FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Buku dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Budaya Baca

Indeks Artikel



Hari ini tanggal 17 Mei  2021 adalah tepat 19 tahun yang lalu diperingati sebagai Hari Buku Nasional yang pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan Nasional era Kabinet Gotong Royong, Abdul Malik Fadjar. Peringatan Hari Buku Nasional dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih lebih banyak mempertahankan tradisi lisan dibanding menjawab tuntutan informasi dengan banyak membaca. Hal ini terbukti dan disokong oleh sejumlah hasil penelitian tingkat nasional hingga internasional yang kesemuanya menyatakan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Masyarakat yang memiliki budaya baca (reading society) diyakini akan mengantarkan suatu bangsa ke gerbang kemajuan, karena hal itu menandakan tingginya minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memiliki nalar kritis yang berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat dalam mengambil keputusan yang digunakan dalam kehidupan interaksi sosial dalam bermasyarakat dan bahkan berdemokrasi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pernah menulis: “Demokrasi hanya akan berkembang, apalagi survive, di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.” (Daoed Joesoef, 2004)



Upaya meningkatkan budaya baca tidak dapat terlaksana tanpa tersedianya bahan bacaan yang bermutu sebagai isu sentral dalam evaluasi sejumlah program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang menyasar Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang sejak tahun 2016 telah dicanangkan oleh pemerintah. Kajian mengenai minat baca yang dilakukan oleh Tim Riset Komite Buku Nasional (2016) dengan judul “Laporan Survey Buku dan Minat Baca: Studi 7 Kota di Indonesia” menunjukkan kepemilikan buku masih rendah baik di kalangan mahasiswa, pekerja swasta dan pemerintah, serta kalangan profesional dan wiraswasta, yang umumnya hanya memiliki buku kurang dari 5 judul.  Kajian lain yang dilakukan oleh Nur Berlian dkk (Tim Puslitjak Dikbud) yang terbit tahun 2018 dengan judul “Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah” terungkap bahwa pelaksanaan GLS masih banyak mengalami hambatan terutama berkenaan dengan sumber daya pendukung, seperti kondisi perpustakaan sekolah, ruang baca, dan jumlah buku, terutama buku fiksi dan buku referensi. Faktor lainnya yang ikut menghambat adalah tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi orang tua yang sebagian besar masih rendah dimana keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas sangat tidak memungkinkan menyediakan bahan bacaan.

Dari paparan dua kajian diatas, nampak bahwa harus solusi terkait dengan penyediaan akses buku yang sebagian besar terkendala dengan harga yang mahal ditengah kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan. Bagaimana mungkin budaya baca tumbuh disaat akses akan buku terbatas bahkan tidak ada. Perpustakaan adalah tempat dimana akses bahan bacaan disediakan untuk kepentingan yang luas karena sangat memungkinkan satu buku dapat diakses oleh orang banyak. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan pengadaan perpustakaan di setiap jenjang pemerintahan, dimana idealnya terdapat satu perpustakaan umum bahkan di jenjang pemerintahan terkecil sekalipun namun nyatanya jumlah perpustakaan yang minim dengan kondisi nampak memprihatinkan tercermin dengan minimnya akses buku bacaan dan sarana pendukung lainnya. Dalam konteks sekolah, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah terkait dengan sarana perpustakaan yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung bagi terlaksananya GLS nyatanya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Hasil temuan didapati bahwa hanya sekitar 5% sekolah yang mampu memenuhi standar minimal yang ditentukan pemerintah. Dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ranah perpustakaan masih dianggap tidak penting dan menguntungkan padahal sejumlah kajian membuktikan bahwa pemberian akses yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap budaya baca yang akan sangat berimplikasi positif pada kualitas kehidupan masyarakat.




Perhatian pemerintah akan standardisasi mutu perpustakaan dilingkungan masyarakat dan sekolah amat penting didorong agar lebih serius dilakukan untuk memberikan akses buku yang baik kepada masyarakat dan siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Perpustakaan yang memiliki koleksi buku bacaan yang beragam dan berkualitas dipercaya sebagai salah satu upaya yang mendorong budaya baca terwujud. Perpustakaan didorong bukan lagi hanya menyediakan variasi buku cetak namun amat disarankan untuk menyediakan buku digital yang lebih mudah diakses oleh siapapun.

#Disarikan dari berbagai sumber



 

Marni Hartati, M.Pd, Penulis adalah Guru dan Pegiat Literasi Tinggal di Subang

 

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 
 


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Jawaban Menohok Wanita Indonesia yang Menikah dengan Pria Asing Saat Netizen Bilang Tak Pantas https://t.co/Wu24Eg5UJO
[OPINI] Ketika Media Sosial Jadi Ruang Kampanye Politik - https://t.co/JtXDWmPRR5
Polres Subang Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi https://t.co/xdH94NJsg5
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter