FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Komisi III DPRD Majalengka Sidak Sejumah Proyek Pembangunan

MAJALENGKA, TINTAHIJAU.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengkamelakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah lokasi proyek yang saat ini masih dikerjakan pada Senin (21/12).

Selain melihat pembangunan Gedung DPRD, Anggota KOmisi III Dasim Raden Pamungkas meninjau proyek Alun-alun Majalengka, Area Parkir DPRD, Exs Mapolres, GGM, Pembangunan Kantor Kecamatan Cigasong, Pembangunan Parkir Munjul dan Mushola di Taman Raharja Munjul

Dasim mengatakan alasan agenda ini dilakukan, karena DPRD melihat bahwa proyek tersebut tidak akan selesai di akhir Desember 2020 dan Dinas PUTR juga akan memberikan adendum waktu pelaksanaan selama 50 hari.

Komisi III mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mengkaji ulang dan melaksanakan konsultasi terlebih dahulu bersama BPKP atau BPK tentang langkah yang akan diambil untuk memberikan 50 hari adendum kepada pihak penyedia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir Desember.

Jika langkah tersebut telah ditempuh dan sepakat memberikan 50 hari adendum, dirinya menyetujui langkah tersebut.  

Dia menambahkan, DPRD mendorong langkah itu  harus dikaji lebih dulu agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, bagaimana sesungguhnya regulasi yang mengatur tentang adendum waktu pelaksanaan jika melampui tahun anggaran berjalan dan lebih tepat dan elegan jika Dinas melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BPKP atau BPK tentang langkah yg akan diambil.

"Kita harus mengkaji peraturan presiden no 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan menteri PUPR no 14 tahun 2020 tentang Standar dan pedoman pelaksanaan jasa kontruksi oleh penyedia serta PP 12 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah," kata Dasim

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Dadang A Satari mengatakan bahwa kondisi ini terjadi menurut keterangan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) para pengusaha terkendala anggaran.

"Bahkan mereka juga meminjamkan ke perbankan sehingga dampaknya seperti ini dan kami juga mendorong agar pekerjaan ini segera diselesaikan," jelasnya

Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Mamat Surahmat ST membenarkan langkah pemberian adendum 50 hari dan langkah ini menurutnya diperbolehkan dan telah sesuai dengan anturan peraturan presiden no 16 Tahun 2018. "Jadi dari sisi aturan boleh dikasih kesempatan 50 hari," katanya

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Kemunculan Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur Gegerkan Warga Wonogiri https://t.co/jd6uZvuq1h
SADIS! AKSI PENCURIAN DENGAN MODUS SIRAM AIR KERAS | KORBANNYA IBU MUDA https://t.co/eoQbR9MesI
Periksa 28 Saksi, Kejari Subang Sudah Kantongi Nama Calon Tersangka Baru Kasus SPPD Fiktif https://t.co/1Gq1IwuALX
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter