FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

OPINI: Dilema Antara Aspirasi dan Konsekwensi Daerah Otonomi Baru

Indeks Artikel

Menurut Maulana, 2020 terdapat 5 Faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB), antara lain: pertama, administrative dispersion (mengatasi rentang kendali pemerintahan), alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.

Kedua, inequity resistance (faktor ketidakadilan), ketidakadilan juga menjadi faktor pemicu tuntutan pemekaran wilayah. Ketiga, Bureaucratic and Political Rent Seeking (alasan politik dan untuk mencari jabatan penting).

Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Keempat, Fiscal Spoil (insentif fiskal untuk memekarkan diri), adanya jaminan dana transfer khususnya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah baru yang dibentuk tersebut akan dibiayai.

Kelima, Preference of Homogeneity (Perbedaan etnis dan budaya), alasan perbedaan identitas (etnis atau budaya) juga sering muncul sebagai salah satu alasan pemekaran.

Terlepas soal faktor mana yang dominan dalam issu mutakhir Daerah Otonomi Baru (DOB) Subang Utara, penulis ingin memberikan catatan penting yang dapat menjadi perhatian bersama.

Dilema antara Aspirasi dan Konsekwensi

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu Bab II pasal 4-9 dinyatakan daerah yang memenuhi syarat (administratif, teknis dan fisik) dan mampu menyelenggarakan pemerintah daerah sendiri, maka daerah tersebut dimekarkan. Namun sebaliknya, tidak menutup kemungkinan suatu daerah dapat digabung. Maka, poin pertama yaitu prasyarat bukan sekedar kemauan.

Secara Teori, konsep pemekaran wilayah merupakan salah satu strategi pembangunan. Namun, menjadi pelik ketika terjadi “pemaksaan” didalamnya. Terkadang kepentingan jangka panjang yang membangun (konstruktif) atau kepentingan jangka pendek yang justru merusak (destruktif), Krismiyati, 2020. Maka, poin kedua yaitu proses selektif agar daerah otonomi baru tidak menjadi beban baru.

Analisa Konsep Perencanaan Wilayah

Teori pusat Pertumbuhan dari Perroux (1950), pertumbuhan tidak terjadi dimana saja pada waktu yang sama tetapi hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu yang disebut Kutub. Dia mengatakan kutub ini adalah ruang otonomi abstrak dan tidak dalam hubungan ruang geografis. Ruang abstrak ini ada tiga yaitu : ruang yang ditentukan rencana, ruang sebagai medan kekuatan-kekuatan dan ruang sebagai suatu agregat homogen. Maka, poin ketiga  yaitu kutub pusat pertumbuhan memiliki kekuatan (sentrifugal) memancar dan kekuatan (sentripetal) menarik.

Teori Hirchman (1958), pembangunan tidak perlu seimbang pada awalnya diperlukan ketimpangan geografis melalui pusat-pusat pertumbuhan. Daerah pusat ini akan memberikan pengaruh kepada daerah sekitarnya melalui efek polarisasi (polarization effects) dan efek penetesan ke bawah (trickling down effects). Myrdal (1957) juga bisa mempunyai pengaruh merugikan (backwash effects). Maka poin keempat yaitu pemekaran wilayah harus dipastikan berdasarkan keberadaan kutub pusat pertumbuhan yang telah dikaji mampu memberikan efek polarisasi (polarization effects) dan efek penetesan ke bawah (trickling down effects) lebih besar ketimbang pengaruh merugikan (backwash effects) pada wilayah sekitarnya hinterland.


Analisa Konsep Adm Pemerintahan dan Manajemen....



Analisa Konsep Adm Pemerintahan dan Manajemen

Pemekaran wilayah dilakukan untuk membagi daerah geografi dengan tujuan agar administrasi pemerintahan berjalan efisien dari sisi sumber daya waktu dan biaya serta proses lebih singkat karena berjalan konsep empowering. Maka, poin kelima  yaitu daerah otonomi baru ditujukan agar pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efisien.

Pemekaran wilayah memungkinkan pembagian wilayah suatu daerah menjadi bagian-bagian yang mudah di kelola. Maka, poin keenam yaitu daerah otonomi baru diletakan pada tujuan kemudahan mengelola dengan rentang kendali optimum pemerintah pusat dan beban kerja pemerintah daerah.

Keuntungan dan Kerugian Krismiyati, Tasrin, 2020

    Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
    Mendekatkan pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat
    Memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah
    Menciptakan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat
    Menciptakan suasana kompetitif antar daerah
    Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
    Struktur pemerintahan menjadi kompleks
    Membangkitkan ego masyarakat yang berlainan sehingga melahirkan persaingan yang tidak sehat
    Memperkecil kekuasaan pemerintahan daerah secara kualitas dan kuantitas
    Menjadikan kekuatan masyarakat daerah terpecah-pecah baik secara administratif, ekonomi. Sosial, kultural, politik maupun pertahanan keamanan
    Diperlukan biaya/subsidi yang lebih banyak bagi daerah yang belum mapan berotonomi
    Meningkatkan disparitas antara daerah kaya dan miskin

Masalah Muncul dalam Pemekaran, Akbar S (2019)

Permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, yaitu

Tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran yang dapat menciptakan permasalahan;

    Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    Perebutan sumber daya alam antar daerah induk dan daerah pemekaran,
    Sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung didaerah pemekaran, sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk.
    Permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya prosesproses yang terjadi pada periode pra-pemekaran

Potensi sumber daya dan asset yang ada didaerah berpotensi menjadi rebutan anatara daerah induk dan daerah pemekaran. Perebutan terhadap penguasaan sumber daya dan asset daerah seringkali berpotensi konflik yang berbuntut pada tidak meksimalnya pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan asset tersebut.

Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2001). Penentuan jangka waktu tersebut dinilai terlalu cepat mengingat kondisi geografis, suasana politik daerah dan adat istiadat ditiap daerah tidak sama. Seharusnya dalam menentukan jangka waktu penyerahan asset ditentukan dalam beberapa tahapan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan pembatasan selama 5 (tahun).

Maka poin ketujuh yaitu kedua aspek potensi keuntungan maupun kerugian harus dipertimbangan secara matang dan mengantisipasi masalah yang akan timbul yaitu penyiapan infrastruktur pemda, pengembangan sdm, anggaran dan konflik aset antar wilayah.


Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan...


Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Maulana, 2020

Hasil kajian menunjukkan bahwa sejak era reformasi, pembentukan daerah otonomi baru sangat masif terjadi. Jika dihitung rata-rata dari 1999-2014, setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah sebanyak 13 DOB per tahun. Pembentukan DOB membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup besar, mulai dari pembentukan awal hingga penyelenggaraannya. Selain itu, secara umum DOB menunjukkan dependensi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lama.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembentukan DOB tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara (APBN) akibat besarnya jumlah dana yang harus ditransfer kepada daerah-daerah baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, tapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi.

Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah, Safitri 2020

Pemekaran di Indonesia dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2017. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder terdiri dari runtut waktu 2008 sampai tahun 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Analisis yang digunakan adalah Indeks Diversitas Entropi PDRB,Indeks Diversitas Entropi Pendapatan Daerah, dan Tipologi Klassen.

PDRB provinsi hasil pemekaran wilayah menunjukan kenaikan di setiap tahunnya namun perkembangan perekonomian menunjukan sebaliknya. Pendapatan Daerah di Provinsi hasil pemekaran menunjukan adanya kenaikan di setiap tahunnya, namun hal ini tidak terlepas dari tingginya Dana Perimbangan yang didapat dari pemerintah Pusat.

Maka, poin kedelapan yaitu secara nyata diperlukan perubahan pola belanja aparatur dan pembangunan di dob sehingga dalam jangka pendek akan menciptakan permintaan barang dan jasa yang dapat mendukung terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah sendiri akan meningkatkan optimalisasi pendapatan dan kemandiran fiskal.

Kesimpulan

Jika tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru (DOB) diarahkan pada tiga hal yaitu efisiensi kinerja layanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperpendek rentang kendali pemerintah pusat, maka solusi tersebut bukan alternatif tunggal artinya ada juga alternatif lain dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penyerahan wewenang (empowering) pada kabupaten atau kecamatan di daerah yang lama (tetap).

Jika desentralisasi pemekaran wilayah yang dipilih maka, harus dipertimbangkan secara matang dengan “menomorakhirkan” sisi politis, dalam menimbang keuntungan dan kerugian serta antisipasi dampak-dampak setelah pemekaran baik kepada DOB atau kepada daerah induknya.

Dalam beberapa kesempatan ketika manusia mengedepankan emosional ketimbang rasional, manusia sering lancar mengemukakan apa yang tidak dia sukai namun kemudian bingung ketika ditanya maunya apa, apalagi menjawab bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan tersebut dengan benar ? wacana yang mengedepankan emosional juga sering pakai judul “pokoknya”. Tentu Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita

 

Gugyh Susandy, SE.M.Si.,CBM.,Dr(c), Penulis adalah Dosen di STIESA Subang


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Total 2.980 Kasus, Ini Sebaran Covid-19 di Majalengka https://t.co/NoYl1dK0Ne
Tok! Mulai 25 April Besok WNA dari India Dilarang Masuk RI https://t.co/M9IReLwkVo
Satlantas Polres Majalengka Buru Pemotor Knalpot Brong https://t.co/vGZ325FrM2
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter