Follow us:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang ingatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) tidak terlibat dalam pusaran politik.

Anggota Komisioner Bawaslu Ade Kusnandar mengatakan ASN atau Kades yang pasangannya maju di Pileg tidak dibenarkan ikut terlibat mensosialisasikan, mengkampanyekan pasangannya tersebut. Apalagi mengajak orang lain untuk

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang mendistribusikan Alat Peraga Kampanye (APK) pada peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik partai politik, calon anggota DPD maupun Capres dan Cawapres.

APK yang difasilitasi KPU Sumedang berupa baliho sebanyak 10 buah (partai politik, dan capres-cawapres), spanduk 16 buah (partai

KPU Sumedang menargetkan 85% dari sekitar 861.479 pemilih yang tercatat dalam Daptar Pemilih tetap hasil Perbaikan (DPTHP). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari Pilkada lalu yanh hanya 80% tingkat aprtisipasi pemilih.

Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi mengatakan, dengan sosialisasi yang melibatkan masyarakat pihaknya optimistis jumlah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu April 2019 mendatang

Ketua Bawaslu Sumedang Dadang Priatna mengatakan, dengan keterlibatan warga dalam pengawasan, Pemilu yanmg bersih dan berintegrasi akan terwujud.

Di bagian lain, jumlah personal Bawaslu yang hanya 5 orang, sulit mencakup

KPU Subang segera melakukan pendataan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau tuna grahita.

Mereka akan diikut sertakan dalam daftar pemilih pada Pemilihan Presiden dan Legislatif April 20-19 mendatang. KOmisoner KPU Suryaman mengatakan, pendataan ini sesuai intruksi KPU pusat dan amanat Pasal 198 UU No.

Banner Kanan 1

Twitter Update

Bupati Majalengka Minta Kades dan Lurah Proaktif https://t.co/JLrgHtXG6Y
Miris! Anak Kades Curi Dana Desa untuk Beli Narkotika https://t.co/4jWrTlnoBN
Detik-detik Terbakarnya Ruko di Cigadung Subang https://t.co/253QN1URqt
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page