BKAD Bantah Hendak Bubarkan UPK Jatitujuh Majalengka

Ketua badan koordinasi antar desa (BKAD) kecamatan Jatitujuh, Sunata mengatakan, dirinya membantah terkait adanya wacana pembubaran unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Jatitujuh, Majalengka.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya tidak akan membubarkan UPK tersebut, karena belum ada payung hukum yang menjadi dasar untuk alasan pembubaran tersebut. Dijelaskan Sunata, pada saat Musyawarah antar desa (MAD), memang ada beberapa kepala desa di kecamatan Jatitujuh yang menginginkan asset UPK dijual untuk kemudian ditarik ke bumdes masing-masing desa.

"Tidak benar kalau UPK akan dibubarkan, itu hanya wacana pada saat MAD kemarin. Akan tetapi kami juga tidak berani untuk tiba-tiba menjual asset dan menyerahkan pengelolaan ke masing-masing bumdes, karena belum ada dasar hukumnya,” ujar Sunata ketika dikonfirmasi, Senin (05/03/2018).

Menurut Sunata, sepanjang perjalanan UPK, pihaknya tidak sewenang-wenang dalam menentukan keputusan, sebab segala sesuatu selalu di bawa ke MAD. Dirinya mencontohkan, tidak sedikit pengelola UPK di kecamatan lain yang sengaja mematikan peran BKAD, atau dengan kata lain tak difungsikan sebagai mitra pengawasan.

"Alhamdulillah kondisi UPK di kita masih sehat. Tidak sedikit UPK dibeberapa Kecamatan mematikan peran BKAD, jika kelembagaan ini tidak difungsikan, ya efeknya keuangan UPK bisa semrawut. Sementara di Jatitujuh sendiri, BKAD dan UPK sudah terjalin komunikasi yang baik," ujarnya.

Kalaupun ada beberapa kelompok yang belum menerima dana bergulir, hal itu, kata Sunata bukan berarti masalah serius. Sebab menurutnya, setiap ada kelompok yang melunasi dana bergulir dan akan mengambil dana bergulir kembali itu jumlahnya lebih besar dari pinjaman sebelumnya.

"Itu wajar saja, bukan berarti UPK bangkrut, tapi hanya masuk daftar tunggu saja. Sebab kan tidak mungkin jumlah pinjamannya tetap, pasti bertambah. Sehingga harus menunggu dana masuk dulu dari kelompok lain sebelum dipinjamkan ke kelompok lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris kecamatan Jatitujuh, U Suharto mengaku tidak setuju jika UPK ditarik dan dibagi ke bumdes masing-masing desa. Selain tidak adanya badan hukum yang menaungi aturan tentang peralihan tersebut, Sekcam juga beralasan minimnya pengawasan menjadi alasan yang mendasarinya.

“Biarkan saja UPK berjalan seperti sekarang, kami juga tidak setuju kalau harus asetnya dijual kemudian dibagi dan dialihkan ke masing-masing desa melalui bumdes. Sebab nantinya pengawasan akan menjadi kendala selain tidak adanya paying hukum yang bisa dijadikan landasan,” tandasnya. [Echa]


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 6
Banner Kanan 7
Banner Kanan 1
Banner Kanan 2
Banner Kanan 3
Banner Kanan 4
Banner Kanan 5

Twitter Update

27 Juni 2018, Kabupaten Subang menggelar Pilkada. Catat! Inilah Visi Misi Tiga Pasangan Calon Bupati Subang https://t.co/yZ8mokqvaL
H+1 volume kendaraan di jalur wisata, Subang-Ciater alami peningkatan. Arus lalin di jalur tersebut padat merayap.… https://t.co/yL22Sz8D94
Kecelakaan lalu lintas di Jl Cibarengkok, Binong, Subang. Seorang pengendara motor tanpa identitas dinyatakan menin… https://t.co/QGDIcOhHZB
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page