Kas Daerah Minim, Pemkab Subang Belum Anggarkan Uang THR dan Gaji 13

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada 23 Mei 2018 lalu.

Selain Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural.

Kebijakan itu menjadi beban APBD di daerah. Pemkab Subang misalnya, hingga saat ini belum menganggarkan untuk pembayaran THR dan Gaji 13. Alasannya, tidak ada dana untuk itu. "Kita belum menganggarkan, yaa karena itu, dananya. Tapi karena ini intruksi, kita akan upayakan," kata Plt Bupati Subang Ating Rusnatim kepada TINTAHIJAU.com

Jumlah PNS di Kabupaten Subang berada di sekitaran 15 ribuan orang. Untuk membayar gaji pokok, THR dan gaji 13 sebanyak itu Pemkab harus menyiapkan uang tidak sedikit. "Di atas Rp10 milyaran. Tapi nominalnya kan variatif ya, beda-beda," katanya

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan, sumber anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil (PNS) dapat disesuaikan, khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.

Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS pemda dapat bersumber dari tiga hal.

"Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran belanja tidak terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah," kata Syarifuddin di Jakarta.

Syarifuddin menjelaskan, penjadwalan ulang kegiatan adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas. Sehingga, anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah tersebut.

"Kegiatan yang kurang prioritas itu bisa ditunda dulu, dananya bisa diambil untuk THR dan gaji ke-13. Daerah itu sudah sangat paham dengan penjadwalan ulang kegiatan," katanya menambahkan.

Selanjutnya, uang kas daerah bisa diperoleh dari penghematan belanja daerah dan juga dana dari pelampauan anggaran. Contohnya, kata dia, ada satu pos anggaran Rp 1 miliar, setelah dilelang katakanlah ada pihak ketiga menawar Rp 900 juta, berarti ada sisa uang Rp 100 juta. "Itu namanya kas yang tersedia," ujarnya.



Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
Instagram: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 6
Banner Kanan 7
Banner Kanan 1
Banner Kanan 2
Banner Kanan 3
Banner Kanan 4
Banner Kanan 5

Twitter Update

27 Juni 2018, Kabupaten Subang menggelar Pilkada. Catat! Inilah Visi Misi Tiga Pasangan Calon Bupati Subang https://t.co/yZ8mokqvaL
H+1 volume kendaraan di jalur wisata, Subang-Ciater alami peningkatan. Arus lalin di jalur tersebut padat merayap.… https://t.co/yL22Sz8D94
Kecelakaan lalu lintas di Jl Cibarengkok, Binong, Subang. Seorang pengendara motor tanpa identitas dinyatakan menin… https://t.co/QGDIcOhHZB
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page