Follow us:

Bupati Sampaikan Jawaban Atas Hak Interplasi soal Sari Ater

Bupati Subang menyampaikan Nota Jawaban Bupati Subang atas diajukannya Hak Interplasi Pimpinan dan anggota DPRD Subang pada Rapat PAripurna DPRD Subang, Jumat (9/2/2018).

DPRD menggunakan hak interplasi atas kontrak pengelolaan Sari Ater, tanah hak milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan PT. Sari Ater dan kontribusi Sari Ater terhadap Pemkab.

Bupati Subang Imas Aryumningsih menyatakan hak interplasi yang saat ini digulirkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Subang merupakan tindak lanjut hasil Rapat Bamus DPRD Kab. Subang  tanggal 22 Januari 2017. Diapun tidak mempermasalahkan hak yang melekat pada DPRD itu.

Bupati menyebutkan kerjasama dengan pihak PT Sari Ater sudah terjadi sejak 1987 dan mengalami tiga kali perubahan yakni pada tahun 1991, 2005 dan 2012. "Kaitannya dengan pertanyaan kapan terakhir Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dibetuk, adalah tahun 2016," kata Bupati

Sementara terkait Pendapaatn Asli Daerah dari PT Sari Ater, Bupati menyampaikan ada tiga pos, diantaranya dari Pajak Hotel, restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah dan Reklame yang jumlahnya sebesar Rp5.7 miliar, dari bagi hasil keuntungan atas pengelolaan obyek wisata sebesar Rp6.3 miliar dan dari PBBB sebesar Rp263 juta.

Sementara soal hak pakai tanah, Imasmemaparkan tanah yang ada seluas 90.000 meter atau seluas 9 hektar, namun luas tanah hanya seluas 65.480 meter atau 6,548 hektare dengan demikian ada kekurangan 2.452 hektar. Para pihak sepakat akan dipenuhi oleh pihak sariater melalui proses hibah tanah seluas 2.452 H hasil pembelian pihak kedua.

Sementara itu Inisiator Hak Interplasi DPRD Lutfi Isror Al-faroby mengatakan pihaknya masih belum puas dengan jawaban Bupati Subang tersebut. Sejumlah pokok permasalahn, kata Lutfi belum terjawab eksekutif. Dia bersama puluhan anggota lainnya bersepakat untuk menggunakan hak angket terhadap eksekutif. "Kita sudah dapati beberapa masalah, sehingga kita akan ambil Hak Angket. Poinnya, bagaimana aset oitu dikuasai Pemkab dulu, setelah itu silakan dilakukan pengelolaan, apakah melalui lelang atau bagaimana," jelasnya
 



Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU
Line: tintahijaucom


Twitter Update

Program Pascasarjana Universitas Majalengka Cetak Profesional yang Berkomepeten https://t.co/V6o7gNtAuv
Desa Pilangsari Dukung Eksistensi PG Jatitujuh Majalengka https://t.co/b7y1C0ZNgC
Aktivis AKSI Subang Sebut Kasus NISN Momentum Kejari Unjuk Gigi https://t.co/eF7AeaN2ot
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page