FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Bahas Perda Miras, FPI Minta DPRD Subang Pakai Nurani

TINJAU SUBANG- Front Pembela Islam (FPI) Subang meminta Pansus Miras DPRD menggunakan nurani dan utamakan kepentingan orang banyak dalam pembahasan raperda miras. Hal itu disampaikan FPI usai public hearing dengan Pansus Miras di ruang paripurna DPRD, Selasa (10/2/2015).  "Tolong DPRD kerja dengan benar, bekerja demi negeri, utamakan keselamatan umat bukan pribadi dan golongan," kata Ketua FPI Habib Salim Al-Idrus kepada TINTAHIJAU.com, Selasa (10/1/2015)

Habib mengatakan, mengkonsumsi miras dalam Al-Quran sudah jelas diharamkan. Namun karena di Inonesia menganut negara hukum, sehingga aturan miras di Subang tidak boleh bertabrakan dengan aturan lebih tinggi. "Ini larangan Allah tidak ada bisa dilanggar, tidak bisa dilawan. Karena kita di negara hukum, jangan sampai bertabrakan dengan undang-undang di atas," tegasnya.

Kepada Pansus, Habib juga mendesak miras golongan B atau kadar alkohol antara 5%-20% dan golongan C di atas 30% kadar alkohol. "Sebenarnya tidak ada lain, pelaragan miras secara total, tapi inikan bertabrakan dengan aturan di atas. Kita minta golongan B dan C ditiadakan, sumber bebahaya itu di B dan C. Kalau ini dihilangkan, krimialitas bisa hilang," tandasnya.

Lebih jauh Ketua FPI menegaskan, peredaran miras di Subang sudah pada batas mengerikan dan mudah didapatkan. Bahkan, pada Ramadan, FPI bisa mengamankan 10 krat permalam. Miras itu, selain sudah tegas di larang dalam hukum Allah, juga berdampak pada tindak kriminalitas. "Jangan sampai miras ini menjadi budaya rakyat subang," tandasnya

Ketua Pansus Dede Warnam mengatakan, masukan itu menjadi dasar acuan perda Miras. "Ini menjadi acuan, nanti kita masukkan dalam Perda," katanya.

Selain FPI, pada public hearing ini DPRD menghadirkan MUI, NU, PHRI, KAHMI dan HMI. "Membahas secara kesleruhan substansi Perda Miras, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, tidak ada peredaran beralkohol secara luas, bisa terwujud dan terlaksana," tandasnya.

Secara garis besar, raperda miras nanti menitik beratkan pada pengawasan dan pengendalian peredaran miras. Dalam raperda miras itu disebutkan penjualan miras 1 km dari tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintahan. "Pengecer dalam kemasan hanya di supermarket hypermarket. Sementara untuk penjualan langsung hanya di Bar dan hotel bintang 3. Dan ini harus ada izin, yang teknisnya sedang kita bahas," kata anggota Pansus Perda Miras Nurul Mukim.

Soal hukuman, kata politis Demokrat itu, pelanggar hanya dikenai tindak pidana ringan. Mereka hanya ditahan maksimal 3 bulan dan atau Rp10 juta, dan tidak diperbolehkan kembali berjualan. DPRD sepertinya enggan kecolongan. Mereka membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Indagsar, Dinkes, Disbuparpora, Satpol PP untuk mengamankan Perda Miras. [annas nashrullah]

Pansus Miras DPRD Subang menggelar public hearing dengan organisasi keagamaan

 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Berita lain terkait klik di sini

TRENDING TOPIC

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Perkuat Ekonomi Desa, Pemprov Jabar Kembangkan Desa Digital https://t.co/I8RchrZe1b
PPP Tularkan Gerakan Kebaikan Bagi Generasi Muda Majalengka https://t.co/IGQ2zL0NvW
Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia Tembus 240.687 Kasus https://t.co/OijkA7Y3tc
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter