FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Mayoritas Usaha Tambang di Subang Bermasalah

 

Baik di aspek perizinan, dokumen lingkungan, keselamatan lingkungan, teknis penambangan, hingga ketentuan reklamasi pascapenambangan. "Hampir semuanya bermasalah dan tak sesuai ketentuan. Dan itu didukung dengan kurangnya koordinasi lintas sektoral," kata Nano kepada seperti dikutip Triubun

Seperti halnya yang terjadi pada galian tambang jenis C atau galian pasir di Kampung Katomas, Desa Sumbersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, ditolak masyarakat sekitar karena mengganggu. "Aktivitas tambang pasir itu sudah ada sejak satu bulan lalu dan kami menduga kuat itu ilegal karena berada di area persawahan," kata tokoh warga Kampung Katomas, Radi Maryadi, (56) kepada wartawan di Subang, Jumat (1/11/2013).

Karena berada di tengah area persawahan, menurut Radi, aktivitas penggalian itu akan diikuti oleh pihak lain. "Kami khawatir petani di sekitar area itu justru meniru menjual tanahnya untuk dijadikan galian pasir," kata Radi.

Radi juga mengaku khawatir aktivitas galian pasir tersebut akan merusak lingkungan. "Aktivitas galian C itu tentu berdampak terhadap lingkungan terutama terhadap ketersedian air untuk areal sawah di kawasan tersebut," kata Radi.

Menurut Radi, lahan seluas 2 hektare yang digunakan untuk penggalian pasir itu merupakan lahan milik warga dan milik lurah setempat. Bahkan dirinya mempertanyakan izin pengelolaan galian pasir di kampung tersebut. "Kami berharap aparat yang berwenang untuk segera melakukan penutupan terhadap operasi galian tersebut," ujar Radi.

Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang, Cece Rahman, mengatakan operasi galian pasir akan berdampak pada keberlangsungan lahan teknis di desa itu.

"Manfaat yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan akibat berlangsungnya operasi galian pasir itu. Misalnya ketersediaan air untuk persawahan. Pasir merupakan saringan alam untuk keberadaan. Ketika diambil tanpa memerhatikan dampak lingkungan tentu akan mengakibatkan kerusakan," ujar Cece.

Menurut Cece, keberadaan operasi galian pasir di desa itu harus dipertanyakan perizinannya. Pasalnya nyaris semua perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Subang melanggar ketentuan, mulai dari dokumen perizinan, dokumen lingkungan, aspek keselamatan lingkungan, hingga aturan normatif mengenai teknis penambangan dan kewajiban reklamasi.

"Operasi galian pasir di desa tersebut tentu harus dipertanyakan perizinannya. Baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun dokumen lingkungan (UKL-UPL). Itu tentunya harus dilakukan sebelum operasi galian berlangsung," ujarnya. foto ilustrasi

 

 

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Covid-19 Meningkat, Pemkab Karawang Terapkan Jam Malam https://t.co/EaW0hVZsWQ
Dealer Tridjaya Motor Cabang Cipeundeuy Dibobol Maling https://t.co/83UbbMJEWr
Indeks Manufaktur Indonesia Tertinggi ke-2 di ASEAN https://t.co/NzQBwII1Bk
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter