FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Soal Pemindahan Ibu Kota, DPR RI Sebut Majalengka dan Cirebon

JAKARTA, TINTAHIJAU.com - Pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta masih tarik ulur. Hingga saat ini belum ada lokasi fix sebagai Ibu Kota Negara

Di tengah belum ada kepastian lokasi Ibu Kota pengganti Jakarta, muncul usulan untuk dilakukan jajak pendapat. "Dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron dikutip dari medcom.id
 
Khaeron mengatakan lembaga eksekutif dan legislatif harus lebih dulu membahas undang-undang pemindahan ibu kota. Prosesnya juga harus terbuka karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

"Sebanyak 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk," ujar dia.
 
Politikus Demokrat itu menganggap pemindahan ibu kota belum diperlukan dalam waktu dekat. Terpenting, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat.
 
"Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," ungkapnya.
 
Bagi Herman, memindahkan ibu kota bukan sekadar memindahkan kantor, tetapi juga memindahkan pegawai. Pemerintah diminta memikirkan nasib jutaan aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan.
 
Utamanya, soal sarana pendukung seperti tempat tinggal, rumah sakit, dan sekolah pada seluruh tingkatan. Kondisi pangan dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke Jakarta juga patut diperhitungkan.
 
Ia kembali menekankan pentingnya pembahasan bersama DPR. Toh, pada akhirnya keputusan bisa tidaknya pemindahan ibu kota ada di tangan wakil rakyat. "Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," ujarnya.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota baru. Luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur mencapai 200-300 ribu hektare (ha). Proses pembangunan infrastruktur utama membutuhkan waktu minimal tiga tahun.
 
"Iya Kaltim benar tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.
 
Pembangunan tahap pertama, kata dia, akan memakan setidaknya 3.000 hektare lahan. Itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya.
 
"Mungkin 3 ribu ha core pertama ya, setelah itu luas perluasannya bisa 200 ribu-300 ribu. Tentu kantor presiden, kantor menteri, DPR/MPR," ungkap Sofyan.



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL
Banner Kanan 1

Twitter Update

Inilah Daftar Korban Keracunan Makanan di Majalengka https://t.co/Hd04Kfui4l
Posisi Empat Kepala Dinas di Subang Akan Dilakukan Open Bidding https://t.co/kiy4DA7oA1
Jumlah Korban Keracunan Makanan di Majalengka Terus Bertambah https://t.co/4FUHmaYxeO
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page