FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

KPU Majalengka: Hampir Separuh Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan

MAJALENGKA, TINTAHIJAU.com - Hampir separuh calon anggota DPRD terpilih di Kabupaten Majalengka periode 2019-2024 belum menyetorkan daftar harta kekayaan atau Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (HKPN) kepada KPUD Majalengka dan KPK sesuai pasal 5 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Menurut keterangan Ketua KPUD Majalengka Agus Syuhada, hingga Selasa, 30 Juli 2019, baru ada 26 calon anggota dewan yang menyerahkan LHKPN dari jumlah 50 orang calon anggota dewan. Mereka harus sudah menyerahkan LHKPN sebelum pelantikan dilaksanakan nanti.

Berdasarkan data yang dimiliki KPUD Majalengka mereka yang sudah menyampaikan LHKP adalah dua calon anggota dewan dari Partai Demokrat yang menyampaikannya pada 17 Mei lalu, 5 calon anggota dewan dari PAN dan Partai Nasdem yang menyampaikannya pada 25 Mei 2019, akhir Juni lalu dari Gerindra dan PPP, serta pertengahan bulan Juli ini calon dewan dari dua partai politik masing-masing PKS dan PKB.

“Himbauan sudah dikirim ke semua partai politik, sebelum penetapan caleg terpilih oleh KPUD Majalengka dan pelantikan nanti, mereka harus sudah melaporkan LHKPN,” ungkap Agus.

Mereka yang belum melaporkan diantaranya adalah caleg terpilih dari Partai PDIP pemenang kursi terbesar serta caleg terpilih dari Partai Golkar.

Wakil Rektor I yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka Diding Bajuri mengatakan, sikap  anggota dewan baik DPR ataupun DPRD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN menunjukan itikad yang kurang positif dan bertentangan dengan peraturan serta harapan publik tentang kejujuran, keterbukaan serta akuntabilitas publik para pejabat negara. "Sikap tersebut secara tidak langsung sudah kontra reformasi yang semestinya mereka tegak luruskan," ungkap Diding.

Menurutnya, suatu kondisi yang sangat ironis ditunjukan oleh para calon anggota dewan terhormat jika memang demikian, mereka telah melupakan amanat serta harapan konstituennya. Pada prinsipnnya seluruh konstituen yang memilih mereka berharap agar anggota dewan terpilih adalah mereka yang benar benar memiliki peribadi yang kapabel dan akuntabel serta memegang teguh amanah rakyat,  jika tidak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mosi tidak percaya (distrust) masyarakat terhadap kinerja DPR, DPRD secara institusional.

“Berdasarkan informasi yang kami miliki,  terdapat sekitar 30 persen calon anggota legislatif (caleg) se-Indonesia yang terpilih mereka belum menyerahkan bukti LHKPN, hal tersebut dapat mengancam penundaan pelantikan,” tambah Diding.

Dia melanjutkan, berdasarkan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi telah mengimbau, agar semua caleg DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan calon anggota DPD segera menyerahkan bukti LHKPN.

“Jika tidak, para caleg terpilih berpotensi tidak dilantik sesuai jadwal. Menurut Pramono, aturan penyerahan LHKPN bagi caleg terpilih ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” kata Diding. [PR]

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Wingdiktek Gelar Sidang Panitia Penentuan Akhir Tiga Pendidikan https://t.co/6TqfZ5YOAL
Sampaikan Aspirasi, GPII Kota Bandung Bertandang ke Ketua DPRD https://t.co/1PkTxelOpp
Dianggarkan Rp7.1 Miliar, Gedung DPRD Majalengka Akan Dibangun Dua Lantai https://t.co/vmuGpvHQo9
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter