FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Proyek Realisasi Dana Desa di Subang Dikawal TNI/Polri

TINJAU SUBANG- Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Subang Lili Rusnali menegaskan, dalam realisasi proyek dana desa pihaknya melibatkan aparat dari TNI dan Polri.

TINJAU BERITA TERKAIT:
KNPI Subang Pertanyakan Peran Pendamping Desa
Kemendes Serahkan 60 Laporan Penyelewengan Dana Desa Ke KPK
Menteri Desa Wajibkan Kades Pasang Baliho Dana Desa

Keterlibatan mereka dalam realisasi proyek dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa. Kehadiran Babinkamtibmas dan Babinsa yang ditempatkan di desa-desa itu terlibat aktif dalam kegiatan pekerjaan. "Mereka adalah mitra kepala desa, wajar kalau ada di lapangan," kata Lili Rusnali kepada TINTAHIJAU.com

Sejauh ini, jelas Lili, peruntukan realisasi dana desa itu masih difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan desa melalui musyawarah. Sementara dalam pengawasan kegiatan itu, pihaknya mengacu kepada Permendes PDTT RI Nomor 22/2016. Dalam pasal 17 disebutkan (ayat 1) dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (ayat 2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas
pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa

Sementara pada ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. "Sistem pengawasan ada di Permendes PDTT nomor 22/2016 pasal 17 ayat 1, 2, dan ayat 3," tegasnya

Sementara terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa yang didasari masih banyaknya jalan desa yang masih rusak atau belum dilakukan pembenahan, Lili menegaskan pihakny mendorong Irda untuk melakukan audit khusus. "Klarifikasi dulu persoalannya, dan mendorong irda melakukan audit khusus, terhadap desa dianggap ada masalah, namanya juga dugaan)," tadasnya

Ketua satgas dana desa, Bibit Samad Rianto mengatakan tim pendamping dana desa memiliki peran vital dalam efektifitas pengalokasian dana desa. Selain mengerti permasalahan desa, mereka juga diharapkan memahami rancangan anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Bibit mengaku tidak semua pendamping memiliki kualitas baik, beberapa masih perlu pelatihan mendalam terkait tugas dan pengetahuan mengenai dana desa. Pendamping juga bertugas mencegah penyelewengan dan memastikan dana desa tersalurkan dengan baik untuk membangun desa.

Di bagian lain Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid mengatakan Kementerian telah menyerahkan 60 laporan penyelewengan dana desa untuk didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara untuk pelanggaran administrasi ada 200 laporan. Itu diperoleh setelah Kemendes mengklasifikasikan 600 dugaan penyelewengan.

____________
Dapatkan lintasan berita Subang via:

Follow Twitter: @tintahijaucom
Like Faceboook: Redaksi Tintahijau
Iklan & Promo: 089624350851


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Polres Subang Terima Penghargaan Sebagai Sahabat Anak dari Kak Seto https://t.co/2C1UWcfQB5
Kasus Covid-19 Bertambah, Subang Turun Level dengan Status Zona Hijau https://t.co/fNwbFlfRjP
Undang Dua Dinas, Bupati Bicara Soal Peluang Pengembangan Industri di Subang https://t.co/qpA3EhoUGq
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter