FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

OPINI: Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum Soal Covid-19

Indeks Artikel

Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemic Covid-19 atau penyakit non alam ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan melainkan pula berdampak terhadap beberapa sektor di Indonesia, seperti sosial, ekonomi, hukum, bahkan politik. Hal ini ditandai dengan dibatasinya aktivitas sosial masyarakat (sosial society) melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Mulai dari dilarangnya aktivitas kegiatan mengajar (KBM) di sekolah, aktivitas ibadah seperti di Masjid, Gereja, dan lain lain hingga larangan aktivitas berkumpul di tempat kerja. Tentu hal ini salah satu yang mendasar berdampak terhadap kebutuhan hajat masyarakat berupa ekonomi yang secara sosiologis warga Indonesia lebih banyak mengalami ketergantugan sumber mata pencahariannya bekerja di luar rumah seperti mengandalkan upah kerja.

Jika di desa mata pencaharian lebih banyak terhadap petani, peternak, pedagang, buruh tani, perkebunan, dan lain lain. Namun jika di kota mata mencaharian lebih cenderung terhadap guru/dosen, pegawai bank, pengacara, sopir, karyawan, dan lain-lain. Di tengah kebijakan PSBB prioritas protokol kesehatan tetap menjadi utama agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan di tengah new normal ini.  

Sigit menerangkan, normal baru sebagai alternative dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Karena, konsumsi masyarakat berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Selain itu, kondisi sosial juga sangat membutuhkan interaksi untuk keberlangsungan kebutuhan primer dan sekunder bagi manusianya. Hal ini memberikan tantangan besar bagi kesadaran msyarakat  dan sebuah simbol  dalam menguji seberapa besar tingkat kedisplinan masyarakat ketika dihadapkan dengan protokol Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia ini.

Disinilah peran penting ketegasan aparat nantinya untuk menertibkan dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat terutama bagi yang melanggar prokes (protokol kesehatan) tanpa sedikit pun pandang bulu. Dilansir dari media info presiden.id, Presiden Jokiwi mengingatkan kepada masyarakat untuk Perda (peraturan daerah) penegakan disiplin terhadap prokes (protokol kesehatan) tanpa tebang pilih. “Saya ingatkan, bagi daerah yang telah memiliki Perda Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas. ‘’Tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan,’’tegasnya.

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Jangan Kaget Jika Indosiar, SCTV dan O Channel Hilang, Ternyata Pindah Frekuensi https://t.co/Wwzejgedf5
Sudah Tiga Hari Ajeng Anggun Maelani Belum Pulang, Semua Akun Medsos Dihapus https://t.co/lueOD7AMtQ
Damkar: Jumlah Kios Pasar Pamanukan yang Terbakar Sebanyak 115 Kios https://t.co/p2RncuyZoi
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter