Ikut Deklarasi Paslon, Panwaslu Majalengka Panggil 9 ASN dan 6 Kades

Panwaslu Majalengka Melakukan klarifikasi kepada sembilan PNS dan enam Orang Kepala Desa terkait dugaan keterlibatan mereka pada saat deklarasi dan endaftaran Paslon ke KPUD Majalengka

Dari 15 Orang yang dijadwalkan lakukan klarifikasi hari ini, yang hadir cuma enam Orang PNS dan tiga orang kepala desa. Mereka yang tidak hadir akan kembali dilakukan pemanggilan pada Selasa (16/1/2017).

"Klarifikasi ini hanya dimaksdukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalah seorang ASN, dan menanyakan motif dari keikutsertaannya dalam acara Deklarasi dan pengantaran bakal calon Bupati/Wakil Bupati Majalengka di KPU tanggal 9-10 Januari 2018," kata Div Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Majalengka, Alan Barok

Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana  mengatakan pemanggilan ini dimaksudkan untuk warning kepada seluruh ASN di kabupaten Majalengka, agar menjadi perhatian bersama terkait azas netralitas ASN. Hari ini baru peringatan dan rekomendasi ke instansi berwenang yang kami putuskan, namun jika bakal calon sudah ditetapkan menjadi calon bupati/calon wakil bupati, maka sanksinya sudah sangat jelas. Baik itu dari sisi undang-undang pemilu maupun undang-undang ASN.

"Kedepan kalau PNS masih tetep maksa terlibat dalam tataran politik praktis, hukuman bisa di kenakan, dari mulai Hukuman disiplin tingkat sedang sampai pada Hukuman Disiplin tingkat Berat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun atau pemberhentian secara tidak hormat sebagi PNS," ungkap Dia.

Bahkan lanjut diam secara Pidana, jika pelanggaran itu Pasal 70 ayat (1),  yang bersangkutan bisa dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). "sayang kan kalo gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsu, PNS hilang dan di penjara 6 bulan?," tegasnya

Agus memaparkan berdasarkan keterangan,mereka ikut serta dalam deklarasi pasangan calon dan mengantak pendaftaran adalah karena hubungan emosional keluarga dan hubungan kerja atasan dan bawahan. Sebagian besar memiliki hubungan kekerabatan, famili bahkan hubungan antara ayah dan anak serta hubungan suami istri. Untuk para kepala desa mengaku ada hubungan emosional kepartaian.

"Ada tiga kepala desa yang sudah dipanggil namun belum memenuhi panggilan kami, serta empat ASN. Untuk kepala desa, satu kepala desa berasal dari Kecamatan Lemahsugih, dua kepala desa di Kecamatan Ligung. Kepala Desa di Kecamatan Palasah dan Majalengka akan dipanggil menyusul," kata Agus.

Mereka ini akan dilakukan pemanggilan ulang, namun jika ternyata tidak datang juga maka Panwas menutir Agus akan melakukan pemanggilan paksa dengan pengamanan aparat kepolisian. Mereka inis elain kesalana karena ASN ikut terlibat politik praktis juga dengan terang terangan memakai atribut partai dan atribut pasangan calon. Sehingga jika dirinci kesalahannya menjadi dua. Pertama ASN dan kedua mengenakan atribut pasangan calon.

Panwas akan mengirimkan surat kepada pimpinan OPD tempat mereka bekerja serta Camat untuk dilakukan pembinaan. Sehingga ASN dan kepala desa nenghindari politik praktis . "Kita ingin pilkada di majalengka berjalankondusif dan bersih serta ceria dan gembira sesuai motto dari pilkadas serentak 2018." pungkas dia. (Abduh)

Dapatkan kilasan berita lainnya via:
twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 2
Banner Kanan 3
Banner Kanan 6
Banner Kanan 4
Banner Kanan 1
Banner Kanan 5

Twitter Update

DIRGAHAYU KE 73 REPUBLIK INDONESIA https://t.co/Fv1L6HaGED
Sekolah yang (tak) Dirindukan: Mewujudkan Pendidikan sebagai Hak https://t.co/hevHwzyvKW
Kemarau Panjang, Petani Pabuaran Pindah Haluan Tanam Kedelai https://t.co/C1TwL4eQxS
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page