FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

BPBD Subang Gagal Dibentuk Tahun ini

TINJAU SUBANG- Pembentukan BPBD terancam gagal pada tahun ini. Penyebabnya, hingga saat ini Pemkab belum menyerahkan draf raperda pembentukan BPBD dan SOTK.

BPBD, pada tahun ini masuk dalam program legislasi daera (Prolegda). Namun sekitar dua bulan habis tahun, draft raperda soal itu belum juga diserahkan dari Pemkab ke DPRD. "Sampai sekarang draftnya belum kita terima," kata Wakil Ketua DPRD Subang Agus Masykur Rosyadi kepada TINTAHIJAU.com.

Agus menyatakan, BPBD itu merupakan usulan dari Pemkab. Usulan pembentukan BPBD berkaca dari bencana banjir yang kerap terjadi dan merendam ribuan rumah di daerah Pantura Subang. Sementara di wilayah selatan atau pegunungan, bencana yang kerap terjadi adalah longsor.

Namun sayangnya, hingga akhir tahun ini draf raperda pembentukan BPBD itu belum juga diserahkan. "Kita akan tanyakan ke eksekutif. Karena mereka yang mengusulkan," katanya.

Sementara itu Kabag Organisasi Pemkab Subang Tri Haryanto mengatakan, secara umum pihaknya sudah siap bahkan pihaknya sudah komunikasi dengan badan musyawarah (Bamus) DPRD. Hanya saja, jelas Tri, secara yuridis, pihaknya terganjal dengan surat edaran Kemendagri.

Dalam surat edaran kemendagri nomor 120/253/sj tentang penyelenggraan urusan pemerintah setelah ditetapkan UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah diantaranya menyebutkan Penataan/perubahan perangkat daerah utk melaksanakan urusan pemerintah konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintah sebgaimana dimaksud dalam UU No. 23/2014.

"Kita sudah siap, sudah komunikasi dengan Bamus dan draf sudah oke. Hanya persoalannya begitu, ada surat edaran Kemendagri itu kita ya menunggu," kata Tri

Tidak selesai di situ, pemkab berupaya dengan mengirim surat ke Kemendagri dan Gubernur. Hanya saja, jawaban yang diterima adalah menunggu adanya perubahan PP 41/20017 turunan UU No. 23/2014 yang kemungkinan pada 2016 mendatang.

"Perubahan perangkat daerah hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintah. Selayaknya dilaksanakan pada 2016 secara serentak bersama provinsi dan kabupaten/kota di Jabar," kata Tri mengutip surat Gubernur soal fasilitas penataan kab subang. [Annas Nashrullah | @JejakAnnas]

 

Foto: banjir yang terjadi di Pamanukan Subang

Follow twitter @tintahijaucom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Inilah Kisah WNI Saat Memburu Sepeda Brompton Langka di London https://t.co/wGYNChgIc2
Astronom Temukan Lubang Hitam Rakus yang Bisa Melahap Matahari https://t.co/8hHEGnjrFV
Mangrove Gegara Menyan Jadi Wisata Andalan di Subang Pantura https://t.co/F0XK8jhkYz
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter