Mantan Kades Gerudug Kantor Bupati Subang



Menurut mereka, Kepala desa yang habis masa jabatannya masih memiliki hak untuk menjabat sebelum ada pengganti. Namun itu tidak dilakukan karena terhalangi Peraturan Bupati tersebut. "Kita ingin Pejabat sementara (PJs) dari masyarakat kita, bukan dari kalangan PNS," kata Warga Desa Bobos, Teguh Yuda kepada TINTAHIJAU.com, Kamis (14/3/2013).

Yuda memaparkan, jika PJs dari kalangan PNS dikhawatirkan BKUDK, ADD dan bantuan-bantuan lainnya habis. Tambahnya, contoh kasus Desa Karangmulya yang dulu PJSnya dijabat oleh kalangan PNS, sampai sekarang dana kas desa nganbang tidak jelas. "Yang sudah-sudah duit rakyat habis tidak jelas, kalau dari kalangan masyarakat, bisa dikontrol," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Asisten Daerah I, Cecep Supriatin, menuturkan pihaknya akan membahas masalah ini secepatnya. "Mereka meminta supaya, secepatnya diadakan pemilihan kepala desa dan untuk PJS mereka tidak mau dari kalangan PNS," paparnya.

Surat edaran Mendagri, kutip Cecep, bila ada pemilihan kepala daerah pilkades diundur 6 bulan. Maka dari itu sampai sekarang belum mempunyai Kepala desa. "Sebenarnya keputusan tergantung Camat setempat, mereka bisa mengajukan Plt untuk mengisi kekosongan" tuturnya [warlan putra]

 


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2

Twitter Update

Investor dari Singapura Lirik Potensi Wisata di Sumedang https://t.co/4Z2RRL1MXo
Akhiri KNM di Desa Sukasari, Mahasiswa Universitas Majalengka Gelar Seminar Digitalpreneur https://t.co/8NPcuCDVmB
Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Indramayu Tahan Kepala Desa https://t.co/kHczaqBY1R
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page