Follow us:

Ratusan Kades Gerudug Kantor BRI Majalengka

Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang BRI Majalengka di jalan KH Abdul Halim, Senin (21/5/2018).

Kordinator aksi, Dudung Abdulah Yasin mengatakan kedatangan mereka untuk menindaklanjuti surat edaran daftar agen e-waroeng program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh pihak BRI cabang Majalengka.

"Kami pengurus DPC Adesi Kabupaten Majalengka beserta seluruh kepala desa, perangkat desa, dan pengurus forum bumdes menyampaikan keberatan dan penolakan atas keputusan pihak BRI yang mengabaikan usulan atau rekomendasi pemerintah desa melalui camat dan dinas sosial," kata Dudung

Para Kepala Desa ini menyampaikan keberatan dan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam program BPNT di Majalengka khususnya BRI cabang Majalengka. Pertama, mereka ingin program BPNT di kabupaten Majalengka ditunda terlebih dahulu sebelum pihak BRI cabang Majalengka mencabut keputusan penunjukan agen e-waroeng yang sebelumnya dan adanya kerjasama dengan desa.

Kedua, mereka meminta BRI Majalengka untuk menunjuk Bumdes sebagai agen satu-satunya di desa atau yang sudah diajukan oleh desa melalui camat untuk sebagai agen e-waroeng yang bisa mencairkan atau melaksanakan program tersebut.

Sementara tuntutan ketiga, mereka meminta pihak BRI Majalengka supaya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut kepada seluruh pemdes di Majalengka.

"Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan memutuskan kerjasama dengan pihak BRI dan meminta kepada pemda Majalengka untuk mengalihkan kerjasamanya dengan pihak bank lain untuk program BPNT," tandas Dudung.

Sementara itu, kepala Kantor cabang BRI Majalengka, Yulianto mengatakan tuntutan tersebut tidak seluruhnya menjadi kewenangan pihaknya. Menurutnya, program BPNT adalah program pemerintah yang diatur oleh peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 serta peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2017. BRI hanya menyalurkan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 102.161 KPM dimana setiap penerima manfaat mendapatkan Rp 110 ribu per bulan.

"Kami hanya membagikan KKS, uang langsung masuk ke kartu si penerima, kami hanya lewat saja untuk membagikan," tandasnya.

Terkait tidak dilibatkannya Bumdes sebagai agen e-waroeng yang bisa mencairkan BPNT, Yulianto berdalih dari tahun 2017, pihaknya sudah mengajak bumdes untuk menjadi agen brilink. Namun hanya 34 bumdes yang sudah mendaftar. Sementara hingga Mei sekarang sudah 117 bumdes yang sudah diproses untuk menjadi agen e-waroeng. "Artinya, tinggal kemauan mereka untuk mendaftarkan, dan kami akan memfasilitasi. Buktinya dari sekitar 378 bumdes, sudah ada yang bisa menjadi agen," tandasnya.

Kriteria untuk menjadi e-waroeng sendiri, menurutnya yaitu harus menjadi agen brilink serta sudah menjadi nasabah BRI minimal dua tahun. "Kami akan mengakomodir bumdes untuk menjadi agen e-waroeng selama mereka mengajukan persyaratan yang harus dilengkapi. Sementara untuk tuntutan lainnya, kami akan bicatakan dulu dengan sekda, bupati serta kementrian sosial," ujarnya. (Echa/Abduh)


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
Instagram: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU