FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

DPRD Subang Paparkan Konsekwensi Jika APBD Perubahan Ditolak



SUBANG, TINTAHIJAU.COM - Gonjang-ganjing seputar APBD Perubahan Subang ditolak Gubernur Jabar masih menjadi perbincangan publik. Lalu, apa konsekwensi jika ditolak?

Wakil Ketua DPRD Subang Elita Budiarti memamparkan konsekwensi jika APBD Perubahan tersebut ditolak terhadap program Pemerintahan Kabupaten Subang.

Dampak dari APBD Perubahan ditolak adalah program yang berkaitan langsung dengan publik yang digagas Eksekutif dan Legislatif yang dituangkan dalam lembar APBD Perubahan dipastikan tidak akan terlaksana.

"Konsekwensinya kegiatan yang sudah dibahas pada saat bahasan dengan Banggar di Perubahan, tidak jadi dilaksankan. baik itu di OPD, ataupun di DPRD. Di DPRD, misalnya, aspirasi warga tidak bisa dilaksanakan, di eksekutif juga sama, Pak Bupati ada program, juga tidak akan terlaksana," papar Elita


BERITA TERKAIT
DPRD Subang Belum Terima Hasil Evaluasi APBD Perubahan
DPRD Subang Optimistis APBD Perubahan 2021 Diterima
Woalah, Pemprov Jabar Dikabarkan Tolak Draf APBD Perubahan 2021 Subang





Dua hari belakangan ini ramai informasi APBD Perubahan 2021 Kabupaten Subang ditolak Gubenrur Jabar. Namun pihah DPRD mengaku hingga saat ini belum menerima secara ersmi hasil evaluasi APBD Perubahan

"Sampai hari ini kita belum menerima fisik hasil evaluasi, yang katanya APBD perubahan ditolak. Saya gak tahu sumbernya, karena secara resmi kami belum menerima secara resmi kalau APBD Perubahan ditolak," kata Elita Budiarti.

Dengan demikian, Ketua DPD Golkar Subang itu menegaskan, pihaknya enggan berasumsi lebih jauh sebelum pihaknya menerima hasil evaluasi Gubernur Jabar.
"Yang akan kami lakukan, DPRD dan Ekseutif, kita lihat setelah hasil evaluasinya keluar, karena kita tidak tahu apa yang dievaluasi apa yang dicoret," terangnya

Sebaliknya, dia menegaskan, evaluasi Gubernur tehadap APBD Perubahan masih ada waktu. Pihaknya sampai saat ini masih terus berkomunkasi dengan pihak eksekutif.

"Waktu evaluasi Gubernur itu ada  waktunya, dan masih ada waktunya, karena paling lambat 15 hari. Dan kita terus komunikasi dengan TAPD, dan TAPD masih mempertanyakan kejelasan tentang APBD Perubahan," tandasnya


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.



TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandu… https://t.co/fOaKBEol7R
Pemerintah Tetapkan Harga Minyak Goreng Rp 14 Ribu per Liter Mulai 19 Januari 2022 https://t.co/FrjtNsO3Fv
5 Resolusi Gamers di Tahun 2022 Agar Tetap Produktif https://t.co/0InDUblW4R
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter