ICW: Kades Jadi Aktor Korupsi Anggaran Desa Terbanyak

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas sehingga tidak bisa menyentuh kepala desa (Kades), memposisikan pejabat ini sebagai aktor terbanyak korupsi anggaran desa.

Anggaran desa di sini terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TINJAU BERITA TERKAIT:
Dana Desa Banyak Bermasalah, KNPI Subang Pertanyakan Peran Pendamping Desa
Proyek Realisasi Dana Desa di Subang Dikawal TNI/Polri
Kemendes Serahkan 60 Laporan Penyelewengan Dana Desa Ke KPK

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. "Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan Kades," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Sisanya yaitu, 30 orang perangkat desa, dan dua orang istri Kades. Menurut Kurnia, banyaknya Kades yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa tak dilaksanakannya kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sementara itu, Almas Sjafrina, peneliti ICW lainnya mengatakan, terbatasnya kompetensi Kades dan perangkat desa merupakan salah satu faktor penyebab korupsi dana desa. "Banyak Kades yang pendidikan terakhirnya SD dan SMP. Sementara mereka dituntut mengelola anggaran yang cukup besar dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel," kata Almas.

Peneliti ICW lainnya, Egi Primayogha mengatakan, ada batasan kewenangan yang dimiliki oleh KPK sehingga tidak bisa menyentuh tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh Kades. "KPK punya batasan wewenang di Pasal 11 Undang-undang KPK," kata Egi.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf C, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, peyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. "Kepala desa enggak masuk, karena bukan domain KPK," kata Egi. [kompas]



___________
Dapatkan lintasan berita Subang via:
Follow Twitter: @tintahijaucom
Like Faceboook: Redaksi Tintahijau
Iklan & Promo: 089624350851


Twitter Update

Pedangdut Via Vallen dan Konsistensi Lagu Daerah https://t.co/33mftfbshA
Gubernur Anies: ASN Bukan untuk Dimusuhi tetapi Dibina https://t.co/Rtit2O2yEj
Maju dari Perseorangan, Endang Kosasih Data KTP Dukungan https://t.co/OpkB3dQTWk
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page