Follow us:

[Opini] Agar Zonasi Tak Berbuah Frustasi

Pemberlakuan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMP dan SMA /SMK pada tahun ini nyatanya masih menyisakan banyak persoalan. Berbagai keluhan terkait pelaksanaan hajatan tahunan tersebut disampaikan oleh para orangtua yang gagal mendaftarkan anak – anaknya ke sekolah yang diinginkan. Beragam cara pun mereka lakukan untuk menunjukkan kekecewaannya. Mulai dari menuliskan keluh kesahnya melalui media massa sampai dengan melakukan aksi protes di depan kantor Dinas Pendidikan setempat dilakukan orangtua sebagai bentuk “perlawanan” terhadap kebijakan yang ada. Evaluasi secara menyeluruh terhadap aturan yang diberlakukan dalam proses PPDB pun diutarakan oleh  berbagai kalangan.

Jika kita telusuri lebih jauh, kisruh terkait pelaksanaan PPDB tersebut sejatinya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi tentang aturan yang diberlakukan dalam proses PPDB. Pemberlakuan sistem zonasi untuk jalur Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) yang tidak sepenuhnya dipahami orangtua merupakan salah satu penyebab terjadinya kegaduhan ini. Sebagian orangtua merasa percaya diri anaknya akan diterima di sekolah yang diinginkan hanya karena memiliki nilai UN cukup tinggi. Namun, perjuangan sang anak untuk mendapatkan nilai ujian sebaik mungkin tersebut nyatanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena besarnya bobot nilai zonasi.

Kedua, persoalan integritas panitia penyelenggara. Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, praktik jual beli kursi merupakan fenomena yang terjadi setiap kali PPDB digelar dan cukup mencoreng wajah dunia pendidikan kita. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman Jawa Barat tahun 2016 dan 2017 lalu, ditemukan praktik jual beli kursi di 8 sekolah favorit setingkat SMA di Kota Bandung. Harga yang dipatok pun bisa dibilang cukup fantastis, mulai dari 15 sampai dengan 60 juta rupiah. Praktik kotor tersebut berjalan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak seperti satpam sekolah serta oknum guru.

Ketiga, ketidakjujuran dari pihak orangtua itu sendiri. Maraknya pembuatan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) bodong merupakan fenomena yang kerap kita jumpai dalam proses PPDB. Perbuatan tidak terpuji tersebut bukan hanya menodai nilai – nilai kejujuran yang kita junjung tinggi, namun juga berakibat pada hilangnya hak orang lain untuk mendapatkan tempat belajar sesuai dengan tempat tinggalnya. Mereka yang sebenarnya termasuk ke dalam masyarakat menengah ke atas nyatanya rela mengaku miskin demi mendapatkan kursi di sekolah yang diinginkan.

Ketiga persoalan tersebut hendaknya benar – benar menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Sosialiasi terkait aturan yang diberlakukan dalam proses PPDB sebaiknya dilakukan secara massif, menyeluruh serta jauh – jauh hari. Adapun sanksi tegas perlu diberikan kepada panitia penyelenggara yang terbukti melanggar peraturan. Selain itu itikad baik dari para orangtua dalam memberikan data – data sesuai dengan fakta di lapangan pun sangat diharapkan untuk mewujudkan proses PPDB secara jujur, transparan dan berkeadilan.

Ramdan Ramdan, Pengamat Sosial dan Pendidikan Subang

Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
Instagram: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


 


Twitter Update

Seniman Asal Belanda dan Korea ikut Galang Dana Lombok https://t.co/lMSKD9RBui
Masyarakat Majalengka menggelar Pawai Obor di Jalan KH Abdul Halim, Majalengka guna menyambut Hari Raya Idul Adha 1… https://t.co/QSK0RmDbD7
Kini, Subang Punya Pabrik Batik Sendiri aja https://t.co/7PVEVVG5Zw
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page