Mantan Bupati dan Kepala Dinkes Subang jadi Saksi Kasus Jamkesmas

Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus Jamkesmas di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (12/3/2018).

Ojang yang juga terpidana kasus suap jaksa Kejati Jabar itu bakal menjadi saksi untuk terdakwa Suhendi mantan Bendahara Dinkes Kabupaten Subang, saat Ojang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Nanas tersebut.

Selain Ojang, JPU juga bakal menghadirkan mantan Kadinkes Subang Budi. Budi menyebutkan dana untuk kegiatan Dinkes dari APBD Subang TA 2014 defisit. Bahkan, dana sumbangan dari World Health Organization (WHO) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselewengkan oleh terdakwa Suhendi.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan penyelewengan dana APBD untuk Jamkesmas TA 2014, di pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (12/3/2018). Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 7,2 miliar.

Dalam persidangan agenda kesaksian tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Subang mendatangkan sembilan orang saksi, dua di antaranya mantan Bupati Subang Ojang Sohandi, dan mantan Kadinkes Subang Budi.

Teknis kesaksian dibagian dua, pertama dihadirkan empat saksi terlebih dulu. Salah satunya, mantan Kadinkes Budi yang juga tervonis empat tahun atas kasus penyelewengan dana Jamkesmas Subang 2014. Sementara terdakwa Suhendi duduk di samping tim kuasa hukumnya.

Dalam kesaksiannya, Budi menyebutkan, jika dana operasional untuk Dinkes Subang TA 2014, bisa dibilang defisit atau kehilangan dana. Sebab, dirinya sempat didatangi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Subang, jika anggaran untuk Dinkes sudah habis.

"Saya tanya kenapa kok, bisa? Jawaban (BPKAD) ada pengeluaran per bulannya," katanya saat ditanya tim JPU.

Padahal, lanjutnya, biasanya uang pengeluaran operasional itu sistemnya tiga bulan sekali. Dirinya pun kemudian menanyakan kepada Suhendi (Bendahara Pengeluaran Dinkes), dan setelah dikalkulasikan keluar nilai Rp 5,4 miliar untuk operasional Bupati Subang (Ojang).

Dari keterangan Suhendi, dana operasional untuk Dinkes itu sudah defisit sejak 2011. Jadi sistemnya gali lobang tutup lobang, anggaran 2012 dibayarkan untuk 2011 dan begitu seterusnya sampai 2014.

Selain itu, dirinya pun sempat memerintahkan ke sekretarisnya untuk melihat dokumen pencairan. Sebab, triwulan pertama di 2014 dirinya mendapatkan informasi jika dana sudah cair, namun tidak sampai.

Setelah ditelusuri, ternyata dokumen pencairan anggaran bukan ditandatangani olehnya, melainkan oleh orang lain, yakni Mimit dan atas pengakuan orang tersebut dokumen pencairan ditandatanganinya atas suruhan Suhendi.

Padahal, uang tersebut untuk kegiatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinkes Subang untuk operasional di puskesmas-puskesmas. Misalnya seperti penyeluhan, pengkaderan dan kegiatan lainnya. "Defisit dari 2010-2011, 2014 hancur-hancurnya, yang hilang dana kegiatan Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Dari situ kemudian dirinya melapor ke Sekda dan Bupati. Bupati Ojang pun langsung melakukan pemeriksaan, dan dihadapan Sekda, BPKAD, serta Dinkes ada temuan Rp 11 miliar.

Karena tidak ada uang untuk kegiatan, lanjutnya, untuk honor penyuluhan dan kegiatan pengobatan kaki gajah pun sampai menggunakan dana JKN sumbangan dari WHO Rp 1 miliar.

Tim JPU pun kemudian menanyakan soal dana JKN, menurutnya, sebenarnya uang sudah ada, namun hingga April (2014) belum ada payung hukumnya, sedangkan Permenkes No 19 mulai berlaku 1 Mei.

Karena belum ada aturan, kemudian menggunakan Perbub dengan aturan 90 persen untuk honor dan 10 persen untuk kegiatan. Dengan mekanisme pencairan anggaran langsung diberikan ke puskesmas melalui mekanisme keuangan darah sesuai dengan besaran BPJS.

"Namun waktu itu ada hutang ke Puskesmas (bekas BPJS) Rp 2,5 miliar. Pembayarannya, dipotong 20 persen dari 90 persen honor. Namun kenyataannya kembali dipotong 20 persen atau Rp 1,1 miliar oleh Jajang (terpidana kasus suap jaksa)," ujarnya.

Disinggung soal dana operasional untuk Bupati, dari informasi yang diterimanya uang tersebut dipakai untuk pembuatan gerasi mobil dan villa (ojang). Saat ditanyakan, Bupati mengaku uang untuk pembuatan villa sudah dikembalikan kepada Suhendi.

Tidak hanya itu, dirinya pun sempat ditelpon oleh seorang anggota DPRD Boeng, dan mengaku Bupati sedang pusing membutuhkan uang. Dirinya sempat bilang uang tidak ada, namun entah dari mana dia mengetahui dana JKN yang ada di rekening bank.

Kemudian dirinya pun memberikan uang Rp 700 juta yang kata orang tersebut diperlukan Ojang untuk setor ke DPP (PDIP). Namun, saat ditanyakan Bupati (Ojang) membantahnya, dan ternyata uang tersebut untuk kebutuhan Suhendi.

Hingga berita ini diturunkan perangkat persidangan masih silih bergantian mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Sementara saksi Ojang masih belum dipanggil dan dimintai keterangannya. [inilah.com]

 


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU

 


Twitter Update

Sering Baper, Awas Gejala Bipolar https://t.co/m6EByyByq2
Wisatawan dari 58 Negara Terkesima dengan Air Panas Sari Ater Subang https://t.co/VXDqGftPdf
Promosikan Wisata, Pemkab Majalengka Gandeng Blogger dan Photograper https://t.co/xzU5SVi0eL
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page