[Opini] PKPU dan Ironi Pendidikan Anti Korupsi

Harapan masyarakat untuk mendapatkan sosok wakil rakyat yang memiliki rekam jejak (track record) bersih dan siap memperjuangkan kepentingan rakyat nampaknya semakin sulit untuk direalisasikan. Belum adanya kata sepakat antara pihak penyelenggara Pemilu (KPU), pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif yang akan berkompetisi pada pemilu tahun 2019 mendatang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas output yang dihasilkan. Hadirnya kembali para politisi “pencari kerja” di gedung senayan pun nampaknya kian sulit untuk  dihindari apabila kisruh terkait syarat pencalonan tersebut tidak segera menemukan titik temu.

Adapun draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berisi larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menjadi penyebab terjadinya perseteruan segitiga antara KPU, DPR serta pemerintah. Pihak KPU sendiri menyatakan, aturan tersebut sengaja dibuat agar pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali itu  benar – benar mampu melahirkan para wakil rakyat yang berintegritas dan siap memperjuangkan kepentingan rakyat. KPU pun menjadikan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN sebagai salah satu acuan dalam penyusunan draft tersebut.

Namun, usulan dari KPU tersebut rupanya tidak mendapat “restu” dari pemerintah maupun DPR. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II beberapa waktu lalu, DPR serta Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah sepakat agar KPU tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini. Pada pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih diperbolehkan mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana. Artinya, keputusan KPU yang “mengharamkan” mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dianggap bertentangan dengan undang – undang yang ada di atasnya.

Kondisi semacam ini tentunya akan berdampak kurang baik bagi pendidikan politik warga maupun pendidikan anti korupsi yang selama ini tengah diperjuangkan. Aturan yang ada seakan memberikan kesan bahwa bangsa yang besar ini benar – benar kekurangan sosok yang bersih dan amanah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Stigma negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif pun nampaknya kian sulit untuk dihindarkan. Tak hanya itu, apatisme politik terutama di kalangan pemilih pemula juga dikhawatirkan akan semakin meluas apabila tidak segera dilakukan langkah – langkah strategis untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas.

Adapun partai politik (parpol) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pendidikan anti korupsi yang baik kepada masyarakat. Senantiasa mengutus kader – kader yang memiliki track record bersih serta mumpuni untuk berlaga dalam pesta demokrasi menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat wakil rakyat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk jaminan mutu kepada masyarakat bahwa “produk” yang mereka “pasarkan” benar – benar dapat diandalkan. Dengan demikian, hajatan lima tahunan yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu pun benar – benar mampu melahirkan para wakil rakyat yang jujur dan amanah.



Ramdan Hamdani, Penulis adalah Praktisi Pendidikan


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
Instagram: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 6
Banner Kanan 7
Banner Kanan 1
Banner Kanan 2
Banner Kanan 3
Banner Kanan 4
Banner Kanan 5

Twitter Update

27 Juni 2018, Kabupaten Subang menggelar Pilkada. Catat! Inilah Visi Misi Tiga Pasangan Calon Bupati Subang https://t.co/yZ8mokqvaL
H+1 volume kendaraan di jalur wisata, Subang-Ciater alami peningkatan. Arus lalin di jalur tersebut padat merayap.… https://t.co/yL22Sz8D94
Kecelakaan lalu lintas di Jl Cibarengkok, Binong, Subang. Seorang pengendara motor tanpa identitas dinyatakan menin… https://t.co/QGDIcOhHZB
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page