FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

KIPP Soroti Perpu Tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkada

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Terbitnya Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dinilai KIPP Indonesia berdampak pada pelemahan dalam hal pengawasan pemilihan (pilkada).

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 itu semangatnya untuk memberikan payung hukum bagi penundaan Pilkada serentak 2020 dan Pelaksanaan Pilkada Lanjutan Pilkada, terkait adanya wabah pandemik Covid-19.

Ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pilkada lanjutan, yang sesuai recanan dilaksanakan pada Desember 2020

"Perpu ini nerptensi melemahkan pengawasan pelaksanaan Pilkada. Pelemahan pengawasan terhadap pilkada lanjutan tersebut bisa mengurangi kualitas demokrasi, karena lemahnya kedalilan dalam pelaksanaan pilkada tersebut," kata Sekretaris KIPP Indonesia Kaka Suminta dalam rilis yang diterima TINTAHIJAU.com, Ahad (10/5/2020)

KIPP Indonesia menyoroti beberapa hal dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020 itu. Beberapa diantaranya adalah adanya kewenangan KPU yang tertuang dalam pasal 122 A ayau 3 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU" berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum.

"Ketidak pastian hukum tadi, kata Kaka, terkait dengan frase "tata cara dan waktu pelaksanan pemilihan serentak lanjutan dst.." apakah tata cara damaksud harus mengacu pada seluruh ketentuan dalam UU 10 tahun 2016 atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan standar covid-19?," jelasnya

Hal lain yang disoroti dari Perpu itu adalah adanya potensi intervensi dari pemerintah dan DPR dalam pasal 122 A ayat 2 yang berbunyi: " pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Ralryat"

Intervensi melalui persetujuan tersebut, Kaka menilai bertentangan dengan pasal 22E UUD tahun 45, yang menyebutkan bahwa KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Perpu 2 tahun 2020 juga tidak ada kewenangan pengawasan oleh Bawaslu yang ditambahkan atau disesuaikan dengan kondisi dan isi dari Perpu dimaksud.

Dengan dasar kondisi pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, KIPP Indonesia bersikap dan menyatakan :

1.    Meminta kepada pemerintah sebagai pembuat Perpu untuk memastikan kewenangan KPU terkait tata cara pelaksanaan pimilihan lanjutan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 A ayat 2 tadi.
2.    Menyayangkan adanya intervensi dari pemerintah dan DPR yang bisa mencederai kemandirian KPU dalam pelaksanaan pemilihan lanjutan, sebagaimana diatur dalam Perpu 2 tahun 2020.
3.    Meminta Pemerrintah untuk merevisi Perpu dimaksud atau melalukan upaya konstitusional untuk menghindari intervensi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dan ketidak mandirian KPU.
4.    Meminta Pemerintah untuk memastikan adanya kewenangan pengawasan yang sesuai dengan kondisi yang mendasari penundaan dan pelksanaan penundaan dan pelaksanaan pemilihan lanjutan serentak 2020.
5.    Meminta kepada Bawaslu untuk melakukan upaya maksimal untuk dapat mengawasi penundaan dan pelaksnaan pemilihan serentak lanjutan dimaksud.


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Jadi Kawasan Industri, Kementerian PUPR Akan Bangun Rumah Swadaya di Subang https://t.co/QkLUVzBGSS
Jumlah Kasus Covid-19 di Purwakarta Bertambah 6 Orang https://t.co/MgzH0iuLOv
Photo: Pengukuhan Paskibra HUT ke-75 RI Tingkat Kabupaten Subang https://t.co/nXSuu58UaZ
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter