Tuntas Rangkaian Pemilu, KPU Subang Cerita Soal Sengketa

SUBANG, TINTAHIJAU.com - KPU Kabupaten Subang mengadakan evaluasi sengketa Pemilu 2019 dan penyampaian hasil putusan Mahkamah Konstitusi di Hotel Betha, Jalan Ahmad Yani, Subang, Sabtu (31/8/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Subang Suryaman beserta para komisioner, perwakilan unsur Forkompinda Kabupaten Subang, komisioner Bawaslu, anggota partai politik dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Refleksi Bawaslu Subang Penyelenggaraan Pemilu 2019

Evaluasi tersebut diantaranya membahas tentang sengketa Pemilu pada April lalu. KPU Subang menyampaikan sejumlah pokok perkara yang diajukan partai politik ke Mahkamah Konstitusi dan membahas pelantikan yang akan di selenggarakan pada 4 september 2019 mendatang,

Ketua KPU Kabupaten Subang Suryaman mengatakan kegiatan evaluasi ini untuk membahas hal-hal yang dianggap kurang dalam pelaksanaan kemarin, terutama di sengketanya.

"Kenapa misalkan seluruh gugatan permohonan dari peserta Pemilu itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi," kata Suryaman.

"Misalnya A nulis di model C-nya 3 kemudian ini misalkan di 1 TPS, di TPS itu satu tapi beda-beda jumlahnya yang menjadi mengundang apa namanya kecurigaan, dari para peserta. Sehingga mereka mengajukan baik ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi ini hal yang perlu kita evaluasi," papar Suryaman.

Dengan teknis penyelenggaraan tentu akan berkaitan dengan sumber daya manusianya, maka ke depan KPU juga akan terus melakukan pendidikan tentang keterampilan kepemiluan agar mereka lebih terampil.

"Apa yang disampaikan tadi Pak Asda I, ini juga faktor-faktor kelelahan, sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor juga banyak dari sumber daya manusia yang dimiliki harus diperbaiki. Ya kita tidak dalam persentase berapa-berapa persennya yang tetapi dari beberapa kasus yang diajukan ke MK itu memang rata-rata dari kesalahan teknis penulisan," katanya.

Sehingga banyak menganggap bahwa penyelenggara dalam hal ini KPPS, PPS, PPK maupun KPU telah melakukan tindak penggelembungan atau diduga melakukan penggelembungan suara

“Itu karena akibat adanya penulisan angka 5 jadi 10, maka ada salah satu peserta yang menganjurkan bahwa katanya ada empat pola yang dilakukan oleh para penyelenggara untuk melakukan penggabungan pola, yang pertama menambah angka di depan menambah satu angka misalkan dua karena ada angka di depan 1 jadi 12. Kemudian menambah angka di belakang jadi 21, itu dibuktikan di Bawaslu dan semuanya tidak terbukti, para penyelenggara tidak melakukan penggelembungan suara sehingga pengajauan ke mahkamah konstitusi semuanya di tolak,” pungkasnya.


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL
Banner Kanan 2
Banner Kanan 1

Twitter Update

Benarkah Jenis Kelamin Bayi Pengaruhi Kesehatan Ibu dan Anak? https://t.co/8nMFsoYksj
Hindari Ucapkan Kata-kata Ini Saat Kencan Pertama https://t.co/CMCXfVAXSk
Dalam 10 Hari ini, Sudah 29 Orang Daftar Open Bidding Pejabat Subang. Siapa saja mereka? https://t.co/5ld33CZP8N
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page