Gelombang Digitalisasi dan Dampak Pada Politik Lokal

Tanggal 27 Juni 2018 adalah hari yang sangat menentukan bagaimana nasib Subang dan Jawa Barat kedepan. Jauh sebelum pelaksanaan tahapan pemilu, media sosial sudah di warnai nuansa politik. Terlebih ketika pasangan calon sudah di tetapkan. Kini banyak yang menggunakan pola kampanye secara horizontal – dialog, dari bawah keatas, yang mau mendengar dan mengajak calon pemilih berinteraksi dan memberi tanggapan secara cepat dan spontan. Para calon diserbu gelombang Teknologi Informasi yang masif, khususnya internet. Berbagai flatform media sosial dan smartphone serta merta mengubah gambaran komunikasi politik satu dekade terakhir.

Kembali melihat beberapa tahun ke belakang, ruang publik politik lokal yang menggunakan online, jelas tidak lepas dari iklim kebebasan era reformasi. Awalnya dalam bentuk blog, situs pribadi dan forum diskusi online atau email untuk berbagi informasi dan berdikusi mengenai persoalan sosial dan politik yang hangat dan menjadi perhatian bersama. Kini dengan adanya Facebook, twitter, instagram, line nyaris tanpa sensor, internet atau media sosial telah menjadi ruang publik, tempat pertukaran gagasan atau pendapat, saling bersaing atau bahkan saling bertentangan.

Berpolitik dalam ranah online juga meningkat, sebab media sosial menjadi kampanye efektif dan murah bagi citizen jurnalism ataupun aktivis online  untuk mengekspos kemiskinan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya isu-isu sensitif dibicarakan di media sosial, sehingga media sosial sudah menjadi ruang publik.

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan penggunaan media sosial terbesar dan teraktif, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Para politisi lokal dengan tim kampanye, tim sukses, mesin politik partai, para simpatisan, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, gerakan-gerakan akar rumput, kelompok kepentingan, warga yang independent khususnya kalangan muda di Jawa Barat yang jumlahnya belasan juta, akan bertumpu pada informasi dan berita politik yang berkembang di internet maupun di media sosial. Tetapi pengaruh media sosial bisa saja bergerak liar dan menjadi kontraproduktif, jika media sosial hanya di jadikan sebagai media komunikasi politik untuk menyebarkan kampanye hitam atau kampanye negatif.


Kehadiran media sosial seperti pedang bermata dua, positif dan negatif. Dan perlu diingat media sosial adalah media sarat komoditas politik dan ekonomi. Di setiap kegaduhan di baliknya selalu ada pihak yang diuntungkan, ada kuota yang di habiskan, dan ada pesta share iklan dari beberapa orang. Dalam setiap kebohongan yang dipicu hoaxs, selalu ada viral dan ada pihak yang dirugikan dan ada pelaku yang di untungkan secara politik dan ekonomi.


Dengan adanya media sosial seharusnya kita sudah tidak selalu menunggu pengaduan untuk melihat adanya pelanggaran pemilu. Media sosial bisa menjadi perpanjangan mata dan telinga untuk memonitor dan mengantisipasi bahkan sebelum pelanggaran itu terjadi. Sudah tentu di perlukan keterlibatan berbagai pihak agar media sosial bisa menjadi wahana bagi literasi politik warga, semoga!.


Kiki M Iqbal, Penulis adalah anggota Komunitas Blogger Subang


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
Instagram: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Twitter Update

Untuk Indonesia Berdaulat, Linda Megawati Ajak Bertani dan Berternak https://t.co/4scbs0CU2H
6 Kepala Daerah di Jabar Besok Dilantik https://t.co/nmGVPwNzwl
Formasi CPNS 2018 Pemkab Majalengka Sebanyak 388 https://t.co/okFG8CjL9S
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page