FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Pemerintahan

  1. Eksekutif
  2. Legislatif
  3. Politik
  4. Subang Jawara

Megapolitan

  1. Peristiwa
  2. Ekbis
  3. Ragam
  4. Hukrim

Milenial

  1. Teknologi
  2. Opini
  3. Hijrah

Banyaknya tugas administrasi yang harus dikerjakan oleh guru tanpa manfaat yang jelas menjadi salah satu poin yang dikritisi oleh Mendikbud dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional beberapa bulan lalu.

Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya kegiatan pembelajaran adalah karena guru cukup banyak menghabiskan waktunya untuk menyusun perencanaan serta laporan sehingga waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik menjadi berkurang.

Mantan bos Gojek itu pun berpendapat, sudah saatnya guru lebih fokus dalam mendidik anak tanpa harus disibukkan dengan tugas – tugas yang bersifat administratif. Adapun mengeluarkan aturan tentang penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar menjadi debut pertama Mendikbud di awal kepemimpinannya.

Apa yang dilakukan Mendikbud tersebut sudah selayaknya kita apresiasi. Membebani guru dengan setumpuk tugas administrasi hanya akan semakin menjauhkan guru dari kodratnya. Namun, merubah format RPP saja tidaklah cukup untuk  mendorong kegiatan pembelajaran agar lebih maksimal. Perubahan secara 'radikal' juga diperlukan dalam penyusunan laporan  evaluasi pembelajaran.

Adapun penilaian hasil belajar berbasis Kompetensi Dasar (KD) menjadi salah satu persoalan yang saat ini sering dikeluhkan oleh para guru, terutama guru di Sekolah Dasar (SD). Penilaian tidak disusun berdasarkan kegiatan pembelajaran yang bersifat tematik terpadu, melainkan berbasis KD untuk tiap mata pelajaran.

Sebagai contoh, pada soal ujian Tema 1 Sub Tema 1, soal tetap dibuat per mata pelajaran dengan jumlah soal dan KD yang berbeda. Akibatnya, guru harus kerja keras dalam memberikan nilai yang berbeda untuk setiap mata pelajaran dan KD yang diujikan sekalipun seluruh soal tersebut terangkum dalam satu paket (sub tema).  Hal ini tentunya sangat  menguras waktu dan tenaga guru.

Penderitaan guru tidak berhenti sampai disitu. Predikat dan deskripsi untuk nilai KD yang mencakup dua aspek (pengetahuan dan keterampilan) juga harus dimunculkan dalam laporan hasil belajar yang akan diserahkan kepada orangtua (raport).

Adapun deksripsi yang dimunculkan adalah KD dengan nilai maksimal dan minimal. Artinya, kalau proses penilaian tersebut dikerjakan secara manual, guru akan sangat disibukkan dengan aktivitas mengolah nilai mengingat banyaknya nilai untuk setiap KD.

Sedangkan pemerintah sendiri juga tidak menyediakan aplikasi atau perangkat lunak khsusus yang dapat digunakan oleh guru untuk memproses data secara cepat dan tepat. Alhasil, “cara cepat” pun terpaksa ditempuh oleh sebagian besar guru untuk menggugurkan kewajibannya itu sekalipun hasilnya tidak (sepenuhnya) akurat.

Berdasarkan gambaran di atas, alangkah bijaknya apabila Mendikbud juga mengeluarkan kebijakan strategis untuk menyederhanakan format penilaian. Bentuk penilaian yang ada saat ini sangat memberatkan guru dan terbukti tidak efektif dalam menggambarkan kemampuan siswa secara utuh.

Selain itu deskripsi yang dicantumkan dalam raport juga kurang mendapat perhatian para orangtua karena mereka masih terpaku pada angka – angka.

Oleh karena itu, diperlukan format penilaian yang lebih sederhana dan dapat dipahami dengan mudah oleh orangtua di samping memudahkan para guru dalam mengolahnya.  

Ramdan Hamdani, Penulis adalah Praktisi Pendidikan


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom