FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

ITCBET

Fraksi PKS: Interplasi Bukan Solusi Tuntaskan Utang Pemkab Subang

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Kisruh Pemkab Subang kepada pengusaha puluhan miliar itu mendorong penggunaan hak interplasi DPRD .

Namun demikian, tidak seluruh Farksi DPRD sepakat penggunaan hak interplasi itu. Beberapa diantaranya adalah Fraksi PKS. Fraksi dari Partai Pengusung Pemerintah ini menegaskan interplasi bukan solusi menuntaskan masalah utang Pemkab.

"Terkait Hak interplasi yang sedang digulirkan temen-temen anggota DPRD lain, Fraksi PKS berpendapat Hak interplasi bukan solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan Tunda bayar ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Subang Asep Hadian

Asep menegaskan banyak hal yang dilakukan menuntaskan masalah utang Pemkab kepada Pengusaha. Dia merinci, mendorong pemerintah segera menjalankan Perbup Nomor 84/2019 yang salah satunya menyebutkan pengakuan utang Pemkab.

BCA JUGA: Kisruh Keuangan Daerah, DPRD Subang Gunakan Hak Interplasi

"Kami mendorong pemda untuk segera Jalankan perbup 84/2019 yg sdh dibuat, salah satunya dengan menerbitkan surat pengakuan hutang dari pemda. Kedua kami mendorong untuk Lakukan perubahan parsial secepatnya sesuai dgn mekanisme peraturan perundangan-undangan," paparnya.

Menurut Asep, Perbup terkait, sudah biasa disiapkan Pemkab dalam setiap tahunnya, sebagai antisipasi jika gagal membayar pengusaha. Perbup itu menjadi payung hukum Pemkab untuk mengeluarkan anggaran di tahun setelahnya atau tahun berjalan.

Namun saat disinggung, dana untuk membayar utang Pemkab itu sudah masuk dalam draft APBD 2020, Asep menegaskan, tidak tercantum. Hanya saja, ada dana tidak teduga yang bisa digunakan untuk membayar utang Pemkab.

"Ini kan bermula dari Pemerintah Pusat yang megurang dana perimbangan sebesar Rp54 miliar, dan itu muncul pada 3 Desemebr setelah APBD diketuk palu," paparnya.

"Tapi setelah dilakukan evaluasi GUbernur, ternyata ada angka Rp54 miliar dari Dana Bagi Hasil. Informasinya dana itu dimasukkan ke Dana Tidak Terduga, secara aturan bisa digunakan untuk itu, asal ada Perbup tadi," pungkasnya

BACA JUGA:  Masuk 2020, Pemkab Subang Belum Tunaikan Pembayaran Proyek 2019

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Elita Budiarti menegaskan seharusnya Pemda sudah bisa memprediksi akan terjadi penundaan bayar di tahun 2019. Politisi Golkar Subang ini juga heran Pemda tidak ada komunikasi langsung dengan DPRD mengenai penundaan pembayaran.

Dia mengatakan, apa yang menjadi hutang Pemda kepada pihak ketiga harus dibayarkan. Saat ini tengah dicarikan solusinya agar pihak ketiga tidak dirugikan dan Pemda tidak melanggar hukum ketika membayar hutang tersebut.

"DPRD pastikan akan mencari solusinya agar hutang bisa dibayarkan ke pihak ketiga. Tapi tetap tidak melanggar hukum. Saat ini belum menemukan mekanisme yang tepat," ujarnya.

Kendati demikian, solusi yang ditempuh anggota DPRD ini tidak akan menghalangi penggunaan hak interplasi.  "Solusi tetap jalan interpelasi tidak menghalangi mencari solusi tercepat dan terbaik agar tidak merugikan masyarakat. Solusi itu pengobatan, kalau interpelasi itu pencegahan ke depan," ujarnya.


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Inilah Kebijakan 'Kampus Merdeka' Nadiem Makarim https://t.co/HxI6GE5DtT
Kampanye Ramah Lingkungan, Puluhan Pecinta Reggae di Subang Gelar Aksi Bersih-bersih https://t.co/t6aJGywJAY
Antisifasi Coronavirus, BIJB Majalengka Dilengkapi Alat Pendeteksi Virus Cc @infobijb https://t.co/BTkD4C99xL
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page