FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Menyoal Komitmen Pembangunan Pemerintahan Majalengka Raharja

Mengawali tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan kekecewaan terlebih dahulu atas keterlambatan penyampaian Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 yang baru dilaksanakan pada tanggal 7 mei 2019 lalu. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Pemerintahan Majalengka RAHARJA seperti tidak belajar dari periode pemerintahan sebelumnya yang juga terlambat dalam melakukan penyampaian Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.

Bagi penulis, keterlambatan ini tidaklah bisa dibenarkan. Keterlambatan penyampaian Raperda RPJMD akan berimbas kepada tidak optimalnya pembahasan yang dilakukan oleh fraksi, komisi maupun pansus. Hal ini disebabkan karena pembahasan tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemungkinan terburuk lainnya adalah penetapan Raperda menjadi Perda RPJMD pun akan ikut mengalami kemunduran.

RPJMD merupakan bentuk pelaksanaan atau penjabaran dari Visi Misi kepala daerah terpilih. Peran RPJMD begitu penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Majalengka selama 5 tahun kedepan. Keterlambatan penyampaian Raperda RPJMD adalah salah satu bukti komitmen pemerintahan Majalengka Raharja dalam menentukan arah pembangunannya layak untuk dipertanyakan. Menyikapi Raperda tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, ada beberapa hal yang ingin penulis utarakan sekaligus mempertanyakan komitmen pembangunan pemerintahan Majalengka RAHARJA.

Isu Pengentasan Kemiskinan
Isu mengenai kemiskinan di Kabupaten Majalengka bagi penulis merupakan isu yang serius. Saat ini isu tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya selama kurun waktu 2013-2018, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka hanya mengalami penurunan dari 164.900 jiwa atau 14,07 % pada tahun 2013 menjadi 129.290 jiwa atau 10,79 % pada tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum berhasil mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2013-2018 yaitu sebesar 5%.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan tugas berat bagi pemerintahan saat ini. Pemerintahan Majalengka RAHARJA harus mencari jalan keluar yang spektakuler melalui berbagai program dan kegiatan yang memiliki daya gedor serta berdampak luas pada pengentasan kemiskinan. Namun, dari apa yang tertuang di dalam Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, penulis hanya menemukan 1 program yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu rantang kanyaah. Penulis apresiasi adanya program tersebut namun selebihnya penulis belum melihat komitmen kuat pemerintahan Majalengka RAHARJA dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Adapun program yang telah dicanangkan, secara spesifik langkah dan upayanya tidaklah konkrit. Penulis menilai banyak program dengan metode tidak tepat seperti contohnya memanjakan warga miskin dengan bantuan yang bersifat konsumtif. Padahal misalnya bisa saja pemerintahan Majalengka RAHARJA menggunakan metode kearah pemberdayaan perekonomian masyarakat. Metode tersebut bisa berupa memberikan mereka kail serta pancing dan membiarkan mereka berusaha menangkap ikannya sendiri.

Selain itu, penulis pun belum melihat wujud amanat Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin didalam Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023. Menurut pasal tersebut, salah satu kewajiban pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah memberikan sarana dan prasarana untuk fakir miskin. Sarana dan prasarana tersebut berbentuk panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah serta rumah perlindungan sosial. Sebagian besar sarana dan prasarana tersebut belumlah dimiliki oleh kabupaten majalengka.

Reformasi Birokrasi Manajemen ASN
Dalam Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, penulis tidak menemukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program yang mengarah kepada reformasi birokrasi dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis merit. Manajemen ASN yang berbasis merit adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Merit sebagai suatu sistem sosial menempatkan kedudukan/jabatan berdasarkan kemampuan/kecakapan. Tidak adanya reformasi birokrasi tersebut membuat penulis khawatir roda pemerintahan Majalengka Raharja tidak akan bisa berjalan profesional. Penulis khawatir ASN di Kabupaten Majalengka nantinya akan terlahir dari hasil politisasi birokrasi, praktek KKN maupun spoil system dalam mutasi ataupun promosi ASN.

Selain itu, penulis berharap demi terwujudnya pelayan publik yang optimal, pemerintahan Majalengka Raharja tidak melakukan penyimpangan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 seperti pada periode pemerintahan sebelumnya yang mana Pejabat Pembina Kepegawaian semena-mena mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi kurang dari 2 tahun tanpa alasan yang dibenarkan oleh aturan tersebut. Penulis berharap bisa melihat terlahirnya ASN di Kabupaten Majalengka yang kompeten, handal, dan kompetetif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berbasis merit.

Mungkinkah Majalengka Raharja terwujud?
Angka indikator makro yang diraih oleh pemerintahan Majalengka pada periode sebelumnya menunjukkan hasil yang mengecewakan. Banyak indikator makro yang realisasinya jauh dari target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2013-2018. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program yang sudah dilakukan tidaklah berhasil.

Begitu pun setelah penulis menelaah Raperda RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, ada kekecewaan dalam benak penulis terhadap pemerintahan Majalengka RAHARJA saat ini. Arah kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Majalengka RAHARJA tidaklah banyak mengalami perubahan dari periode pemerintahan Majalengka sebelumnya. Nyaris sama serta tidak ada program yang spektakuler dan inovatif.

Adapun program yang berbeda, itu hanyalah program yang menyentuh solusi permukaan saja tidak sampai kepada akar permasalahan. Bahkan alih-alih membuat program yang unggul, justru penulis menemukan data terjadinya penurunan hampir seluruh target indikator makro dari periode sebelumnya. Pada akhirnya, hal inilah yang membuat penulis pesimis bahwa Majalengka RAHARJA yang dicanangkan akan sulit untuk diwujudkan.

Oleh: Muhamad Hannif Hardyanto, Penulis adalah Warga dan Tinggal di Majalengka

 


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom
YouTube: TINTAHIJAU Channel


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Ayam Geprek Sambal Matah khas Sugar Rush https://t.co/yGpF5CVN1m https://t.co/llYGDm63PW
Kejar SDGs, SEAMEO CECCEP Gelar Konferensi Internasional PAUD dan Pendidikan Keluarga https://t.co/ZulTLcfHvS
Belasan Pasang di Majalengka Terjaring Razia di Hotel dan Kostan https://t.co/lYUlRJdccT
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page