Pembangunan Pelabuhan Patimban dari Pespektif Lingkungan

Bahwasannya Jawa Barat akan menjadi lokasi Pembangunan Pelabuhan International baru untuk menjawab Overload yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hal tersebut terencanakan dalam skema MP3EI yang titik lokasi awalnya adalah Cilamaya namun kemudian terjadi pengalahian, dan pengalihan tersebut difinalkan di Desa Patimban atau saat ini sudah di kenal dengan Pelabuhan Patimban.

Dibuktikan dengan terbitnya Regulasi Perpres No 47 Tahun 2016 menetapkan Pelabuhan Patimban menjadi pembangunan Insfrastuktur Prioritas Nasional, Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 550/5917/Dishub tanggal 16 Desember 2016 tentang Rekomendasi untuk Penerbitan Penetapan Lokasi Pelabuhan Patimban di Daerah Kabupaten Subang dan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Penetapan Patimban, Surat Bupati Subang, nomor 551 43/ 1688/Bapp, tanggal 25 November 2016, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Patimban, Putusan Menteri Perhubungan Nomor KP 180 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelabuhan Laut Utama Patimban, Surat Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 40/200/1/2017 tanggal 13 Januan 2017, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang, dan Keputusan Menteri Lingkungsn Hidup dan Kehutanan Nomor SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tentang izin Lingkungan.

Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditujukan untuk memudahkan akses distribusi pada kawasan Industri yang sedang terus berkembang di wilayah Purwakarta, Subang dan Majalengka, Pelabuhan yang kemudian akan menghabiskan lahan 300 Ha untuk area Pelabuhan dan 250 Ha untuk Penunjang area Pelabuhan dan 350 Ha untuk membuat pulau baru yang akan digunakan sebagai penunjang Pelabuhan yang di targetkan 2019 selesai untuk tahap 1 secara penuh dibantu oleh JICA (Japan Internatonal Coorperation Agency).

Pelabuhan yang akan menghabiskan ketenagalistrikan sebesar 50,780 KW yang akan di suplay dari PLTU Indramayu dan  persedian air sebanyak 3,700 ton/hari yang akan dipenuhi oleh PDAM Subang.

Berikut adalah Rincian dari Kebutuhan Air, Ketenagalistrikan dan Tanah pada tahap 1 Pembangunan serta Keuangan pendukungnya.
Kebutuhan Air Bersih untuk Tahap I:
PERMINTAAN                                                     
Kebutuhan local

  • Kantor manajemen administrasi pelabuhan: 15 ton/hari
  • Kantor operator terminal: 50 ton/hari
  • Terminal pekerja: 100 ton/hari
  • Terminal di area pantai: 500 ton/hari
  • Halaman terminal: 30 ton/hari
  • Terminal pasokan kapal                                 
  • Terminal kontainer: 3.000 ton/hari
  • Terminal mobil: 200 ton/hari

Pengendali kebaran

  • Cadangan maksimum: 200 ton/hari

Total Kebutuhan air bersih perhari: 3.700 ton/hari 

Sumber air yang akan digunakan untuk kebutuhan air bersih di Pelabuhan Patimban yang total kebutuhan perharinya mencapai 3.700 ton/hari itu akan dipenuhi oleh Instalasi Pengolahan Air di Kecamatan Compreng karena memiliki kapasitas yang di anggap cukup (50 lps) untuk IPA di Compreng sendiri tidak di operasikan dengan kapasitas penuh hanya (30 lps) yang kemudian untuk memenuhi tahap 2 (Tahun 2023) akan dikembangkan pabrik Pengolahan air bersih baru sehingga terpenuhi permintaan 3.700 ton/hari.

Ketenagalistrikan Tahap 1:
Kebutuhan:
1. Gantry Cranes per Unit; 3.300 KW x 6 unit / terminal untuk ULCS
    Gantry Cranes; 2.500KW x 3 unit / dermaga untuk ukuran sedang
A. Penggunaan       :  19,800 kw/ terminal 7,500 kw
B. Terminal tahap I :  19.800x2 terminal da 7.500=47.100 kw

2. Terminal kontainer per unit:
A. Penggunaan 600kw/terminal
B. Terminal tahap I: 1.200kw

3. Pencahanyaan untuk halaman terminal:
A. Penggunaan: 180kw/terminal
B. Terminal tahap I: 360kw

4. Kantor, bengkel, bengkel peti kemas
A. Penggunaan: 300kw
B. Terminal tahap I: 600 kw

5. Pompa air bersih, pemeriksaan sinar x
A. Penggunaan: 180 Kw
B Terminal tahap I: 360 Kw

6.Terminal mobil
A. Penggunaan: 200 Kw
B. Terminal tahap I: 200 Kw

Kantor Managemen Pelabuhan
Power suplay untuk kawasan cadangan
Terminal tahap I: 360 Kw

Total Penggunaan: 50.780 Kw

Untuk memenuhi tenaga listrik ini kemudian akan diambil dari PLN yang berada di (cabang) Purwakarta, yang saat ini hanya mampu memasok 22.000 KW untuk tahap 1 ini, karena jauh dari pemenuhan yang di inginkan pelabuhan patimban (50,780 KW) maka kemudian pelabuhan patimban akan mengembangkan jalur transmisi tegangan tinggi yang di ambil dari Indramayu (PLTU).

Kebutuhan Tanah Pelabuhan Tahap 1:
1. Area Pelabuhan: 300 Ha
2. Area Penunjang: 250 Ha
3. Reklamasi: 350 Ha
Total: 900 Ha


Desa Terdampak:

1. Desa Patimban
Luas Area (KM2): 20.60
Jumlah Penduduk: 6.709

2. Desa Kalentambo
Luas Area (KM2): 6.90
Jumlah Penduduk: 5.092

3. Desa Gempol
Luas Desa (KM): 3.50
Jumlah Penduduk: 3.015

4. Kotasari
Luas Desa (KM2): 3.50
Jumlah Penduduk: 4.576

5. Pusakaratu
Luas Area (KM2): 3.70
Jumlah Penduduk: 8.646

6. Pusakajaya
Luas Area (KM2): 6.02
Jumlah Penduduk: 10.415 

Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan:
Sumber dan Dampak:
1. Pembebasan lahan
A. Keresahan masyarakat
B Kehilangan mata pencaharian dan pendapatan
C. Hilanngnya produktifitas lahan pertanian

2. Mobilisasi alat berat dan mineral
A. Gangguan lalu lintas darat
B. Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas buang)
C. Gangguan lalu lintas laut
D. Keresahan masyarakat nelayan

3. Reklamasi dan Pembangunan fasilitas laut
A. Penurunan kualitas air luat
B. Perubahan fishing ground
C. Keresahan Masyarakat Nelayan

4. Pengerukan dan Pembuangan
A. Penurunan kualitas air laut (TSS)
B. Perubahan fishing ground

5. Pengerukan dan Pembuangan
A. Penurunan kualitas air laut (TSS)

6. Pembangunan Fasilitas Darat
A. Perubahan Garis Pantai
B. Perubahan fishing ground
C. Gangguan lalulintas laut
D. Timbulan limbah
E. Keresahan Masyarakat

7. Operasional Jalan Akses
A. Gangguan lalu lintas darat
B. Alih fungsi lahan
C. Peningkatan kebisingan
D. Kerusakan jalan
E. Keresahan masyarakat

Pinjaman luar negeri untuk pembangunan Pelabuhan Patimban dan PLTU Indramayu sebagai penunjang Ketenagalistrikan.
1. Pelabuhan Patimban
Jumlah dana: 43,2 Triliun
Sumber dana : hutang dan APBN
Lembaga international pemberi dana : Jepang
Lembaga perbankan yang terlibat : JICA

2. PLTU Indramayu
Jumlah dana: 20 Triliun
Sumber pendanaan: hutang dan APBN
Lembaga international pemberi dana : Jepang
Lembaga perbankan yang terlibat : JICA

Sebagai bahan repleksi bahwa disisi lain energi itu menggunakan Bendungan skala besar tapi disisi lain juga menggunakan energi berbasis batu bara yang kotor, Indramayu dan Cirebon adalah dua kabupaten yang secara zonasi khusus untuk energi kotor itu, hal ini sudah terpetakan dalam dokumen MP3EI untuk PLTU Indramayu (1 x 1000 MW) diperuntukan untuk mendukung sistem kawasan Industri Karawang dan Bekasi yang paling besar, jika skema Industri Karawang dan Bekasi sudah terpetakan ketenagalistrikannnya maka kembali ketenagalistrikan lainnya pun dipetakan guna terdukungnya Industri Industri baru yang saat ini tengah terus berkembang di wilayah, Purwakarta, Subang dan Majalengka, bahkan untuk memudahkan akses distribusi, maka jadilah Tol Cipali yang terhubung hingga Jawa Tengah, yang mana sesungguhnya adalah untuk  mendukung kemudahan akses Distribusi ke arah Pelabuhan Patimban karena Pelabuhan Patimban akan membuat Jalur sendiri untuk mempercepat akses menuju Pelabuhan.


Jika Bendungan atau Waduk dibuat untuk memudahkan akses Petani terutama airnya namun secara Tata Ruang Wilayah justru terbalik dengan tidak mendukung Petani, maka artinya selain banyaknya alih fungsi lahan yang mana Sawah Produktif menjadi Perumahan/pemukiman dan Industri menjadi Ancaman Ketahanan Pangan yang mana sudah menjadi pasti Deglarasi Rumah Tangga Petani akan terus bertambah sebagaimana dibuktikan oleh Sensus Pertanian 2013 lalu menyebutkan, untuk Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Subang turun sebesar 4,06% per tahun atau 158.031 rumah tangga dari 239.313 pada 2003 artinya 10 tahun telah mengalami penurunan 81.282 rumah tangga usaha pertanian dan yang menjadi mendasar atas turunnya usaha rumah tangga pertanian ini adalah Alih Fungsi Lahan.
Catatan Kritis:


1. Kebutuhan air yang cukup besar pelabuhan Patimban perhari yang mana air baku dan air bersih itu di ambil dari irigasi tarum timur yang mana irigasi tarum timur adalah irigasi primer petani dari mulai patokbeusi hingga compreng itu sendiri maka bisa jadi jika riset mengenai dampak pemakain air bersih oleh pelabuhan patimban belum dilakukan maka ke depan akan ada dampak terganggunya akses air pertanian untuk petani yang cukup besar.

2. PDRB 2012-2016 Menunjuk Struktur Perekonomian Subang didominasi oleh katagori Pertanian dan ini dibuktikan dengan naiknya presentasi dari Perusahaan Pertanian berbadan Hukum dimana pada tahun 2003 hanya 9 dan di 2013 menjadi 35 Perusahaan Pertanian, namun Rumah Tangga Usaha Pertanian menurun jauh artinya ini pun menunjukan bahwa buruh petani semakin mendominasi (banyak) selain memang sudah beralih pada lapangan usaha lain.

Penulis: Haerudin Inas II Capung, Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar.



________
Dapatkan lintasan lainnya via:
Follow Twitter: @tintahijaucom
Like Faceboook: Redaksi Tintahijau


Banner Kanan 1

Twitter Update

Sambut Pilkada, Polres Majalengka Petakan Potensi Rawan Konflik https://t.co/ztyuHTGtMl
Ngeri! Seorang Pamong Desa di Majalengka Bacok Kepala Warga https://t.co/vaaHWk2bLZ
Peringati Hari Antikorupsi, KAMPAK: Usut Kasus Honorer Bodong 2013 https://t.co/6BcDUHym92
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page