Ada apa dengan Beras?

Di awal masa jabatannya sebagai presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia akan sedih jika aktivitas impor beras dilakukan karena hal tersebut menyakiti hati para petani. Impor beras sama saja dengan sengaja membuat petani padi makin miskin dari hari ke hari karena harga beras akan semakin turun. Tapi pada kenyataanya, impor beras tetap dilakukan.

Sejak ditunjuk menjadi menteri pertanian, Pak Amran Sulaiman, gencar menyuarakan stop impor beras dan swasembada pangan. Tentu dalam hal ini termasuk beras. Program Upsus Pajale (Padi-jagung-kedele) telah diluncurkan dengan menggandeng TNI untuk ikut menyukseskannya. Setelah beberapa tahun berjalan, hasil yang dicapai dari program ini cukup menggembirakan. Produksi padi dan jagung telah memenuhi target yang dicanangkan, sedangkan produksi kedele tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Capaian ini diklaim sebagai sebuah keberhasilan. Tapi kenyataannya, saat ini impor beras tetap dilakukan.

Berbagai laporan di lapangan mengatakan bahwa di sana sini panen akan segera tiba. Bahkan beberapa laporan menyatakan bahwa saat ini stok beras surplus, tetapi yang terjadi adalah kenaikan harga beras yang meroket cukup tajam. Harga di lapangan melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya, apakah itu di jakarta, Jawa Barat atau pun di luar Jawa. Pertanyaan yang timbul tentunya adalah ada apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa dengan beras di negeri ini?

Beberapa pihak terkait dalam penyediaan beras di negeri ini. Beberapa instansi yang terkait adalah Kementrian Pertanian yang bertanggung jawab dalam produksi pangan termasuk beras, Kementrian Perdagangan yang bertanggung jawab dalam distribusi beras dan Bulog yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras bagi masyarakat. Masing-masing pihak mengklaim telah melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Jika hal ini yang terjadi, apa faktor kunci penyebab naiknya harga beras. Apakah data produksi Kementan yang perlu dipertanyakan? Atau apakah Kementrian perdagangan yang terlalu cepat mengambil keputusan impor dengan dibayang-bayangi isu adanya komisi atau fee tertentu ketika kebijakan ini diambil? Atau Bulog yang kurang cepat tanggap dalam melakukan operasi pasar? Atau mentalitas bangsa khususnya pedagang (termasuk Bulog) yang hanya ingin mengambil keuntungan semata dari distribusi beras? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini yang berkecamuk di fikiran sebagian besar anak bangsa yang merasa prihatin dengan gejolak harga beras menjelang panen raya.

Banyak pengamat yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang situasi beras saat ini. Prof. Bungaran Saragih berpendapat sebaiknya pemerintah mempercayai data yang dimiliki Kementan, bahwa terjadi surplus produksi dan sebentar lagi akan panen raya sehingga kebijakan impor tidak perlu tergesa-gesa dilakukan. Hasil kerja keras petani dan Kementan selayaknya dihargai oleh semua pihak. Sebaliknya, Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Syarkawi Rauf menyatakan bahwa kelangkaan beras yang terjadi saat ini disebabkan rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementrian Pertanian. Selain itu, dia juga memandang bahwa rantai distribusi buruk dan rawan adanya aksi spekulasi.

Mengenai data produksi, diusulkan perlu adanya audit data produksi di BPS dan Kementan yang dilakukan oleh lembaga independen. Setelah itu adanya percepatan penyederhanaan rantai distribusi dengan melakukan korporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir. Tidak kalah pentingnya, adalah dilakukannya penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Satgas pangan yang ada sekarang semestinya memiliki kewenangan dalam menertibkan para spekulan.

Permasalahan data memang menjadi fokus perhatian banyak pihak. Dwi Andreas (Pengamat pertanian IPB) juga mengkritik Kementan atas data stok beras yang diklaim surplus. Kenyataannya kini terjadi kelangkaan dan harga beras melonjak naik. Data Kementan dinilai tidak kredibel dan yang lebih disayangkan lagi data itu dijadikan landasan presiden dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, stok beras di pedagang dan gudang beras di daerah sudah banyak yang kosong.  Hal yang harus dilakukan segera adalah evaluasi data. Jika data terus diupdate dan dievaluasi maka Kementan dan pihak terkait bisa lebih cepat tanggap dan tepat dalam pengambilan kebijakan.

Faktanya saat ini adalah suara mayoritas masyarakat menyatakan menolak impor. Daerah-daerah sudah mulai menyuarakan menolak masuknya beras impor ke daerahnya. Tentu alasan mereka adalah karena sebentar lagi panen raya di tingkat petani. Jika beras impor masuk maka dapat dipastikan para petani akan lebih menderita lagi dengan harga yang semakin jatuh. Hampir semua pihak menganjurkan agar rencana kebijakan impor ini ditinjau ulang. Jika terkait hajat hidup rakyat khususnya petani, impor selalu berpotensi merugikan sehingga harus betul-betul hati-hati dalam pengambilan kebijakannya. Beras memang komoditas politik dan jika salah kelola akan selalu menimbulkan gejolak. Pihak yang paling dirugikan jelas adalah petani, petani, dan petani. Semoga petani dapat terselamatkan.


Jaka Sulaksana, Ph.D, Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Majalengka



Dapatkan kilasan berita lainnya via:
twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 1

Twitter Update

Dellie Threesyadinda, Pemanah Cantik yang Bawa Harum Nama Indonesia https://t.co/Sw2o0r8ywT
Deklarasi Damai, Paslon Siap Menang dan Kalah di Pilkada Majalengka https://t.co/49gzmotNm4
Janji Akan Di-Perda-kan, Cabup Taufan Larang Minta Bantuan untuk Bangun Masjid di Jalanan https://t.co/tlZ0IW43ui
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page