FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

OPINI: Dilema Antara Aspirasi dan Konsekwensi Daerah Otonomi Baru

Indeks Artikel


Analisa Konsep Adm Pemerintahan dan Manajemen

Pemekaran wilayah dilakukan untuk membagi daerah geografi dengan tujuan agar administrasi pemerintahan berjalan efisien dari sisi sumber daya waktu dan biaya serta proses lebih singkat karena berjalan konsep empowering. Maka, poin kelima  yaitu daerah otonomi baru ditujukan agar pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efisien.

Pemekaran wilayah memungkinkan pembagian wilayah suatu daerah menjadi bagian-bagian yang mudah di kelola. Maka, poin keenam yaitu daerah otonomi baru diletakan pada tujuan kemudahan mengelola dengan rentang kendali optimum pemerintah pusat dan beban kerja pemerintah daerah.

Keuntungan dan Kerugian Krismiyati, Tasrin, 2020

    Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
    Mendekatkan pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat
    Memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah
    Menciptakan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat
    Menciptakan suasana kompetitif antar daerah
    Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
    Struktur pemerintahan menjadi kompleks
    Membangkitkan ego masyarakat yang berlainan sehingga melahirkan persaingan yang tidak sehat
    Memperkecil kekuasaan pemerintahan daerah secara kualitas dan kuantitas
    Menjadikan kekuatan masyarakat daerah terpecah-pecah baik secara administratif, ekonomi. Sosial, kultural, politik maupun pertahanan keamanan
    Diperlukan biaya/subsidi yang lebih banyak bagi daerah yang belum mapan berotonomi
    Meningkatkan disparitas antara daerah kaya dan miskin

Masalah Muncul dalam Pemekaran, Akbar S (2019)

Permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, yaitu

Tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran yang dapat menciptakan permasalahan;

    Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    Perebutan sumber daya alam antar daerah induk dan daerah pemekaran,
    Sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung didaerah pemekaran, sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk.
    Permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya prosesproses yang terjadi pada periode pra-pemekaran

Potensi sumber daya dan asset yang ada didaerah berpotensi menjadi rebutan anatara daerah induk dan daerah pemekaran. Perebutan terhadap penguasaan sumber daya dan asset daerah seringkali berpotensi konflik yang berbuntut pada tidak meksimalnya pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan asset tersebut.

Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2001). Penentuan jangka waktu tersebut dinilai terlalu cepat mengingat kondisi geografis, suasana politik daerah dan adat istiadat ditiap daerah tidak sama. Seharusnya dalam menentukan jangka waktu penyerahan asset ditentukan dalam beberapa tahapan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan pembatasan selama 5 (tahun).

Maka poin ketujuh yaitu kedua aspek potensi keuntungan maupun kerugian harus dipertimbangan secara matang dan mengantisipasi masalah yang akan timbul yaitu penyiapan infrastruktur pemda, pengembangan sdm, anggaran dan konflik aset antar wilayah.


Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan...

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Tok! Mulai 25 April Besok WNA dari India Dilarang Masuk RI https://t.co/M9IReLwkVo
Satlantas Polres Majalengka Buru Pemotor Knalpot Brong https://t.co/vGZ325FrM2
Wabup Subang Apreisasi Pembangunan Zona Intergritas BPS https://t.co/P4iMwvCjrZ
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter