Pilkada, Mengabdi pada Rakyat atau Cari Rezeki?

Menjelang 8 Januari 2018, saat para bakal calon kepala daerah harus mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (KPU) setempat, tiba-tiba suasana politik menjadi begitu meriah, hangat atau bahkan tegang alias panas. Ini karena para calon gubernur, wali kota, bupati serta calon wakil mereka, masih harus berunding dengan parpol pendukung atau calon pendukungnya itu.

Warga Jawa Barat yang jumlahnya sekitar 32 juta jiwa, sehingga menjadi provinsi yang paling banyak calon pemilihnya, misalnya, hampir setiap hari harus melihat atau mendengar calon-calon gubernur yang terus saja bertambah. Jika mula-mula yang praktis cuma terdengar nama Ridwan Kamil, Dedy Mulyadi, Deddy Mizwar, maka sekonyong-konyong muncul nama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sudradjat.

Sementara itu, di Jawa Tengah yang tadinya praktis hanya muncul nama Ganjar Pranowo, maka kini terdengar nama Sudirman Said yang merupakan mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan untuk provinsi ini seketika juga muncul nama Gatot Nurmantyo yang pernah dikenal luas sebagai mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian untuk Jawa Timur, yang semula hanya ada nama Khofifah Indar Parawansa serta Saifullah Yusuf, maka kemudian muncul politikus Yenny Wahid, namun yang kemudian ternyata menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Bahkan yang tak kalah mengagetkan adalah jika semula di Sumatera Utara muncul nama "kuat" Letnan Jenderal TNI Edy Rachmayadi yang merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat alias Kostrad sebagai calon gubernurnya maka dalam sekejap muncul nama Djarot Saiful Hidayat yang merupakan mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Karena pemilihan kepala daerah alias pilkada akan berlangsung pada bulan Juni 2018 di 171 provinsi, kota dan kabupaten, maka bisa dibayangkan akan muncul ratusan nama calon gubernur, wali kota, bupati dan calon wakil mereka. Jika misalnya di Jawa Barat saja muncul tiga pasang calon gubernur-wagub, maka bisa diperkirakan para calon pemillih di daerah Sunda itu akan dibuat "pusing tujuh keliling" untuk menentukan jagoan mereka khususnya bagi pemilih-pemilih muda yang selama ini bisa saja tidak akrab alias familier dengan bakal calon pemimpin mereka untuk lima tahun mendatang.

Yang patut dipersoalkan atau dipertanyakan adalah mengapa sih jabatan gubernur, bupati dan wali kota itu begitu "menggoda" sehingga harus diperebutkan oleh para calon pemimpin tersebut, tapi juga oleh partai- partai politik di Tanah Air?

Jawaban yang mutlak atau mendekati kepastian tentu saja sulit didapatkan karena ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi misalnya "mengabdi" kepada rakyat setempat ataukah ingin mencari "rezeki" karena fasilitas- fasilitas yang amat aduhai yang bisa dinikmati apabila sukses menjadi seorang pemimpin daerah.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan hal menarik yang patut disimak. Tito yang baru-baru ini mendapat gelar profesor menyebutkan jika seseorang ingin menjadi bupati, maka sang calon itu bisa harus menyediakan anggaran kampanye kurang lebih Rp30 miliar. Nah pertanyaan pemimpin Polri ini adalah bahwa gaji, uang, jabatan serta setumpuk "uang-uang lainnya" jika terpilih sebagai bupati maka selama lima tahun menjadi pejabat negara sangat bisa diperkirakan tidak akan bisa menutupi pengeluaran puluhan miliar rupiah itu.

Begitu besarkah anggaran yang harus disediakan sang bupati itu, ataupun wali kota hingga gubernur tersebut? Kalau seseorang umpamanya berambisi menjadi gubernur Papua atau Papua Barat yang fasilitas jalannya masih sangat terbatas sekali maka tidak ada pilihan lain kecuali harus naik pesawat udara hingga daerah pelosok-pelosok. Tentu dia tidak mungkin naik pesawat sendirian, karena juga harus membawa tim suksesnya.

Selain itu, sang calon pejabat harus memberi cendera mata alias oleh-oleh mulai dari baju, kaos, jam tangan, makanan dan minuman sampai dengan poster sehingga dapat dibayangkan betapa besarnya anggaran yang harus disediakan dari "koceknya". Kalau dia orang kaya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi sebaliknya apabila orang biasa-biasa saja maka dari mana dia bisa mendapat uang yang amat banyak itu untuk menyukseskan masa kampanyenya? Hampir bisa dipastikan dia harus "minta tolong" kepada satu atau beberapa teman dekatnya terutama pengusaha kaya.

Kalau minta tolong kepada pengusaha, maka tentu sang orang kaya tidak akan memberikan "jasanya" secara gratis atau cuma-cuma. Sang pengusaha biasanya sangat berharap jika jagoannya sukses menjadi pejabat, maka bisa mendapat proyek-proyek yang dibiayai APBD yang nilainya belasan atau bahkan puluhan miliar rupiah. Kalau begitu, mungkinkah seseorang mau menjadi pejabat demi "mengabdi" kepada rakyatnya?

Ditangkap KPK

Sampai detik ini, rakyat di Tanah Air pasti sudah mendengar belasan bahkan puluhan bupati, wali kota, hingga gubernur yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK yang terus saja serius membongkar kasus-kasus korupsi walaupun segelintir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha "menghajar" komisi antirasuah ini dengan 1001 dalih.

Patut disimak, para penyidik KPK sukses menangkap gubernur di Sumatera Utara. Bengkulu gara-gara uang miliaran rupiah. Belum lagi bupati Kutai Kartanegara, Kaltim serta sejumlah bawahan mereka seperti kepala-kepala dinasnya.

Dengan melihat begitu banyaknya contoh buruk yang diperlihatkan para gubernur, wali kota, bupati hingga bawahan-bawahan mereka maka pertanyaannya adalah sikap apa yang harus ditempuh para calon pemilih di 171 kota, kabupaten hingga provinsi itu dalam menghadapi pemilihan kepala daerah massal tersebut?

Rakyat tentu berharap sekali agar proses pencalonan para calon itu akan selesai tepat pada waktunya, yang kemudian diikuti berbagai proses lainnya mulai dari verifikasi pencalonan, masa kampanye hingga akhirnya pencoblosan pada 17 Juni 2018. Sekalipun pencoblosan sudah usai nantinya, rakyat harus bersabar karena bisa saja ada calon kepala daerah yang tidak puas dan kemudian mengajukan tuntutan bagi pemungutan suara ulang alias PSU hingga mengadu atau melapor ke Mahkamah Konstitusi jika merasakan ketidakadilan.

Karena itu, walaupun prosesnya masih cukup lama atau panjang maka sama sekali tidak ada salahnya jika semua calon pemilih untuk mengikuti dari dekat pengumuman atau laporan dari KPU setempat dan kemudian mendengarkan kampanye-kampanye calon kepala daerah baik yang serius maupun yang cuma "gombal saja". Toh semakin banyak rakyat yang semakin pintar sehingga mampu mencerna atau menyeleksi ucapan-ucapan para calon pemimpin itu.

Jangan terulang lagi kisah sedih yang harus diratapi rakyat akibat ulah para pemimpin daerah yang sudah dipenjara atau masih menjadi tersangka ataupun terdakwa di pengadilan tindak pidana koruptor.

Sementara itu, 10 partai politik yang sudah punya wakil di DPR dan atau di DPRD serta partai-partai politik yang baru diakui KPU memiih calon kepala daerah jangan lagi mengajukan calon kepala daerah yang punya dosa kepada rakyatnya karena jika tetap saja terpilih "sang pendosa" maka sampai kapan pun rakyatlah yang paling menderita dan bukannya ketua parpol atau politikus.


Arnaz Firman, Pewarta Antara


Dapatkan kilasan berita lainnya via:
twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 1

Twitter Update

Investor ke Subang, Wajib Prioritaskan Tenaga Kerja Laki-laki https://t.co/0LhmhbNmUD
Kepribadian Bisa Ditebak dengan Foto yang Anda Unggah https://t.co/rnlgJj3oqf
Innalillahi, Dua Warga Subang Tewas di Korea dan Hongkong https://t.co/VumuVFmgyK
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page