SUBANG, TINTAHIJAU.com – Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) tengah berupaya memastikan seluruh siswa SMAN 4 Karawang dapat mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Upaya ini dilakukan setelah adanya keterlambatan dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang menjadi syarat utama bagi siswa untuk mengikuti seleksi tersebut.
Kepala KCD Jabar Wilayah IV, Budi Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta atensi dari Dirjen Kemendikti melalui Pj Gubernur Bey Machmudin serta Gubernur terpilih Dedi Mulyadi agar diberikan toleransi waktu untuk finalisasi PDSS. Permintaan ini akhirnya dikabulkan oleh Kemendikti, yang memperpanjang batas akhir finalisasi PDSS hingga 7 Februari 2025.
“Bidang SMA Disdik Jabar sudah mengirimkan surat terkait hal ini. Prosesnya masih berjalan dan kami berupaya agar semua data bisa diunggah tepat waktu,” ujar Budi pada Jumat (7/2/2025).
Budi menegaskan bahwa KCD Jabar telah berupaya maksimal dalam menangani masalah ini, termasuk mengontrol langsung proses input data oleh petugas. Bahkan, menurutnya, beberapa petugas bekerja tanpa tidur untuk memastikan semua data dapat diunggah sebelum batas waktu yang diberikan.
Selain SMAN 4 Karawang, dua sekolah lain di wilayah Karawang, yakni SMAN 1 Telukjambe dan SMAN 1 Tirtajaya, juga mengalami kendala serupa. Namun, menurut Budi, permasalahan di dua sekolah tersebut tidak sekompleks yang terjadi di SMAN 4 Karawang.
Ratusan Siswa Protes Akibat Gagal Daftar SNBP
Permasalahan keterlambatan pengisian PDSS tidak hanya terjadi di Karawang. Di beberapa kota lain di Indonesia, ratusan siswa melakukan aksi protes akibat ketidakmampuan mereka untuk mendaftar SNBP 2025. Mereka menuntut pertanggungjawaban sekolah yang dianggap lalai dalam menyelesaikan proses input data PDSS.
Salah satu contoh protes terjadi di SMKN 10 Medan, di mana ratusan siswa melakukan demonstrasi di halaman sekolah dengan membawa spanduk bertuliskan keluhan mereka. Salah satu siswa, Bernadetha Maria Christy Manalu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak sekolah yang dianggap tidak transparan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Masalah ini selalu diputar-balikan oleh pihak sekolah. Hingga kini belum ada kejelasan,” ujar Bernadetha.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 10 Medan, Pehulysa, menyatakan bahwa kesalahan terjadi akibat data e-rapor semester 5 siswa tidak terbaca di sistem PDSS. Ia mengakui adanya faktor human error dalam penginputan data, mengingat sekolahnya baru pertama kali menggunakan sistem e-rapor.
Demo Siswa di Makassar dan Langkah DPRD Sulsel
Kasus serupa juga terjadi di Makassar, di mana ratusan siswa dari SMA Negeri 17 Makassar tidak dapat mengikuti SNBP akibat kelalaian dalam penginputan data oleh operator sekolah. Kepala Sekolah SMAN 17 Makassar, Abu Hanafi, mengakui bahwa kesalahan terjadi akibat operator sekolah yang tidak menyadari batas akhir penginputan PDSS pada 31 Januari 2025.
Menyikapi hal ini, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan turut turun tangan dengan menerima laporan dari berbagai sekolah terkait permasalahan serupa. Mahmud, anggota Komisi E DPRD Sulsel, menyebutkan bahwa ada 38 SMA/sederajat di Sulawesi Selatan yang mengalami kendala serupa dalam pengisian PDSS.
Kepala TU SMAN 1 Cileunyi Rela Turun Jabatan
Di SMAN 1 Cileunyi, Kepala Tata Usaha sekolah, Daman Darmawan, mengaku bertanggung jawab atas kesalahan dalam proses input PDSS yang mengakibatkan 194 siswa gagal mendaftar SNBP. Ia menyatakan bahwa sistem PDSS yang terkunci secara tiba-tiba saat proses unggah data semester 3 menyebabkan kegagalan finalisasi data.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Daman dan kepala sekolahnya siap menerima sanksi administratif, termasuk kemungkinan penurunan pangkat, demi memastikan siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SNBP.
Masalah keterlambatan pengisian PDSS menjadi isu serius dalam pelaksanaan SNBP 2025. Meski Kemendikti telah memberikan perpanjangan waktu, masih banyak sekolah yang menghadapi kendala teknis dan administratif dalam menyelesaikan proses finalisasi data. Diharapkan, ke depannya, sekolah dapat lebih teliti dan sigap dalam menangani proses administratif penting seperti ini agar tidak merugikan siswa yang berhak mengikuti SNBP.
