Follow us:

Pilgub Jabar 2018 : Antara Politik Identitas dan Potensi Politik Milenial

Perhelatan pesta demokrasi di Jawa Barat tinggal menunggu waktu. Setelah ditetapkannya empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023 beberapa waktu lalu oleh KPU, maka para calon berebut mangsa pasar (captive market) para pemilihnya. Masing-masing paslon mulai memainkan pola dan strategi kampanyenya sesuai dengan sasaran dan target pemenangan yang telah ditetapkan. Tentunya, semua berupaya sekuat daya untuk menjadi pemenang kontestasi demokrasi pada pilkada Jawa Barat tahun ini.

Kalau menilik ke belakang, pada perhelatan dua pilkada sebelumnya, Ahmad Heryawan atau biasa di sapa Kang Aher menjadi pemenang kontestasi demokrasi Jawa Barat selama dua periode berturut-turut. Kang Aher yang diusung oleh partai politik menengah mampu mengalahkan pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh partai-partai papan atas untuk konteks Jawa Barat. Tentu, kemenangan Kang Aher yang periode pertama berpasangan dengan Dede Yusuf dan periode kedua berpasangan dengan Deddy Mizwar melalui proses kompetisi yang ketat. Dua periode kepemimpinannya, kang Aher ditemani oleh figur politisi yang berlatar belakang artis. Setidaknya, pada titik ini strategi kang Aher dalam meningkatkan elektabilitasnya tidak hanya didukung oleh mesin partai saja, melainkan boleh jadi ketepatan dalam memilih pasangan cawagub yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Sebab, tidak bisa dipungkiri, popularitas menjadi modal penting dalam setiap kontestasi demokrasi.

Pada kontestasi tahun ini, peluang para kandidat semakin terbuka. Pasalnya, kang Aher sebagai petahana tidak bisa lagi mencalonkan diri, disebabkan sudah dua periode memimpin Jawa Barat. Maka, kontestasi relatif terbuka dan dinamis, mengingat setiap calonnya memiliki peluang yang sama untuk menang. Selain itu, latar belakang calon yang variatif semakin menambah hangatnya pesta demokrasi tanah priangan. Sebab, dengan begitu warga Jawa Barat memiliki opsi yang luas dalam menentukan pemimpinnya untuk lima tahun yang akan datang. Pertanyaannya, seberapa siap keempat pasangan calon untuk keluar jadi pemenang dengan berbagai potensi dan kemungkinan politik yang akan terjadi? Tulisan sederhana ini mencoba meneropong beberapa asumsi yang mungkin saja terjadi atau bahkan tidak terjadi dalam pesta demokrasi tanah priangan ini. Sekali lagi, ini hanya asumsi sebagai upaya pembacaan terhadp berbagai dinamika yang ada.

Kenapa Jawa Barat menjadi Penting?

Dari sisi historis, Bandung (ibukota Jawa Barat) memiliki posisi strategis dalam percaturan kekuasaan tanah air. Sebut saja misalnya peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) yang terjadi pada 23 maret 1946. Pada saat itu, Bandung hendak dikuasai oleh pasukan sekutu Inggris dan NICA Belanda. Narasi sejarah menyatakan bahwa, ada asumsi bahwa ketika Bandung atau Jawa Barat pada umumnya bisa dikuasai maka Belanda dan sekutunya akan dengan mudah menaklukan daerah-daerah lainnya. Dengan begitu, ada harapan untuk kembali menjajah Indonesia bagi Belanda. Mendapati hal itu, maka para pejuang tanah pasundan tidak mau berdiam diri. Strategi membakar pusat kota (dayeuh) Bandung dan berhijrah ke Bandung bagian selatan adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan bangsa Indonesia dari tangan-tangan para penjajah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebab, kalau pada saat itu, Belanda berhasil menjadikan Bandung sebagai markas strategis militernya, maka boleh jadi penjajahan Belanda akan terulang kembali. Maka, peristiwa BLA adalah salah satu narasi sejarah yang dapat dijadikan patokan untuk setidaknya menyatakan bahwa Bandung atau bahkan Jawa Barat adalah daerah strategis dalam merebut kekuasaan.

Nampaknya, narasi sejarah BLA mempengaruhi pola pembacaan kontestasi politik tanah air sampai sekarang. Jawa adalah kunci, begitulah salah satu potongan dialog yang diperankan oleh aktor-seniman Syubah Asa saat memerankan tokoh PKI DN Aidit  dalam film Pengkhianatan G30S/PKI (1984). Pendek namun penuh arti, kalimat yang diucapkan di akhir rekaan rapat PKI dalam film itu mengisyaratkan pentingnya penguasaan pulau Jawa untuk menguasai Republik Indonesia sepenuhnya. Di Pulau Jawa sendiri terdapat tiga provinsi besar dengan jumlah penduduk yang signifikan. Adalah provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di pulau Jawa sekaligus di Indonesia, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka, menjadi realistis untuk menyatakan Jawa sebagai kunci dalam penguasaan pusat strategis, termasuk bagi partai politik. Komisi Pemilihan Umum pada akhir tahun 2017 lalu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Jawa Barat, Tengah, dan Timur mencapai 91,16 juta suara. Masing-masing yakni, Jawa Barat 32,8 juta, Jawa Timur 30,96 juta, dan Jawa Tengah 27,4 juta (https://www.viva.co.id/indepth/fokus/994329-karena-jawa-adalah-kunci).

Dalam konteks pilkada Jabar, dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa dan daftar pemilih tetap sekitar 33 juta jiwa menjadi angka yang signifikan sebagai potensi bagi pemenangan pemilu pada 2019. Maka, setiap partai politik akan berupaya sekuat daya untuk menarik hati para pemilih di Jawa Barat. 20 persen suara suara nasional terdapat di Jawa Barat. Dengan begitu, Jawa Barat senantiasa dijadikan target lumbung suara untuk partai politik di tingkat nasional. Kalau kita berkaca pada beberapa pemilu yang lalu, partai politik yang menjadi pemenang kontestasi di provinsi Jawa Barat hampir dapat dipastikan keluar sebagai pemenang kontestasi di tingkat nasional. Sebut saja misalnya, tahun 1999 PDIP keluar sebagai pemenang di Jabar, 2004 partai Golkar, 2009 Partai Demokrat dan 2014 PDIP kembali. Angka-angka kemenangan partai politik tersebut berhasil mendulang suara untuk tingkat nasional. Sekali lagi, ini menjadi bukti bagaimana Jawa Barat memainkan posisi penting dalam perebutan kekuasaan di tingkat nasional. Maka, kontestasi Pilgub Jabar 2018 sejatinya adalah pemanasan sekaligus barometer awal bagi partai politik dalam berebut kursi kemenangan pada kontestasi Pemilu di 2019.

Selain itu, posisi Jawa barat sebagai penyangga ibukota menjadi strategis dalam berbagai hal. Artinya, jawa Barat termasuk provinsi yang mendapatkan ekses langsung dari berbagai dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Pun halnya sebaliknya, dinamika politik Jawa Barat akan berimplikasi terhadap peta perpolitikan nasional. Hal ini dikarenakan, beberapa daerah di Jawa Barat seara geografis berada pada deretan kota-kota metropolis yang banyak bersinggungan dengan Jakarta. Jumlah penduduk di daerah penyangga yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok sebesar 31,20% dari jumlah penduduk Jawa Barat atau seperempatnya tinggal di daerah penyangga ibu kota (BPS, 2017). Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar di kawasan penyangga ibu kota negara akan memberikan dampak dan efek yang besar bagi hubungan Jawa Barat dengan politik nasional di Jakarta, baik dari sisi strategi, demografi dan etnografi (https://indonesiana.tempo.co/read/115787/2017/08/25/dudisaputra/peta-politik-dan-dinamika-pilkada-jawa-barat-2018).

Dengan demikian, pembacaan di atas dapat dijadikan sebagai asumsi bagaimana pentingnya kemenangan di Jawa Barat dalam kontestasi politik tanah air. Bumi Siliwangi menjadi tempat sentral dalam perebutan kekuasaan. Jawa Barat dengan 27 Kabupaten dan kota menjadi patokan bagi kandidat baik perseorang maupun dalam konteks partai politik pengusungnya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas dalam mencapai kemenangan demokrasi pada tingkat nasional. Jawa adalah kunci kemenangan, dan Jawa Barat adalah potensi untuk mendapatkan kunci kemenangan tersebut.

Politik Identitas dan Politik Milenial

Politik, pada dasarnya adalah kekuasaan, kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya. Harold Lasswell menjelaskan mengenai ini di buku klasiknya yang berjudul, Politics: Who Gets What, When, How? (1936).  Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menakar Peta Politik Pilkada Jabar 2018", (https://regional.kompas.com/read/2018/01/02/07070011/menakar-peta-politik-pilkada-jabar-2018?page=all). Apa yang diungkapkan Lasswell tersebut menunjukkan bagaimana kemenangan dalam sebuah kontestasi politik adalah harga mati yang mesti diusahakan oleh para kontestan. Dengan begitu, berbagai upaya mesti dilakukan untuk merebut kemenangan yang dimaksud. Kalau menilik hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei tanah air sejak penghujung 2017 sampai februari 2018, kita dapat membaca beberapa potensi kemenangan yang dapat dilakukan oleh para kandidat cagub dan cawagub Jabar. Setidaknya, kalau saya simpulkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan para pemilih di Jawa Barat, maka ada tiga poin penting yang mesti diperhatikan.

Pertama, faktor figuritas. Tak dapat dipungkiri sosok atau figur kandidat menjadi aspek pertimbangan penting bagi warga Jabar dalam menentukan pilihannya. Figuritas di sini dapat dipandang dari berbagai aspek. Misalnya, reprsentasi etnografis yang mana warga Jabar menginginkan figur pemimpin yang nyunda, nyantri dan nyakola. Aspek kesundaan dan keislaman menjadi karakteristik figuritas penting yang harus ditonjolkan oleh setiap paslon. 46 juta penduduk Jawa Barat mayoritas bersuku sunda dan beragama Islam. Maka figur sunda-islami menjadi politik identitas yang penting bagi setiap calon dalam merebut hati pemilihnya. Selain itu, pada aspek figuritas ini survei Indo Riset Konsultan (Instrat) dan Indo Barometer pada awal 2018, menyimpulkan bahwa kehendak masyarakat priangan menginginkan figur pemimpin yang merakyat, adil, bijaksana, tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Maka strategi pertama yang mesti dmunculkan oleh para paslon adalah aspek figuritas sunda-islami dan dekat dengan rakyat agar dapat merebut hati 33 juta pemilih Jawa Barat.

Kedua, orientasi dan pemetaan program. Masyarakat Jawa Barat termasuk pada kategori pemilih rasional dan militan. Artinya, selain didasarkan pada figuritas sebagai bagian dari politik identitas pada pilgub jabar 2018, maka aspek kedua adalah bagaimana para paslon mampu menyentuh hati pemilihnya melalui program kerja yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini didukung oleh berbagai gejala yang terjadi di provinsi Jawa Barat. Tidak bisa dipungkri luas wilayah Jawa barat ditambah dengan jumalh penduduk terbesar menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat Jabar. Maka dari itu, masyarakat Jabar menginginkan pemimpin yang memiliki program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infastruktur yang merata. Dari riset Instat dan Indo Barometer, didapati bahwa orientasi program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja harus menjadi prioritas bagi setiap paslon dalam merebut hati pemilihnya. Visi, misi dan program kerja yang direncanakan oleh setiap paslon harus bisa diterima oleh masyarakat Jabar secara rasional, mudah dan praktis. Dengan begitu, strategi pemetaan program yang berorientasi pada kepentingan rakyat Jabar menjadi aspek penting yang mesti dilakukan oleh setiap paslon.

Ketiga, faktor ekspektasi dan psikologis massa-rakyat. Faktor ini berkaitan dengan pola pendekatan yang harus dilakukan oleh setiap paslon dalam merebut hai masyarakat jabar. Pada dasarnya, masayarakat jabar adalah pemilih yang militan. Kultur sunda yang gampang terbawa perasaan atau dalam istilah sunda “karunyaan” menunjukkan sisi emosional orang sunda yang mudah tersentuh. Dalam konteks psikologis, para paslon mesti melakukan variasi pendekatan untuk menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. Pola pendekatan personal ini mesti didahului oleh pembacaan terhadap karakteristik orang Sunda dan keinginan masyarakatnya. Pada dasarnya, orang Sunda menginginkan figur pemimpin yang merakyat dan nyaah ka rakyat. Maka psikologi massa ini harus dikuasai oleh setiap paslon untuk memenangkan kontestasi demokrasi di tanah pasundan.

Keempat. Potensi pemilih pemula. Rilis KPUD Jawa Barat menyatakan bahwa dari 33 juta pemilih tetap di Jawa Barat, 30 persennya atau sekitar 12 juta adalah pemilih pemula, yakni mereka yang dalam bahasa Karl Mannheim dikenal sebagai generasi Milenial. Siapa pemilih milenial? Milenial, atau dikenal juga dengan sebutan generasi Y, singkatnya adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 1997. Disebut ‘milenial sebab satu-satunya generasi yang pernah melewati milenium kedua sejak teori generasi ini dihembuskan oleh Karl Manheim, ‘The Problem of Generation’ (1923) (tirto.id). Pew Research Center (2010) dan Boston Consulting Group (2011) menyimpulkan ciri-ciri ‘milenial’ sebagai berikut: (1) Millennial lebih percaya User Generated Content (UGC) daripada informasi searah; (2) Millennial lebih memilih ponsel dibanding TV; (3) Millennial wajib punya media sosial; (4) Millennial kurang suka membaca secara konvensional; (5) Millennial lebih tahu teknologi dibanding orangtua mereka; (5) Millennial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif; dan (6) Millennial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless (https://indonesiana.tempo.co/read/123104/2018/02/26/leotolstoy699/login).

Dalam konteks politik, 50 persen dari milenial mengaku tidak memiliki afiliasi secara politik. Di Jawa Barat, seperti disampaikan salah satu kandidat Jawa Barat, pemilih milenial masih memandang politik sebagai ‘kebisingan’, dipenuhi informasi tertangkapnya pejabat oleh aparat atau KPK, perdebatan, kritikan dan bully yang tidak menyenangkan. Faktor terakhir ini, adalah potensi sekaligus tantangan bagi setiap paslon untuk menyusun strategi yang jitu dalam merebut hati pemilih pemula. Sebagai potensi, sebab dalam konteks pilgub Jabar, 12 juta adalah suara signifikan dalam mendulang suara pemilih pemula dan cukup menentukan kemenangan. Sebagai tantangan, sebab pilgub jabar sejatinya mesti memberikan dampak positif bagi generasi milenial dalam memandang dunia politik. Politik kebisingan dan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi generasi milenial boleh jadi menyebabkan mereka apatis dan pada akhirnya tidak aware dengan dunia politik. Pada akhirnya, pendidikan politik praktis adalah substansi yang mesti diprioritaskan bagi generasi milenial agar mereka menilai madah politik sebagai alat untuk perjuangan kepentingan rakyat. Hal ini sangat tergantung pada strategi dan pola pendekatan setiap paslon agar bisa berbicara politik pada generasi milenial sesuai dengan bahasa kaumnya.

Empat pasangan calon yang bersaing, berturut-turut : RK-UU, TB Hasan-Anton, Sudrahat-Syaikhu dan Demiz-Demul adalah figur-figur politisi yang masing-masing memiliki track record pada bidangnya. Sebagai penutup, penulis hendak menyampaikan pesan kepada kontestan dan partai politik pendukungnya agar menjadikan momentum Pilkada Jabar ini sebagai sarana pesta demokrasi yang menawarkan festival gagasan dan aspirasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat pasundan. Sebab, bagaimanapun pilgub jabar mempertaruhkan kepentingan 46 juta penduduk tanah priangan bukan sekedar kepentingan keempat pasangan cagub dan cawagub dan bukan pula kepentingan bagi pemenangan partai politik. Semoga politik yang dikembangkan oleh para calon adalah politics for the people culture (Zainuddin Maliki, 2010) , yaitu politik yang berorientasi kepada kepentingan dan kebaikan bersama. Bukan kultur politik yang berorientasi untuk diri sendiri, atau politics for itself culture. Pada akhirnya, kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan dalam menjalin silaturahmi. Kemenangan sesungguhnya adalah kesatuan yang terjalin dalam setiap jiwa masyarakat di tanah Sunda. Semoga pemimpin ke depan menyadari potensi kesatuan ini. Semoga.

Ridwan Rustandi, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Twitter Update

Gebyar Senam Sehat & Hoki 2018, HUT Ke-52 RADIO BENPAS SUBANG , Kamis (26 Juli 2018) https://t.co/wyCUhEacnM
Satu dari banyak destinasi wisata alam di Majalengka, adalah Buper Cidewata di Sadarehe Desa Payung Kecamatan Rajag… https://t.co/BLArhFDK9y
[Opini] Kepala Daerah Baru Jangan Korup https://t.co/c4WdRbLktE
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page