FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Pedagang Hingga Pengusaha Tolak Keras Penerapan PPN Sembako

Indeks Artikel





SUBANG, TINTAHIJAU.com - Pedagang pasar hingga kalangan pengusaha menolak rencana pemerintah yang berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako.

Mereka khawatir harga sembako meningkat dan semakin menggerus daya beli masyarakat yang berujung pada tertekannya pendapatan para pedagang hingga pengusaha.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menilai rencana kebijakan pemerintah ini sangat tidak tepat. Apalagi, isunya bergulir pada saat pandemi covid-19. Saat ini, daya beli masyarakat sudah menurun, sehingga dikhawatirkan justru semakin tertekan dengan rencana PPN sembako.

"Harusnya pada saat pandemi ini, pemerintah memberi subsidi, bukan justru menarik PPN dari beberapa komoditas sembako," ujar Abdullah seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (9/6).

Abdullah sadar, rencana ini tentu muncul karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah terkuras habis untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini membuat pemerintah mulai mencari sumber-sumber penerimaan baru, termasuk dari PPN.

"Semua tahu, pajak di-push (didorong) untuk bisa menyumbang anggaran, tapi bukan juga pedagang yang dijadikan objek, bukan UMKM, bukan masyarakat kecil, apalagi pedagang sembako yang notabene-nya mereka sangat sulit saat ini, mereka kesulitan menjual karena daya beli masyarakat menurun hingga 50 persen," kata Abdullah.

BACA JUGA:
Pemkab Subang Akan Revitalisasi 7 Pasar Tradisional
Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Subang Mulai Naik
Jelang Ramadan, Harga Daging di Pasar Tradisional Subang Naik

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menimbang ulang rencana pemungutan PPN sembako ini. Bahkan, untuk semakin meyakinkan pemerintah, ia mengatakan Ikappi akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas), di mana hasil rapat akan disuarakan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami khusus buat rapimnas karena mendengar isu ini agar rekomendasi rapimnas ini bisa didengar Presiden dan bisa menjadi evaluasi atas kebijakan yang sedang bergulir ini," tuturnya.

Senada dengan Abdullah, Ketua Pengembangan Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Susanty Widjaya juga menolak rencana ini karena dianggap tidak wajar.

Sebab, pemerintah negara lain tengah gencar memberi subsidi bagi masyarakat di tengah pandemi, sementara Indonesia justru ingin menambah beban masyarakat dengan pungutan PPN.

"Mereka mau stay (tinggal) di dalam (negara masing-masing) karena makanan dan uang kebutuhannya di-provide (disediakan) pemerintahnya. Nah, ini malah mikirin penambahan pajak buat pasar lagi, tidak wajarlah," ucap Susan.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya



TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Kejar Ketertinggalan Siswa, Guru Diminta Optimalkan Waktu dan Berinovasi https://t.co/Qr1rqjEQVY
Penegakan Disiplin, Di Majalengka Polisi Razia Polisi https://t.co/yPvVc00JBD
Stok Keteter, Ridwan Kamil Minta Pusat Kirim 15 Juta Dosis Perbulan https://t.co/TlHTbj0ebJ
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter