Menjaga Martabat Aparatur Sipil pada Pesta Demokrasi

Di kalangan masyarakat, khususnya di daerah jawa menjadi PNS adalah impian semua orang. Orang tua akan melakukan segala upaya agar anaknya menjadi PNS, dan merasa bangga mempunyai anak atau menantu seorang PNS.

PNS menjadi priyayi yang kedudukannya diatas profesi lainnya baik itu pedagang dan petani. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersirat jelas mendefinisikan PNS dicontohkan sebagai kaum priyayi. Priyayi adalah “ Orang Yang Termasuk Lapisan Masyarakat Yang Kedudukannya Dianggap Terhormat, Misal golongan Pegawai Negeri.” Ini menunjukan bahwa PNS memiliki ruang yang sangat tinggi.

Banyak alasan mengapa PNS menempati posisi tertinggi dikalangan masyarakat. PNS merupakan job for life dimana Seorang PNS tak perlu risau akan hari tuanya serta pluktuatif perekonomian. Maka wajar ketika orang tua lebih percaya punya menantu seorang PNS. Terlebih hari ini, dengan adanya program sertifikasi, posisi PNS semakin menjadi buruan masyarakat.

Peduli Sampah, Peduli Lingkungan
BIJB Dukung Untuk Jadi Simpul Logistik Jabar
DEMOKRASI VS INCUMBENT
Ustadz Zaman Now: Dakwah Islam Segala Zaman

Menjadi Seorang PNS tidaklah mudah, mereka harus melewati berbagai ujian dan rintangan yang sangat panjang. Sehingga penulis melihat seorang PNS sejatinya adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya, baik secara ekonomi maupun secara sosial.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil mengatur sangat tegas bagaimana seharusnya seorang PNS dalam menjalankan aktifitasnya. Setidaknya ada 9 dasar Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil : a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. semangat nasionalisme; d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; i. semangat jiwa korps.

Lebih lanjut yang paling mendasar lagi, bahwa lahirnya UU no 5 tahun 2014 tentang ASN sebagaimana tercantum dalam klausul bahan pertimbangan, lahirnya UU tersebut didasari dengan perlu dibangunnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka jelas sudah bahwa seorang PNS adalah amanah yang sangat besar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya hanya melayani kepentingan seseorang dan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah amsyarakat.

Tahun ini merupakan tahun politiknya Negeri Kita, dimana di 171 titik Indonesia akan menyenggarakan pemilihan kepala Daerah dan sudah barang tentu tahun ini, segala sesuatu syarat dengan kepentingan politik terlebih tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan hajat bersama, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Meminjam apa yang disampaikan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 merupakan 'embrio' politik menuju pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Sehingga ketika berbicara embrio, maka sudah dipastikan akan banyak kepentingan yang terselip ditahun 2018 ini dan akan banyak pihak-pihak yang berkepentingan ditahun politik ini, pun begitu seorang PNS.

Kaitannya dengan politik yang melibatkan ASN, baik itu PNS dan PPPK di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sampai hari ke 10 pelaksanaan kampanye tercatat ada 13 perkara yang ditangani. 9 diantaranya terjadi bahkan sebelum ditetapkannya pasangan calon, dan 2 sisanya setelah ditetapkan pasangan calon (masa kampanye). Ini menunjukan bahwa peran PNS dalam Pemilu tidak bisa dipandang sebelah mata.

Melihat penomena yang ada, nampaknya pemerintahpun dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan Surat Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak thaun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sebelumnya tanggal 10 November 2017 Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Surat Edaran No B-2900/KASN/2017 pun mengeluarkan edaran tentang pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelkasanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Disana diatur bagaimana seharusnya seorang ASN/PNS dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2018.

Setidaknya ada 7 pantrangan untuk para Priyayi (baca: PNS) di musim Pilkada seperti saat ini yang harus dijauhi. (1) Mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah; (2) Memasang spanduk promosi kepada calon; (3). Mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon; (4) Mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial; (5) Menjadi pembicara pada pertemuan Parpoll (6) Foto bersama calon; (7) Menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

Jadi, Jelas sudah bagaimana seorang PNS adalah manusia spesial yang setiap tidak tanduknya diatur dan lindungi oleh Undang-undang, dia bukanlah manusia biasa, seperti pada umumnya. Ibaratnya Tidurnya seorang PNS diatur dan dilindungi, apalagi jika melek. Boleh jadi beberapa hal, terlihat sepele, namun tidak untuk seorang PNS.

Namun demikian, Seorang PNS berbeda dengan TNI POLRI yang hak pilihnya dicabut. PNS masih memiliki hak pilih. Sehingga secara politik haknya tidak hilang.

Diakui ataupun tidak dengan jumlah yang lebih 5 juta orang, PNS menjadi magnet bagi para pendulang suara. Bahkan sebarannya yang merata di seluruh wilayah Tanah Air, tentu menjadi mesin suara yang sangat menggiurkan. Belum lagi jika menghitung jumlah anggota keluarga dari PNS serta pengaruh mereka untuk menarik dukungan dari calon pemilih lainnya. Karena itu, PNS jelas menjadi incaran sekaligus lumbung suara yang diperebutkan dan bermakna signifikan bagi pemenangan.

Padahal jika kita melihat data yang dilansir Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), pada tahun 2012 terhadap 291 daerah dengan proyek belanja pegawai lebih dari 50% APBD. Dari jumlah itu, 11 Kabupaten/Kota memiliki alokasi belanja pegawai di atas 70%. Alhasil, amanat otonomi daerah guna menyelenggarakan pemerintahan yang berorentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah belum membuahkan hasil. Sebagian besar anggaran justru terkuras untuk peningkatan kesejahteraan pegawai yang prosentasenya tak lebih 2,5% dari total penduduk. Padahal, kemiskinan di daerah tetap menjadi PR besar yang belum tuntas hingga hari ini.

Dengan kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainya, sejatinya PNS memiliki etik dan moral yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dengan digaji uang yang berasal dari rakyat, maka  wajib menggantinya dengan pelayanan publik berkualitas, dan berpihak kepada rakyat. Bukan malah berpihak pada kepentingan politik praktis sesaat yang hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan seseorang yang berambisi menguasai rakyat.

PNS sejatinya menjadi manusia setengah dewa yang mampu berjiwa arip dan bijaksana dan memposisikan diri sebagai negarawan serta mampu menahan diri, menahan ego diri serta berfikir untuk keummatan Serta memiliki self control yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Sehingga setiap gerak geriknya menjadi panutan dan menjadi contoh bagi yang lainnya.

Maka, jika seorang PNS sudah melanggar dan melakukan hal yang telah ditentukan bagi dirinya,  sesungguhnya dia yang sedang menurunkan harkat dan martabat dirinya sendiri, mengubur nilai ke priyayiannya menjadi masyarakat biasa yang tidak memiliki nilai lebih dari masyarakat biasa.

 
Alan Barok Ulumudin, Penulis Adalah Komisioner Panwaslu Kabupaten Majalengka

Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Twitter Update

Sering Baper, Awas Gejala Bipolar https://t.co/m6EByyByq2
Wisatawan dari 58 Negara Terkesima dengan Air Panas Sari Ater Subang https://t.co/VXDqGftPdf
Promosikan Wisata, Pemkab Majalengka Gandeng Blogger dan Photograper https://t.co/xzU5SVi0eL
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page