KPAD Subang Ingatkan KOntestan Pilkada Lakukan Kampanye Ramah Anak

Komisi Pelrindungan Anak Daerah (KPAD) Subang mengingatkan kontestan Pilkada untuk memperhatikan perlindungan anak dan tidak menyalahgunakan anak-anak unutk kepentingan kegiatan politik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. "Karenanya kami mengharapkan Calon Kepala Daerah untuk memasukan isu Perlindungan Anak dalam program kampanyenya," kata Anggota KPAD Subang Jaka Arizona

Jaka juga mengingatkan, Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilukada untuk menghadirkan "Kampanye Ramah Anak" dan memastikan pelarangan serta perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Ini, kata Jaka, sesuai dengan Pasal 15 poin a UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelanggaran terhadap penyalahgunaan anak-anak dalam kepentingan pilkada tersebut dalam pasal 87 bisa dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta.

"Untuk itu menghimbau semua pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah mendaftar secara resmi di KPU, pendukung, masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak-anak dalam proses Pilkada yang memakan waktu sekitar lima bulan," jelasnya

Termasuk di dalamnya perlindungan dan pelarangan pelibatan anak dalam proses kampanye tertutup/terbatas maupun dalam media sosial/maya. Sebabm jelas Jaka, Anak sebagai peniru ulung yang baik yang bisa mendengar dan menyaksikan langsung situasi kampanye yang memungkinkan bisa menghambat tumbuh kembang anak. "Oleh sebab itu diharapkan proses demokrasi ini bisa memberikan contoh-contoh baik berdemokrasi termasuk dalam kampanye yang ramah bagi anak, sehingga anak bisa terjaga tumbuh dan kembangnya secara baik," tandasnya

KPAD juga meminta orang tua untuk bisa memberikan edukasi secara baik tentang isu-isu yang tidak layak didengar dan disaksikan oleh anak selama proses Pilkada, serta memastikan hak pilih anak (pemilih pemula usia 17-18 tahun) tercatat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

KPAD Subang siap berkoordinasi dengan KPU terkait hak pilih anak/pemilih pemula partisipasinya dipastikan terakomodir dalam DPT serta Kampanye Ramah Anak , dengan Panwaslu terkait bentuk kerjasama pengawasan pelanggaran yang melibatkan anak dalam proses pilkada .Termasuk perlindungan anak dalam peta/Indeks kerawan pemilu (IKP) yang menjadi potensi konflik dalam Pilkada 2018.

Lebih jauh, Jaka memeparkan bentuk pelanggaran. Ada 15 jenis bentuk pelanggaran pelibatan anak misalnya memanipulasi data anak yang belum usia 17 tahun dan belum menikah masuk dalam DPT, menggunakan tempat bermain anak atau fasilitas pendidikan, memobilisasi massa anak oleh partai politik atau Calon Kepala Daerah, dan memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tertentu,

Selain itu, bentuk pelanggaran lain adalah membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye yang membahayakan anak, menampilkan anak sebagai bintang kampanye, melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara, melakukan tindakan kekerasan kepada anak seperti (kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat) dan bentuk pelanggaran lainya yang berpotensi melanggar hak-hak anak.


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 1

Twitter Update

Sambut Ramadan, Ust Evie Effendi Ceramah di Kampus Universitas Majalengka https://t.co/5Y2UIoDwel
Dicuekin Pemerintah, Penyandang Disabilitas Mengadu ke Cabup @kang_maman72 https://t.co/zC5teZFcYI
PDIP Majalengka Targetkan Peroleh 26 Kursi di Pileg 2019 Cc @PDI_Perjuangan @ineu_purwadewi https://t.co/ULN3RLt9Qh
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page