TINJAU SUBANG- Sebanyak 13 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Subang bersama Kejari menandatangani nota kesepakatan (MoU) seputar permasalahan Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di halaman Pemkab Subang selepas Apel Pagi Senin.

Ke-13 OPD itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora),

TINJAU JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendukung penuh KPK dalam mengusut kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik. Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi menganggap kasus tersebut sebagai penghianatan terbesar politikus atau pejabat kepada rakyat.

"Korupsi KTP-el adalah penghianatan terbesar politikus-pejabat kepada rakyat," kata Apung dalam pesan singkatnya, Sabtu

TINJAU SUBANG- Kekerasan yang menimpa anak di Kabupaten Subang terakhir ini sudah pada batas mengkhawatirkan. Desakan diterbitkannya regulasi hukum pun menguat.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBPP & PA) Subang mencatat dalam sebulan ada empat orang usia anak-anak menjadi korban kekerasan. Mayoritas, mereka menjadi korban kejahatan

TINJAU BANDUNG- Kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kesimpulan itu didapat setelah jaksa KPK dan penasehat hukum Ojang tidak melakukan upaya hukum banding atas vonis 8 tahun penjara terhadap mantan orang nomor satu di Subang tersebut.

Panmud Tipikor PN Bandung, M. Tiere

TINJAU BANDUNG- Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Ojang terbukti melakukan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis yang diterima Ojang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yang menuntutnya 9 tahun penjara.

Setelah majelis hakim mengetuk palu tanda