Follow us:

DPRD Subang Dorong Hak Interplasi Soal Sariater

DPRD Subang mendorong untuk mengambil hak interpelasi soal Sari Ater.  Bahkan Komisi II DPRD Subang meminta langsung Hak Angket. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPRD Subang Lutfi Abror Alfarabi usai menghadiri rapat terbatas di ruangan ketua DPRD, Kamis (8/2/2018).

Lutfi mengatakan pihaknya sudah mengusulkan hak interpelasi ini pada Ketua DPRD Subang Beni Rudiono, namun setelah dikaji sesuai mekanisme yang ada, pihaknya sepakat untuk meminta kepada ketua untuk dinakan saja menjadi hak angket. "Mekanisme dan sebagainya sudah memenuhi. Jadi dipatikan kita akan usulkan ke ketua untun dinaik jadi hak angket," kata Lutfi kepada wartawan

Rapat terbatas dihadiri oleh Ketua DPRD Beni Rudiono, anggota Komisi IV DPRD Dede Warman, Kepala Disparpora Ahmad Sobari, Kepala BPKD, H Syawal dan mantan komisaris PT Sari Ater Edi Setiadi. Ketua DPRD Beni Rudiono memastikan bahwa hak interpelasi akan dilanjutkan. “Kita tegaskan hak interpelasi berlanjut, sebentar lagi paripurnanya akan dimulai,” kata Beni.

Kepala BPKD H. Syawal mengatakan DPRD siap menjawab persoalan yang terjadi terkait hak interpelasi ini. “Jangan pikir hak interpelasi ini seperti legislatif nyerang kita, ini tentunya untuk perbaikan kedepannya. Jadi aset kita lebih tertata lagi,” katanya.

Syawal mengatakan antara Pemkab dan Sari Ater sudah melakukan kerjasama sejak dulu. “Ada beberapa adendum, dimulai sejak tahun 1987,” katanya.

Dalam perjalanan ada sebuah perjanjian yang dipermasalahkan oleh beberpa pihak termasuk DPRD. Termasuk hal interpelasi ini pihak dewan mempertanyakan adendum dan lahan Pemkab yang hilang.

“Sebenarnya bukan hilang tapi memang ada aset yang belum terdata dengan baik. Jadi aset milik PTPN yang memang belum selesai dimohonkan. Padahal dalam perjanjian Sari Ater menyanggupi untuk membantu permohonan itu,” katanya.

Pihak PT Sari Ater mengatakan bahwa lahan Pemda yang menjadi penyertaan kerjasama bagi keuntungan denga Sari Ater sesuai sertifikat hak pakai (HP) Pemda adalah 65.480 m2 (6.5 Hektar).

Sedangkan untuk sisa lahan Pemda yaitu lahan parkir seluas 2.5 Ha untuk diketahui masih masuk dalam HGU bekas PTPN. “Sehingga dalam kontrak kerjasama lahan penyertaan Pemda ditulis seluas 9 Hektar,” kata Public Relation Manager PT Sari Ater Hotel & Resort H. Yuki Azuania.

Hak interpelasi DPRD Subang soal Sari Ater yang saat ini terus bergulir mendapat komentar dari Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih. Pemerintah menurut Imas saat ini memang terus melakukan upaya pendataan aset.

Dengan adanya hak interpelasi tersebut, Bupati Imas menegaskan kedepan lahan pemkab yang memang belum terdata dengan baik harus segera diperbaiki, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. “Iya, kitamah yang penting sesuai dengan itu (aturan). PAD kita meningkat, pengelolaannya dengan baik, dan tentunya harus dengan prosedur hukum,” kata Imas

Jika memang ada aset milik Pemkab yang bermasalah, Imas menegaskan bahwa aset itu harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu selama ini pihaknya sedang melakukan penertiban. “Sebenarnya bukan hanya Sari Ater, biasa lagi penertiban-penertiban. Pertama untuk penertiban aset dan kedua untuk meningkatkan PAD, tentunya untuk kesejakteranan masyarakat,” katanya.

Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU
Line: tintahijaucom


Twitter Update

Program Pascasarjana Universitas Majalengka Cetak Profesional yang Berkomepeten https://t.co/V6o7gNtAuv
Desa Pilangsari Dukung Eksistensi PG Jatitujuh Majalengka https://t.co/b7y1C0ZNgC
Aktivis AKSI Subang Sebut Kasus NISN Momentum Kejari Unjuk Gigi https://t.co/eF7AeaN2ot
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page