Penerapan City Logistik di Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang yang terletak di wilayah Pantura Jawa Barat, selain menyandang “lumbung padi nasional”, juga pantas menyandang “lumbung industri nasional”, beralasan karena terdapat 8 kawasan industri dengan luas kawasan 19.000 ha, luas kawasan tersebut tercatat sebagai kawasan industri terluas se Asia Tenggara, belum termasuk industri yang tersebar di luar kawasan industri.


BERITA TERKAIT:
Melihat Peta Pendukung Asyik dan Hasanah
Pilkada, Mengabdi pada Rakyat atau Cari Rezeki?
Ekowisata Majalengka Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan

Kondisi tersebut tak bisa ditepis karena Karawang sudah menjadi bagian dari wilayah elit dalam metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta (Bodebekkarpur), yang sejatinya batas antara DKI Jakarta dengan Karawang dihubungkan oleh menjulangnya bangunan-bangunan industri, baik manufaktur maupun jasa dan perdagangan serta aktivitas bisnis lainnya, dan tak tampak jelas batas alam yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Sehingga kompleksitas Karawang dari berbagai perspektif menjadi semakin tinggi, dan di balik hingar-bingarnya suasana bisnis yang berkembang di kawasan tersebut tentu menstimulasi terhadap meningkatnya pendapatan warga dan pemerintah daerah, namun tak dapat disangkal diikuti menurunnya tingkat kenyamanan penduduk yang berada di sekitarnya.

Tak pelak lagi g Asli Daerahangguan kebisingan di penjuru kota dan wilayah tak terelakkan, karena lalu lalang kendaraan bermotor baik angkutan penumpang maupun  kargo nyaris tak pernah henti, dan emisi gas buang dari kendaraan dan pabrik senantiasa melingkupi lingkungan pemukiman. Karena jumlah dan sebaran sistem aktivitas bisnis yang semakin tumbuh, maka berdampak kemacetan lalu-lintas tampak dimana-mana, tak terkecuali di tol, secara fenomena perjalanan dari arah Timur ancaman kemacetan dimulai dari wilayah Karawang.

Berdirinya aktivitas bisnis manufaktur, jasa dan perdagangan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam wilayah Karawang maupun wilayah lainnya, yang tak kalah penting agar pemerintah daerah memperoleh PAD yang besar, walau harus diimbangi dengan meroketnya bangkitan kebutuhan transportasi dalam rangka mengangkut material untuk kebutuhan pabrik, dan angkutan barang dari pabrik menuju komunitas pelanggan. Dengan kata lain terjadi pergerakan dan penyimpanan barang yang memerlukan ruang spasial di wilayah tersebut.

Perlunya City Logistics

Kegiatan utama logistik yang dilakukan para pebisnis adalah meliputi transportasi, persediaan, dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan, melalui ketiga kegiatan tersebut mendorong terjadinya pergerakan dan penyimpanan berbagai barang, dan kegiatan tersebut memerlukan wahana jalan, jembatan, terminal yang berada pada ruang spasial yang terbatas, karena bergesekan dengan kebutuhan lain seperti pemukiman, pendidikan, pertanian dan sarana kegiatan sosial lain. Untuk mengharmonikan hubungan kepentingan antara para pebisnis dan warga sebagai masyarakat pelanggan diperlukan kebijakan pemerintah agar terjadi kondisi ekuilibrium untuk mengkompromikan kepentingan masing-masing supaya tak terjadi saling merugikan. Sedangkan aktor utama yang terlibat yang satu dengan lainnya saling memerlukan adalah (1) Warga (Citizen/netizen), (2) Bisnis angkutan (freight transport), dan (3) Pemerintah (government)

Pertama, para warga (Citizen) menuntut pihak pebisnis agar mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa pada saat diperlukan, dengan jumlah dan mutu yang baik disertai harga yang wajar, warga juga menuntut pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang memihak terhadap kepentingannya, dimana kebisingan, kemacetan, kecerahan lingkungan terpenuhi, sehingga pergerakan barang yang diangkut mampu memenuhi tuntutan dan memuaskan warga. 

Kedua, para pebisnis harus memenuhi tuntutan dan aspirasi  warga, tapi aspirasi pebisnis pun menuntut pemerintah agar mampu mengeluarkan regulasi dan membangun infrastruktur yang memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan warga.

Ketiga, pemerintah harus mampu memenuhi aspirasi warga dan pebisnis melalui regulasi dan infrastruktur yang disediakan baik untuk warga maupun para pebisnis, agar kepuasan dan kenyamanan warga bisa terpenuhi, di lain pihak para pebisnis pun sukses memperoleh laba yang wajar.

City logistics harus diperankan secara masif oleh pemerintah, karena harus mengharmonikan antara 2(dua) kepentingan yang biasa saling berkonflik, apabila pemerintah abai, konflik tersebut akan berkelanjutan, karena secara alamiah ekspektasi warga ingin agar semua kebutuhannya dapat dipenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat lokasi. Selain itu juga warga berharap agar semua kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi pebisnis, tapi lingkungan tetap terjaga yang tidak terjadi bising, macet, polusi, getaran yang sangat menggangu. Sementara dalam memenuhi kebutuhan warga, ekspekstasi para pebisnis adalah memperoleh laba yang tinggi, sedangkan masalah lingkungan merasa bukan tanggungjawabnya. Dalam menyelesaikan konflik inilah peran pemerintah harus hadir untuk memenuhi aspirasi para warga dan para pebisnis dengan tidak terjadi kondisi “zero sum game”, tapi para pebisnis tetap memperoleh laba dan warga pun terpenuhi kebutuhannya sambil  tak terganggu kenyamanannya.

Dengan demikian luaran dari city logistics adalah tercapainya peningkatan mutu kehidupan (quality of life) warga Karawang, yang ditandai dengan mampu terpenuhinya semua kebutuhan hidup, namun sambil tidak terjadinya kebisingan, kemacetan, polusi air dan udara karena emisi dan debu,  serta tidak terjadinya getaran serta intrusi visual.   

Karawang akan tampil menjadi sebuah daerah yang mampu mencapai kemakmuran (prosperity), namun jangan berpuas dengan hanya tercapainya indikator ekonomi klasik seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, serapan tenaga kerja, turunnya tingkat pengangguran,  pendapatan per capita, dan indeks pembangunan manusia, tetapi jika quality of life buruk niscaya indeks kebahagiaan warga akan menjadi rendah. Jika demikian, pembangunan yang telah menelan biaya besar disertai dengan energi pemikiran yang keras dan negosaisi tingkat tinggi yang rumit akan tidak memiliki makna, jika warganya tak merasakan kebahagiaan.

Oleh sebab itulah Pemerintah Kabupaten Karawang harus mulai melakukan kajian tentang perlunya implementasi city logistics dalam menentukan kebijakan ekonominya dengan cara memberdayakan berbagai sumber daya insani agar keberpihakan terhadap kepentingan warga dan pebisnis bisa dioptimalkan, disertai dengan pemberdayaan perguruan tinggi setempat, apalagi Universitas Negeri Singaperbangsa sudah mulai menunjukkan eksistensi dirinya. Semoga...

H. Sutarman, Rektor Universitas Majalengka Jawa Barat

 

 


Banner Kanan 1

Twitter Update

Dellie Threesyadinda, Pemanah Cantik yang Bawa Harum Nama Indonesia https://t.co/Sw2o0r8ywT
Deklarasi Damai, Paslon Siap Menang dan Kalah di Pilkada Majalengka https://t.co/49gzmotNm4
Janji Akan Di-Perda-kan, Cabup Taufan Larang Minta Bantuan untuk Bangun Masjid di Jalanan https://t.co/tlZ0IW43ui
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page