DEMOKRASI VS INCUMBENT

Pemilihan kepada daerah (pilkada) Kabupaten Subang tahun 2018 sudah semakin dekat. Sebagaimana diketahui 3 kandidat siap bertarung dalam kontestasi ini, Pasangan Dedi Junaedi - Budi Setiadi, Imas Aryumningsih - Sutarno (incumbent), dan Ruhimat - Agus Masykur. Terlepas dari siapa yang didukung, Rakyat Subang khususnya Kalangan intelek sudah dipastikan berharap pilkada berlangsung secara demokratis, fair dan damai.

Bicara pilkada tentu tidak bisa lepas dari kata fayr ply. Bicara fayr ply tentu bicara pergerakan kandidat. George c.s. Benson (Topo santoso:2007), penyimpangan kekuasaan sang incumbent tergolong "political corruption" yaitu setiap penggunaan kekuasaan pemerintahan yang tidak sah dan tidak etis untuk keuntungan pribadi dan keuntungan politik. Korupsi ini untuk meraih dua tujuan; materi dan kekuasaan.

Penggunaan kekuasaan inilah yang kerap menjadi senjata utama bagi incumbent. Namun benarkah incumbent adalah satu-satunya kandidat yang bisa membuat kecurangan dalam meraih suara?

Dalam sebuah diskusi santai dengan beberapa relasi di jakarta, mereka terdiri dari akademisi dan pemerhati sospol, saya menyimpulkan bahwa kotestan atau peserta Pilkada hampir seluruhnya curang. Baik yang kalah atau yang menang. Makanya tak mengherankan jika dalam sidang di MK, pihak penggugat (pemohon) dan pihak tergugat (pihak terkait) saling serang dan menunjukan kecurangan masing – masing. Hanya saja tingkat kecurangan memang sangat bervariasi, tergantung stadiumnya. Namun karena pihak penggugat (pemohon) tidak mampu menunjukan alat bukti dan saksi yang cukup, kerap tergugat menang dalam sidang.

Kita secara objektif tentu memaklumi, selain memiliki awareness, incumbent (petahana) adalah pihak yang lebih berpotensi melakukan kecurangan. Seperti apakah incumbent kerap membuat kecurangan? Dengan tidak berarti menjustice salah kepada pihak incumbent di daerah manapun pada ajang pilkada, berikut saya kemukakan hal - hal yang patut diwaspadai oleh semua pemimpi jurdil terkait potensi dimaksud.

1.Mobilisasi PNS
Modus mobilisasi PNS beragam. Dinas pendidikan dapat melakukan pertemuan para guru dan wali murid. Kadang kepala sekolah dibawah ancaman. Instruksi politik kepada semua Kades dengan iming-iming ada penambahan Anggaran Dana Desa (ADD). Jika ada PNS yang ketahuan tidak mendukung, siap-siap saja untuk dimutasi ke wilayah kering. Sebaliknya, pihak yang dianggap berjasa akan diberikan promosi. Bekerja secara terstruktur, rapi dan tersembunyi biasanya menjadi kode kecurangan incumbent.

2.Penggunaan APBD untuk kampanye
Sudah menjadi rahasia umum, kampanye untuk pihak incumbent tidak menggunakan dana sendiri. Dinas pertanian membuat program bantuan gratis,  Dharma wanita melakukan bakti dan pembagian suplemen gratis, dikemas dengan kreasi yang mengedepankan nama incumbent. Banyak Kepala Dinas yang mencari dana, entah dari cukong (pengusaha) maupun dari anggaran Dinas.  Kesempatan bagi para Kepala Dinas, "memalak" para kontraktor dengan bahasa "Bapak/Ibu mengajak bahagia".

Pemborongpun takut, jika tidak ada kontribusi bisa - bisa besok jika si Bapak/si Ibu menang lagi, dia tidak dapat proyek. Indikasi ini terasa kuat, ketika dalam 2 tahun terakhir saya mencatat Dinas PUPR Subang mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) selalu melewati bulan Juli bahkan mepet ke akhir tahun, namun ditahun ini terencana bulan maret. Pemilih kritis dan intelek sudah memaklumi adanya nilai politis dalam hal ini.

3. Desain penyelenggara
Incumbent berpotensi membangun kekuatan di lembaga penyelenggara pilkada, KPUD dan atau PANWASLU. Peran KPUD disini, membuat pemetaan dalam recruitment jajaran ditingkat bawah, membuat desain kepemilikan nomor urut paslon, dll. Meski incumbent tidak terlibat dalam proses recruitment, dirinya dalam beberapa moment bisa tatap muka dengan penyelenggara ini seperti dalam kegiatan pembukaan acara Pantarlih atau Diklat semua jajaran PPK hingga KPPS. Modus memberi tambahan honorarium yang diambil dari APBD, membuat petugas senang. Sementara Panwaslu Mengawasi terus menerus pergerakan lawan, hingga dibeberapa daerah sampai membubarkan pertemuan yang dilakukan calon Kepala Daerah lain.

Sebaliknya, jika ada laporan dari pihak lawan, Panwas bisa saja mengatakan tidak bisa diproses ke pelanggaran hukum karena tidak cukup bukti. Jika anggota Panwas dijadikan saksi di persidangan MK, dia bisa mengatakan bahwa incumbent tidak melakukan pelanggaran hukum karena saksi dan bukti tidak cukup. Hal lain yang patut diwaspadai, Pihak penyelenggara bisa saja tidak membagi undangan bahkan kartu pemilih kepada wilayah yang dianggap sebagai basis musuh, mencetak kertas suara melebihi yang sudah ditentukan dan dipersiapkan kotak suara yang sudah berisi, merekayasa pemilih fiktif, hingga mengubah dokumen C1 hasil penghitungan suara.

Tidak mengherankan kalau potensi kemenangan dari incumbent ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pasangan lain. Akan tetapi, mengalahkan incumbent juga bukan tidak mungkin. Pada tahun 2005 dan 2010 dari masing-masing 200-an Pemilukada yang diikuti oleh incumbent, hasilnya berimbang dimana persentase incumbent yang menang tidak jauh berbeda dengan incumbent yang kalah. Di Subang sendiri, posisi incumbent dalam opini publik tampak cenderung menunjukan grafik menurun, baik dikalangan birokrasi maupun masyarakat bawah. Hal ini diantaranya tentu saja seiring kesadaran kaum intelek birokrat dalam menilai leadership sang incumbent. Pencitraan yang dilakukan incumbent dihadapan masyarakat selama ini pun telah menjadi bumerang. Saya melihat hal ini dipicu oleh ketidakseimbangan promosi (pencitraan) dengan kinerja serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan prima.

Kecurangan sekali lagi pasti ada, dan lagi - lagi, sulit dibuktikan. Maka upaya preventif seyogyanya menjadi langkah utama agar kecurangan bisa diminimalisir.

Taswa Witular, Penulis adalah pemerhati sosial politik, dikenal sebagai konsultan politik.



Dapatkan kilasan berita lainnya via:
twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 1

Twitter Update

Dellie Threesyadinda, Pemanah Cantik yang Bawa Harum Nama Indonesia https://t.co/Sw2o0r8ywT
Deklarasi Damai, Paslon Siap Menang dan Kalah di Pilkada Majalengka https://t.co/49gzmotNm4
Janji Akan Di-Perda-kan, Cabup Taufan Larang Minta Bantuan untuk Bangun Masjid di Jalanan https://t.co/tlZ0IW43ui
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page