Literasi

  1. Opini
  2. Surat Pembaca

Politisi Senior Amien Rais mengkritisi sikap pragmatisme partai politik (parpol) jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, yang ikut terkooptasi dengan kekuatan politik besar dan enggan berjuang memperkuat demokrasi.

Mantan Ketua MPR ini menilai sikap pragmatis banyak parpol saat ini secara tidak langsung telah mematikan demokrasi di Indonesia. Dengan menyetujui presidential treshold 20 persen, dan pragmatisme politik hanya ikut pada pilihan calon penguasa.

"Calon tunggal itu berbahaya bisa membunuh demokrasi, jadi yang membunuh demokrasi bukan pemerintah yang otoriter tapi lembaga demokrasi seperti parpol 'emoh' demokrasi," kata Amien Rais dalam acara silaturahmi tokoh menuju pilpres 2019, Kamis (8/3).

Parahnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga gawang justru mengiyakan PT 20 persen ini. Parpol-parpol yang telah pragmatis, menurut Amien membunuh demokrasi dengan meninggalkan semangat perubahannya memilih dikooptasi kekuatan politik besar.

"Kalau calon tunggal nanti muncul yang milih cuman 25 persen, jadi lebih besar rakyat Indonesia yang tidak mau memilih. Ini bisa tidak ada legitimasi dan berbahaya," ujarnya.

Tapi Amien yakin calon tunggal ini tidak akan terwujud di pilpres 2019. Bakal ada poros lain apakah baru atau tidak di luar koalisi gemuk milik pemerintah. Masih ada Gerindra, PKS, PAN, PKB dan Demokrat, mereka akan juga bertanggung jawab menentukan pasangan capres-cawapres selain Joko Widodo.

"Saya yakin tidak ada calon tunggal, kita tidak cukup bodoh untuk diarahkan calon tunggal. Perkara menang kalah itu biar rakyat yang memutuskan," tegas Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional ini.

Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI) berencana untuk mengadakan Konvensi Capres 2019. Hal tersebut bertujuan untuk mencari calon presiden dan wakil presiden lain sehingga tidak muncul calon tunggal di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Dengan melakukan konvensi capres dan mencegah adanya calon tunggal dalam Pilpres mendatang, Solusi UI sudah berusaha memberikan sumbangsih di bidang pendidikan politik bagi bangsa dan negara," kata Ketua Umum Solusi UI Sabrun Jamil, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (7/3).

Sabrun juga mengatakan, dengan dilakukannya konvensi tersebut dapat mendorong orang-orang berkualitas dan berintegritas maju untuk memimpin Indonesia. Tentunya hal tersebut baik karena, kata dia, menghindarkan Indonesia dari kebangkrutan karena kebanyakaan hutang dan salah urus.

Rencana diadakannya konvensi tersebut pun disambut baik mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Akbar Tanjung. Ia bahkan bersedia menjadi penasehat apabila Solusi UI pada akhirnya sungguh melaksanakan konvensi tersebut.

Akbar Tanjung menegaskan, dirinya siap untuk menjadi penasihat atau pembimbing sekaligus memberikan masukan-masukan agar konvensi tersebut bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dirinya juga siap memberikan masukan-masukan dan saran-saran serta pengetahuan di bidang politik dan ketatanegaraan.

"Kita harus menyuarakan makna dan tujuan demokrasi. Dalam demokrasi harus ada kompetisi. Karena itu, dalam pemilihan presiden di 2019 mendatang, jangan sampai ada pemilihan calon tunggal," kata Akbar Tanjung menegaskan.

sumber: republika

Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU