[OPINI] Baiq Nuril dan Potret Buram Perlindungan Guru

Nasib malang kembali dialami oleh salah seorang pahlawan tanpa tanda jasa di negeri ini. Adalah Baiq Nuril, seorang guru honorer di Nusa Tenggara Barat terpaksa harus tinggal di balik jeruji besi serta membayar denda sebesar 500 juta rupiah setelah divonis bersalah oleh pengadilan atas kasus penyebaran rekaman suara yang bermuatan asusila yang dilakukan oleh atasannya.

Baiq dijerat dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan tuduhan mencemarkan nama baik seseorang melalui telepon genggam miliknya. Kini, grasi pun tengah diajukan kepada presiden dengan harapan guru SMA itu dapat terbebas dari hukuman sehingga ia dapat kembali menjalankan aktivitasnya.

Apa yang dialami oleh Baiq menunjukkan, perlindungan terhadap profesi guru belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Munculnya kasus – kasus (dugaan) kriminalisasi terhadap guru yang dilakukan oleh orangtua siswa maupun atasan antara lain disebabkan oleh tidak maksimalnya peran pemerintah maupun masyarakat dalam melindungi orang – orang yang menjadi ujung tombak pembangunan itu.

Pemerintah (terkesan) cepat tanggap hanya apabila terjadi bencana alam di daerah. Namun, pemerintah kurang respon apabila ada guru yang harus berurusan dengan hukum saat menjalankan aktivitasnya. Adapun masyarakat sebagai user layanan pendidikan belum mampu menunjukkan perannya secara maksimal dalam mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang berkualitas, termasuk dalam upaya perlindungan hukum bagi guru yang mendidik anak – anak mereka.

Kondisi memilukan sebagaimana dialami oleh Baiq Nuril tentunya akan menjadi preseden buruk bagi upaya perlindungan guru apabila dibiarkan berlarut – larut. Ketidakhadiran negara dalam melindungi warganya yang tengah berjuang keras dalam mendidik tunas – tunas bangsa akan berdampak pada kondisi bangsa ini di masa yang akan datang.

Terganggunya kegiatan pembelajaran akibat ketidakhadiran guru karena harus menyelesaikan urusan hukumnya mengaibatkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan jauh – jauh hari menjadi tidak tercapai. Dengan kata lain, kualitas output yang dihasilkan pun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan akibat terganggunya proses pembelajaran. Adapun guru akan selalu dibayang – bayangi rasa takut akan berurusan dengan hukum saat menjalankan aktivitasnya.

Agar setiap guru dapat menjalankan perannya secara maksimal, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melindungi profesi guru dari berbagai gangguan saat melaksanakan aktivitasnya. Bantuan hukum secara maksimal hendaknya diberikan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual serta verbal yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu.

Pemerintah tidak perlu menunggu lama untuk bertindak hingga sebuah kasus yang menimpa seorang guru viral di media sosial. Adapun orangtua hendaknya diharapkan berperan aktif dalam menyikapi berbagai kasus yang menimpa para guru. Orangtua memiliki tanggungjawab yang sama besarnya dengan pemerintah dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas dengan memberikan rasa aman kepada para guru yang bertugas mendidik anak – anak mereka.


Ramdhan Hamdani, Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIAJUcom
Youtube: TINTAHIJAU Channel


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2

Twitter Update

Lawan Praktek Percaloan, Bupati Subang Datang dan Urus SIM Sendiri ke Polres https://t.co/0kwbVF9KXw
Kasus Penggusuran Lahan untuk Proyek Tol Cipali Diputuskan Besok https://t.co/3dE2P2EAOU
Era Industri 4.0, Bupati Subang: Waspadai Informasi Hoax dan Fitnah https://t.co/g2YxtR5JAw
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page