FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Begini Awal Mula Hebohnya Polemik Rangkap Jabatan yang Dialami Rektor UI



SUBANG, TINTAHIJAU.com - Perubahan aturan soal Statuta Universitas Indonesia (UI) yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Kini hujan kritik tak terhindarkan bagi Rektor UI karena dianggap melanggar aturan statuta UI, tetapi aturannya yang diubah.

Polemik ini bermula saat BEM UI mengunggah meme poster 'Jokowi King of Lip Service' dan mendapat sejumlah dukungan netizen di dunia maya. Kemudian terungkap Rektor UI Prof Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama/independen di salah satu bank BUMN, terhitung sejak 2020 hingga saat ini.

Ternyata, hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Hingga akhirnya terbit aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI sehingga aturan lama tak lagi berlaku.

Kemudian perubahan aturan ini juga banyak disoroti sejumlah pihak. Berikut perjalanan polemiknya hingga perubahan Statuta UI yang banyak dikritik.

Postingan Meme Jokowi King of Lip Service

Awalnya kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya, @BEMUI_Official pada Sabtu (26/6/2021).

Dalam cuitannya, BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.

BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi seringkali tak selaras dengan kenyataan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," ungkapnya.

Meme King of Lip Service Dinilai Langgar Aturan

Terkait unggahan poster 'Jokowi King og Lip Service' itu, pihak UI menilai meski menghargai kebebasan berpendapat, postingan BEM UI itu dinilai melanggar aturan karena tidak disampaikan sesuai aturan yang ada.

"Menjawab pertanyaan yang diajukan rekan-rekan media, yang bermula dari postingan BEM UI di sosial media kemarin sore sekitar jam 6 sore, perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Amelita kepada wartawan, Minggu (27/7/2021).

Rektorat UI Panggil BEM UI

Buntut dari kritik itu, Rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI karena mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan poster 'Jokowi The King of Lip Service'. UI menyatakan pemanggilan itu merupakan bentuk pembinaan.

"Atas pemuatan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021. Pemanggilan terhadap BEM UI ini karena menilai urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang mereka buat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," kata Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

Sementara itu Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra menjelaskan isi pertemuan itu. Leon menjelaskan pertemuan itu membicarakan pernyataan dari Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman. Selain itu BEM UI juga memberikan klarifikasi mengenai poster itu.

"Iya betul (membicarakan soal pernyataan Fadjroel--red). Sama minta klarifikasi. Keterangan dari kita," kata Leon Alvinda Putra kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

Lebih lanjut, sejumlah pihak menyampaikan dukungan terhadap BEM UI atas kritik dengan poster 'Jokowi King of Lip Service'. Berikut ini sejumlah pihak yang mengkritik Rektorat UI.

Jokowi Terbuka Dikritik, Ingatkan Tata Krama dan Sopan Santun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak keberatan atas kritik yang disampaikan mahasiswa BEM UI berkaitan dengan poster yang bertulisan 'The King of Lip Service'. Meski demikian, Jokowi tetap mengingatkan terkait budaya tata krama dan kesopansantunan dalam memberikan kritik.

"Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Jokowi seperti disiarkan Biro Setpres, Selasa (29/6/2021).

Polemik Rangkap Jabatan Rektor UI Jadi Komisaris Bank BUMN

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro terungkap rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama/independen di salah satu bank BUMN, terhitung sejak 2020 hingga saat ini.

Ternyata, hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013.

Dikutip detikcom, Selasa (29/6/2021), PP tersebut menyatakan bahwa rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara, serta jabatan di beberapa institusi lainnya.

Lengkapnya dijelaskan dalam pasal 35, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI

Statuta UI Direvisi

Sebulan yang lalu, muncul sorotan terhadap rektor Universitas Indonesia (UI) yang merangkap jabatan sebagai komisaris bank pelat merah. Dulu, rektor UI yang merangkap jabatan komisaris perusahaan dinilai melanggar statuta. Kini, statuta sudah direvisi dan tak ada lagi larangan itu.

Aturan larangan rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Kini, statuta itu sudah tidak berlaku karena sudah terbit versi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

"Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman seperti dikutip dari laman detikcom, Selasa (20/7/2021).

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Kini pada Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata 'pejabat'. Kini, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.

Pasal soal larangan rangkap jabatan yang semula ada pada Pasal 35 (Statuta UI versi lama) kini berpindah ke Pasal 39 (Statuta UI versi baru). Berikut ini perubahannya:

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

Pasal 35
Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi
dengan partai politik; dan/atau
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39
Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Hujan Kritik Usai Revisi Statuta UI

Perubahan aturan soal Statuta UI yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Kritik itu datang dari para akademisi hingga anggota dewan terkait perubahan aturan itu, salah satunya dari pakar politik LIPI.

"Problem utama terkait dengan kasus Rektor UI adalah bagaimana aturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa dari aturan yang ada di sekitar kita. Ini sekali lagi akan membuat rakyat hilang kepercayaan," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Firman Noor, Rabu (21/7/2021).

Kontroversi perubahan Statuta UI ini meluas. Firman memandang tak hanya bisa menghilangkan kepercayaan rakyat, perubahan Statuta UI tersebut juga bisa kian menguatkan pandangan miring terhadap penguasa.

"Dan makin menguatkan pandangan bahwa segalanya mungkin dan boleh manakala terkait dengan kepentingan kaum penguasa," ujar pria yang juga mengajar di UI ini.

Sumber: detikcom | Foto: Logo UI

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.







TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Oknum PNS Jualan Hasil Swab PCR Palsu, Ditawarkan Hingga Rp1,5 Juta https://t.co/GYk8Wq56rG
Ahli Gizi Buka Suara Soal Air Rebusan Mie Instan https://t.co/haymzyu6uH
Walau Jadi Lawan, Ternyata Lee Mengidolakan Mohammad Ahsan https://t.co/1sfgN5xGgc
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter