FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

[OPINI] Perlukah Sanksi Sosial Bagi Pelanggar PSBB?

Sanksi sosial yang tengah diberikan bagi semua orang yang terbukti melanggar PSBB merupakan bentuk baru yang jarang sekali diterapkan. Sanksi itu kalau di DKI Jakarta mengacu pada Peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020. Pelanggar ketentuan penggunaan masker disanksi dengan Rp100.000-250.000 tergantung tingkat pelanggarannya.

Bagi mereka yang tidak mau disanksi denda boleh memilih sanksi sosial seperti menyapu jalan raya sepanjang 100m menggunakan rompi. Banyak di antara mereka yang menolak karena gengsi.

Termasuk di Jawa Timur, masih banyak sekali pelanggar PSBB, sehingga mereka harus pus-up, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, membersihkan WC umum, mengangkat sampah dari selokan, memasak di dapur umum, hingga ikut memakamkan jenazah positif Covid-19.
Sanksi itu sebenarnya diberikan untuk membuat jera warga dan lebih taat mengikuti aturan PSBB,serta tidak mengulangi lagi.

Tegas Bagi yang Bandel
Namanya masyarakat. Sudah dilarang mudik, ya tetap saja mudik dengan berbagai cara dan dalih. Padahal larangan itu untuk kebaikan bersama. Inilah yang disebut dengan kelompok pembandel. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Robert Glover yang menulis Nice Guy Syndrome yang mengatakan bahwa, tiap kebijakan pasti dibuat untuk menyenangkan orang, namun tetap saja akan menyusahkan sebagian orang.

Aspek yang sangat diperlukan dalam penanganan Covid-19 ini adalah “Tegas dalam menerapkan Protokol kesehatan dan aturan produknya, termasuk ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan.” Manakala ada yang melanggar maka sudah sepantasnya mendapatkan sanksi tegas.

Saat menjelang berbuka, banyak sekali masyarakat yang keluar rumah. Siang hari pun di trotoar pasar tanah abang, termasuk di pasar baru Bogor, dan di berbagai pasar lainnya, kerumunan massa tidak dapat dihindarkan. Itu semua menunjukkan bahwa masyarakat sama sekali tidak aware terhadap kesehatan bersama. Kebandelan itulah yang menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang akhirnya frustasi.

Masyarakat sebagai Pemberi Sanksi Sosial
Sanksi sosial sebagai bentuk pengawasan sosial (social control), sebagai pembatasan tindakan dari pihak penguasa, terhadap pihak lain agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.  

Sanksi sosial tidak bersifat hitam di atas putih dan sering bersifat implisit. Sanksi ini biasanya diberikan kepada orang yang melanggar norma, budaya, adat istiadat yang ada di dalam masyrakat. Pemberian sanksi ini bersifat terbuka di tempat umum. Hasil akhir yang diharapkan adalah penyesalan dari para pelanggar, ketaatan terhadap norma, nilai dan adat istiada, serta terisolasi secara sosial.

Dalam kaitannya dengan pelanggar PSBB, sanksi sosial bertujuan untuk mengajak dan memberi teladan, membimbing atau memaksa setiap anggota masyarakat tunduk pada aturan yang berlaku.

Sanksi sosial dalam pelanggaran PSBB sebenarnya yang memberikan adalah masyarakat, tetapi dalam hal ini dipertontonkan kepada masyarakat dalam bentuk tindakan sosial seperti menyapu trotoar, membersihkan got, menyanyikan lagu kebangsaan, dan berbagai sanksi lainnya yang bisa membuat dirinya malu kepada masyarakat.  

Ketika masyarakat yang memberi sanksi sosial, maka masyarakatlah yang akan mengawasi tindakan pelanggar selama pelanggar itu tinggal bersama masyarakat. Akhirnya, sanksi sosial justru lebih berat dibandingkan sanksi hukum, karena masyarakat tidak akan pernah lupa kepada siapa saja yang pernah mendapatkan sanksi sosial, kapan, dimana, karena melakukan pelanggaran apa, dana pa bentuk sanksi sosial tersebut.
Sulitnya masyarakat melupakan sanksi sosial itulah yang menyebabkan para pelaku jera dan bertekat untuk tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Ketika para pelanggara aturan PSBB bisa diberikan sanksi dan pihak yang memberikan sanki yaitu masyarakat, maka, sanksi sosial itu akan efektif, tetapi kalau pemerintah dan penegak aturan yang memberikan sanksi, maka masyarakat hanya akan patuh manakala ada penegak aturan seperti (polisi, dishub, TNI, Satpol PP, dan gugus tugas)

Sanksi sosial yang efektif manakala sanksi itu telah mampu mengganggu perkembangan mental pelakunya. Perasaan malu dan salah selalu terniang di dalam pikiran dan perasaannya. Ketika sanksi sosial bagi pelanggar PSBB mampu menancapkan sanksi hingga terniang setiap saat bagi para pelakunya, maka sanksi itu baru dapat dikatakan berhasil.

Sanksi sosial yang dijatuhkan melalui sidang adat yang dihadiri oleh tetua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat jauh lebih efektif. Adapun bentuknya bisa saja berupa teguran, cemoohan, denda, kerja sosial, hingga dikucilkan sementara hingga permanen.

Pertanyaannya adalah, apakah para petugas pengak peraturan PSBB bisa memmberikan sanksi yang benar-benar efektif, dalam arti jera, malu, dan ada tekanan psikologis yang mendalam? Jawabannya sangat tergantung pada proses pemberian sanksi, bentuk sanksi, dan berat tidaknya sanksi.

     
Dr. Basrowi, Pemerhati Kebijakan Publik    


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Polres Subang Terima Penghargaan Sebagai Sahabat Anak dari Kak Seto https://t.co/2C1UWcfQB5
Kasus Covid-19 Bertambah, Subang Turun Level dengan Status Zona Hijau https://t.co/fNwbFlfRjP
Undang Dua Dinas, Bupati Bicara Soal Peluang Pengembangan Industri di Subang https://t.co/qpA3EhoUGq
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter