menyalurkan kembali ke RW dan RT setempat. Kemudian mereka harus bisa memastikan jumlah yang diterima telah sesuai ketentuan pemerintah pusat.

"Seperti beras yang 10 kilogram, paling nggak beras medium, jangan sampai turun kualitasnya. Dan nilainya benar-benar sesuai dengan anggaran pemerintah, supaya kita nggak mengulangi kesalahan tahun lalu," kata Tauhid.

Sumber: Kompas.tv

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.



TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Sebulan Berlalu, Polisi Ungkap Alasan Belum Terungkapnya Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang https://t.co/wVW1mwktnq
Jabar Masuk Lima Besar Indeks Keterbukaan Informasi Publik Terbaik di Indonesia https://t.co/Ss5gVP9MlE
Video Arogansi Oknum Anggota Satpol PP Gegerkan Warga, Begini Ulahnya https://t.co/xMo7RriWQ4
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter