Membaca Penghargaan Adipura

Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten/kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan, maka perlu adanya pelaksanaan program Adipura di kabupaten/kota, hal ini lah yang menjadi dasar dari program Adipura yang mana Program kerjanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Program Adipura sendiri bertujuan untuk mendorong Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dan membangun partisipasi aktif  masyarakat serta dunia usaha, dengan pemberian penghargaan Adipura itu sendiri ialah guna mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara Ekologis, Sosial, dan Ekonomi.

Dalam sejarahnya program adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1986 dan terhenti pada tahun 1998, dalam lima tahun pertama program Adipura difocuskan untuk mendorong kota kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh, program adipura kembali dicanangkan di Denpasar Bali pada tanggal 5 Juni 2002 dan berlanjut hingga sekarang

Pengertian kota dalam penilaian adipura bukanlah kota otonom namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakterisktik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu 
Katagori untuk Peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu:
kategori Kota Metropolitan lebih dari 1 juta jiwa
kota besar (500.001 - 1.000.000 jiwa)
kota sedang (100.001 - 500.000 jiwa) dan
kota kecil (sampai dengan 100.000 jiwa)
Kriteria untuk Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:
Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota
Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.

Secara teknis bahwa Program Adipura ini menerapkan sistem pemantauan yang antara lain yaitu pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota.

Tim Pemantau dalam penyamaan persepsi dari hasil pemantauan adalah sesuai dengan kriteria, indikator dan skala nilai yang ditetapkan, untuk kriteria dan indikatornya meliputi skala penilain:
Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
Pemantaunnya dilakukan pada jalan arteri dan jalan kolektor kota selain jalan nasional
Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air

Pemantaunnya dilakukan pada Sumber Air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk dan atau situ
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit atau kesatuan pengelolaan hutan
Pemantauannya melalui Citra satelit, fotor udara dan pemantauan lapangan 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan
Pemantaunnya, jumlah dan jenis usaha dan atau kegiatan pertambangan, konflik masyarakat terkait pertambangan, dan manajemen konflik

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

Sebagai Catatan bahwa Pemantauan di bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan pada semua peserta Program Adipura yang wajib dilakukan pada sarana dan prasarana perkotaan paling sedikit:
Permukilan menengah dan sederhana
Jalan arteri dan kolektor
Pasar
Pertokoan
Perkantoran
Sekolah
Rumah sakit dan Puskesmas
Terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai, pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kab/kota
Hutan kota
Taman kota
Saluran terbuka
Tempat pemrosesan akhir
Bank sampah atau model pengelolaan sampah lainya
Fasilitas pengolahan sampah skala kota

Menteri sendiri mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi mekanisme Insentif dan Disensentif kepada Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan Adipura Paripurna, Adipura Kirana, dan Adipura Buana.
Adipura Buana :
Diberikan kepada pemerintah daerah yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni yang  tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan.
Adipura Kirana :
Penilaiannya dititik beratkan pada kota yang mampu  mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade,  tourism and investmen yang berbasis pengelolaan  lingkungan hidup
Adipura Karya :
Menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk membentuk produktif city ct. penciptaan lapangan  kerja, pendidikan kesehatan, transportasi masal ramah lingkungan dan jaringan kerjasama antar daerah.
Adipura Bhakti :
Menganugerahkan Walikota/Bupati terbaik yang Progresif, Kolaboratif dan Kreatif.
Adipura Paripurna :
Merupakan penghargaan bagi kota/kabupaten  dengan capaian minimal dua kategori dari beberapa kategori.

Pengertian Insentif sendiri dapat diartikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sedangkan Disensentif adalah pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi, Rencana Struktur Ruang sendiri terdiri dari Sistem Perkotaan, Sistem Transfortasi (darat, laut dan udara), Sistem Energi, Sistem Telekomunikasi dan Sistem Sumber Daya Air, untuk Pola Ruang sendiri terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sedangkan untuk Pengendalian Ruang terdiri dari Peraturan Zonasi, Perizinan, dan Sangsi.

Sedangkan dalam Perda RTRW Kab. Subang No 3 Tahun 2014  (2011-2031) Pada BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Subang Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat pasal 32 pasal 5 (kawasan ruang terbuka hijau perkotaan). sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf d dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar atau 30 persen luas kawasan perkotaan meliputi:
RTH Perkotaan Pamanukan dengan luas kurang lebih 482 Hektar
RTH Perkotaan subang dengan luas kurang lebih 411 Hektar
RTH Perkotaan Jalan Cagak  dengan luas kurang lebih 136 Hektar
RTH Perkotaan Ciasem dengan luas kurang lebih 162 Hektar
RTH Perkotaan Pagaden dengan luas kurang lebih 125 Hektar
RTH Perkotaan Kalijati dengan luas kurang lebih 274 Hektar
RTH Perkotaan Pusakanagara dengan luas kurang lebih 139 Hektar
RTH Perkotaan Pabuaran dengan luas kurang lebih 44 Hektar
RTH Perkotaan Blanakan dengan luas kurang lebih 43 Hektar
RTH Perkotaan Cibogo dengan luas kurang lebih 40 Hektar
Ruang terbuka hijau sendiri secara pengertian yaitu area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, lalu yang di maksud dengan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan sebagaimana tertuang dalam RTRW dimaksudkan untuk menjamin tersediannya:

Ruang yang cukup bagi: 
kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
area pengembangan keanekaragaman hayati;
area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
tempat pemakaman umum;
pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
area mitigasi/evakuasi bencana; dan
ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.
Sedangkan Fungsi dan Manfaatnya adalah:
Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 
memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
sebagai peneduh;
produsen oksigen; 
penyerap air hujan;
penyedia habitat satwa;
penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
penahan angin.  
Dalam pelaksanaanya  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Adipura, Tim Teknis dan Sekretariat Adipura, untuk Dewan Pertimbangan Adipura atas pemangku kependingan di bidang Perlindungan Lingkungan Hidup adalah:
Tata Ruang Perkotaan
Tokoh masyarakat
Tokoh international
Tokoh lingkungan
Pakar persampahan
Media massa
Perguruan tinggi
Sosial budaya
kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga
embaga swadaya masyarakat dan
eselon I terkait lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK)

Tugas untuk Dewan Pertimbangan Adipura yaitu meliputi:
Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam proses pemeringkatan akhir Program Adipura dan
Memberikan rekomendasi peraih penghargaan Adipura Paripurna, Adipura Kirana, Adipura Buana, atau Bhakti Adipura berdasarkan paparan dari Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lalu Tim Teknis sendiri terdiri dari:
Ketua, yang dijabat oleh eselon I yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Sampah dan
Anggota, yang terdiri dari eselon II terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Tugas Tim Teknis yaitu meliputi:
Memantau kinerja Pemerintah Daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura
Mengembangkan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adipura
Melakukan pemeringkatan peserta Program Adipura dan
Melakukan verifikasi terhadap peserta Program Adipura yang dinominasikan meraih penghargaan Adipura Paripurna
Kemudian Sekretariat Adipura sendiri terdiri dari:
Ketua, yang dijabat oleh eselon II yang menangani pelaksanaan Program Adipura dan
Anggota, yang terdiri dari eselon III terkait dan staf di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas Sekretariat Adipura yaitu meliputi:
Mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administratif, penjadwalan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data dan pengembangan laman Adipura.

Selama periode pemantauan dan rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya, pemantauan Pertama, yang selanjutnya disebut P1 dan/atau Pemantauan Kedua yang selanjutnya disebut P2 adalah pemantauan yang dilakukan pada periode dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya, penelaahan pemantauan adalah kegiatan evaluasi, sedangkan pemantauan Verifikasi yang selanjutnya disebut PV adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai capaian kinerja periode pemantauan sebelumnya dengan periode pemantauan berjalan dan kondisi faktual wilayah.

Sedangkan untuk Pemeringkatan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretariat Adipura, pemeringkatannya berdasarkan atas penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen dengan nilai pembobotan, 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nilai capaian kinerja dan 5% (lima persen) untuk nilai sistem manajemen.

Pemeringkatan akhir kota sedang dan kota kecil dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bobot penilainnya dilakukan dengan ketentuan 90% (sembilan puluh persen) data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dan 10% (sepuluh persen) untuk data pengendalian pencemaran air.

Lalu pembiayaan pelaksaan Program Adipura sendiri dibebankan pada Pendapatan Anggaran Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Haerudin Inas II Capung, Penulis adalah Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar


_____________
Dapatkan lintasan berita Subang via:

Follow Twitter: @tintahijaucom
Like Faceboook: Redaksi Tintahijau
Iklan & Promo: 089624350851




Banner Kanan 1

Twitter Update

Kisah Inspiratif Icha Kirana Berkenalan dengan Jilbab https://t.co/kJxhOSwP2h
KPUD Subang Gelar FGD Bahas UU Pemilu https://t.co/dCItU3Mc4m
Polisi Amankan Empat Preman Saat Pesta Miras https://t.co/ZnVFTnmgvQ
Follow TINTAHIJAU.COM on Twitter

Facebook Page