[OPINI] Refleksi Kemerdekaan, Melepas Ketergantungan Dari Jeratan Bank Keliling

74 tahun sudah Indonesia merdeka. Di usia yang cukup tua untuk ukuran manusia ini ternyata masih tercecer beberapa permasalahan yang masih menjadi momok bagi sebuah bangsa merdeka. Bangsa yang berhasil membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan bangsa asing, tetapi belum sepenuhnya berhasil terbebas dari bentuk-bentuk penjajahan bangsanya sendiri. Kalo dulu penjajah itu bernama kolonial, maka sekarang penjajah itu bisa bernama millenial. Ya, di masa orang berbangga dengan sebutan kaum millenial, ternyata masih ada yang berjiwa kolonial. Salah satunya adalah mental rente.

Seorang paruh baya mengetuk pintu, meminta tolong bahwa dirinya membutuhkan uang duapuluh ribu rupiah guna memenuhi setoran hariannya ke salah seorang peminjam berkedok koperasi. Orang biasa menyebut kegiatan rente tersebut dengan istilah bank keliling atau biasa disebut juga bank emok (istilah orang sunda, red). Istilah-istilah tersebut berkonotasi negatif di masyarakat karena kegiatan rentenya. Kenapa penulis sangat geram dengan sepak terjang mereka. Karena seyogyanya yang namanya lembaga pinjaman itu harusnya untuk sesuatu yang produktif. Akan tetapi, kasus yang menimpa emak-emak seperti di atas nyata-nyata untuk kegiatan konsumtif. Pemandangan seperti itu kerap ditemui di beberapa kampung yang sempat penulis saksikan. Memang miris rasanya, di tengah-tengah lesunya perekonomian masyarakat, ada pihak yang mengail di air keruh. Bahkan, di beberapa kasus, rumah bisa hilang/disita gara-gara pinjaman yang tidak seberapa.

Penulis sempat mengadvokasi kasus jeratan utang ini, namun alih-alih disambut bak pahlawan, yang terjadi sungguh di luar dugaan, kerabatnya justeru mempersalahkan dengan dalih mencampuri urusan orang. Banyak pihak yang bermain hingga bikin rumit ketika hendak membebaskan orang yang sudah terlilit.

Kondisi di atas adalah gambaran bagaimana rakyat Indonesia saat ini belum sepenuhnya merdeka. Fisik bisa jadi tidak terbelenggu, tapi jiwanya rapuh dari kuasa. Dalam kondisi ini, kemampuan menolak jeratan rente menjadi parameter patriotisme seseorang. Di beberapa tempat, jiwa patriotisme melawan jaringan rente terus digelorakan. Tapi di banyak tempat, jiwa patriotisme tersebut sepertinya nyaris tidak terdengar. Sehingga, kegiatan rente ini kian menggurita dan merajalela. Ketika usaha menghambat pergerakan kegiatan rente tersebut dilakukan aparatur pemerintahan, ternyata secara hukum positif di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur hal ini. Mereka leluasa bergerak dengan payung hukum koperasi.

Salah satu cara yang diyakini efektif menahan laju pergerakan para rente adalah melalui pendekatan keagamaan. Sebagai seorang muslim, penulis memiliki keyakinan terhadap konsep yang ditawarkan Allah SWT dalam hal pinjam meminjam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengajak manusia untuk memerangi praktik ribawi dan di satu sisi mengajak manusia untuk menumbuhsuburkan sedekah. Gerakan ini sudah cukup booming di kota-kota besar. Akan tetapi belum menyentuh banyak di masyarakat pedesaan. Apalagi, yang dihadapi sebagian masyarakat bukan lagi masalah perang melawan riba, tapi mereka berjibaku perang melawan kesulitan pangan. Di sinilah perlu diurai satu persatu terkait penanganan rentenir yang komprehensif. Harapannya masyarakat tidak hanya dituntut menjauhi para rente, sementara di lain sisi mereka memang tidak memiliki alternatif pemenuhan hak pangan mereka.

Memang ada program-program pemerintah seperti PKH, Rastra, dan program sejenis. Tapi hal tersebut bersifat kuratif. Masyarakat penerima justeru bukannya menjadi merdeka secara mental. Mereka justeru menjadi manja dan di beberapa kasus terindikasi diselewengkan atau tidak tepat sasaran.

Penulis mencatat, setidaknya ada tiga langkah penyelamatan masyarakat dari jeratan rentenir. Syaratnya semua harus dilakukan berbasis desa/komunitas. Hal ini penting dilakukan guna mempermudah proses penanganan. Aspek geografis, demografis, dan sosiologis menjadi alasan kenapa program-program seperti ini perlu dilakukan di skala kecil. Saat ini, program-program ketahanan pangan masih bersifat sentralistik. Dari penentuan data penerima dan kondisi riil lapangan terkadang tidak sesuai kebutuhan/kenyataan.

Pertama, pendayagunaan kalangan Agamawan seperti ustadz, ajengan, atau kyai untuk secara intensif menyampaikan tema-tema seputar bahaya praktik riba dan keutamaan serta keberkahan sedekah. Pendekatan agama ini penulis yakini efektif menanamkan pemahaman ke masyarakat, terutama kalangan perempuan yang memang menjadi target empuk bank keliling. MUI dan ormas Islam bisa diberikan peran promotif atas langkah pertama ini, sebagai bagian dari fungsi bimbingan dan penyuluhan terhadap umat dan jamaahnya. Bahkan Penais dari unsur Kementerian Agama pun, seyogyanya lebih dinantikan perannya dalam hal ini.

Kedua, mengaktifkan fungsi BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat desa. Selama ini peran Bazis di banyak desa masih sebatas kegiatan tahunan, terutama momentum Ramadhan. Padahal penghimpunan dan penyaluran dana ZIS (Zakat infaq shadaqah) dapat dilakukan sepanjang tahun. Jika saja dana ZIS digalang dan digulirkan untuk penanganan warga rawan pangan, maka tidak akan ada lagi cerita masyarakat meminjam ke bank keliling hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. BAZ desa bisa menjadikan mesjid-mesjid dan majelis-majelis taklim sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Sekaligus menjadikan mereka mitra dalam menggulirkan program-program penyaluran. Dan itu bisa memotong kompas penanganan kasus kerawanan pangan.

Ketiga, besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat semestinya sudah bisa menuntaskan persoalan rentenir ini. Dengan dana tersebut, masyarakat bisa didorong untuk berperilaku produktif. Bank keliling selama ini leluasa menjerat mangsanya dikarenakan peran pemerintah desa yang masih berorientasi infrastruktur sentris. Padahal pemberdayaan masyarakat lebih dahsyat dampaknya dari sekedar membangun jalan mulus dan gedung bagus. Karena fondasi perekonomian suatu daerah akan kuat seiring dengan warganya yang berdaya. Ini pun penting diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan pembangunan di desa.

Ketiga langkah tersebut akan mengalami progres yang signifikan manakala diimplementasikan secara terintegrasi. Komponen ulama, amil, dan umaro yang terlibat di ketiga langkah tersebut akan menghasilkan terobosan inovatif dan penanganan yang komprehensif atas persoalan rentenir. Cukuplah sudah kita dipusingkan ulah para rente tersebut hingga jangan lagi bikin pusing tujuh keliling. Sudah saatnya masyarakat menikmati alam kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Jangan ada lagi cerita emak-emak yang pontang panting pinjam sana pinjam sini, gali lobang tutup lobang. Jangan pula ada keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya gara-gara tidak sanggup lagi membayar bunga yang berbunga.

Akhirnya, sebagai sebuah refleksi kemerdekaan, sepatutnya kita menghadirkan sebuah kehidupan merdeka yang terbebas dari segala bentuk penjajahan. Sebagaimana makna merdeka yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, yang berupa doa ma'tsur, "Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, dan aku pun berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku pun berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut dan kikir, dan aku pun berlindung kepada-Mu dari jeratan utang dan penindasan manusia." (HR. Abu Dawud). Wallahu a'lam bisshawab.

Budi Mulia, Penulis adalah Pegiat Dakwah & Sosial Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyyah



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
TW & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL
Banner Kanan 2
Banner Kanan 1

Twitter Update

Benarkah Jenis Kelamin Bayi Pengaruhi Kesehatan Ibu dan Anak? https://t.co/8nMFsoYksj
Hindari Ucapkan Kata-kata Ini Saat Kencan Pertama https://t.co/CMCXfVAXSk
Dalam 10 Hari ini, Sudah 29 Orang Daftar Open Bidding Pejabat Subang. Siapa saja mereka? https://t.co/5ld33CZP8N
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page