Waralaba: Pemerintah Optimis vs Rakyat Pesimis

Dengan 'menitipkan' dana dalam jumlah tertentu, kita bisa memiliki sebuah usaha yang berprospek cerah. Itulah Franchise atau kita lebih akrab dengan istilah waralaba. Sistem ini telah merubah arah investor yang semula lebih tertuju pada commodities Excange atau sharing investment berupa pembelian saham, obligasi dan penanaman modal langsung atau direct counter.

Bisnis waralaba sendiri dimulai pada tahun 1800-an di Inggris ketika system tied house digunakan oleh pembuat bir untuk memasarkan produk mereka. Kemudian pada tahun 1950-an Amerika pun menerapkannya. di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal tahun 1980 ketika itu ada 6 perusahaan yang menggunakan waralaba sebagai strategi pemasaran produknya. Laju Perkembangan bisnis waralaba di tanah air begitu cepat menembus macetnya jalan raya dan perumahan-perumahan perkotaan, bahkan hingga kampung-kampung. Jika dahulu hanya didominasi perusahaan waralaba asing saja, maka saat ini perusahaan lokal juga menunjukan
kekuatan bisnis waralabanya. Dulu kita hanya mengenal beberapa fast food asing maka sekarang banyak juga kita jumpai bisnis fast food yang berasal dari dalam negeri. Sampai akhirnya jenis usaha waralaba pun melengkapi jenisnya.

Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada bulan september 2016 menunjukan Di Indonesia ada 698 waralaba (24.400 gerai). Terdiri dari 63% waralaba lokal dan 37% manca negara dengan omzet mencapai Rp 172 triliun. Dipastikan hingga maret 2017 ini jumlah gerai lebih besar dari angka tersebut.

Di Kabupaten Subang, waralaba yang menjamur adalah jenis ritel seperti alfamaret, alfamidi, dan indomaret. Bagi investor tentunya ini adalah peluang investasi yang sangat menggiurkan. Jaminan stok barang dan nama yang sudah mapan membuat investor tidak terlalu memikirkan investasi awal yang diperlukan dan skema royalti fee yang harus dibayarkan pada pemilik waralaba.

Fenomena ini menjadi menarik ketika disisi lain muncul kalangan kontra. para pedagang kelontong konvesional merasa (konon) menghadapi pil pahit atas realita ini.

Siapa salah ketika Rak-rak yang tersusun rapi, variasi produk yang sangat banyak, pembayaran yang praktis dengan sistem kasir, ruangan ber-AC, tidak pengap, telah membuat konsumen beralih.

Ditengah pesatnya perkembangan waralaba yang diikuti hembusan angin kontra terhadap menjamurnya mini market, saya tidak berminat menghakimi para pihak karena hingga saat ini kita hanya berhipotesis atas efek buruk dimasa yang akan datang terhadap perekonomian, khususnya terkait nasib para pedagang konvensional. Sementara penjelasan ilmiah atas ketakutan tersebut belum mengemuka.

Rasanya bukan hal yang tepat jika Pengusaha atau investor menerima vonis bersalah atas keputusan investasi mereka kepada waralaba sementara pemerintah sebagai pihak yang berwenang membatasi laju waralaba tidak memberikan garis batas. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 / 2007 tentang Waralaba, munculnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang penyelenggaraan Waralaba, terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan Pendaftaran Usaha Waralaba, tidak ditindaklanjuti atau dibarengi perda oleh pemerintah daerah sebagai pihak 'penguasa' yang paham terhadap potensi serta situasi daerah setempat. Sebuah pertanda, pemerintah Daerah optimis keberadaan waralaba akan mampu meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan rakyat.

Kini, dibeberapa kecamatan telah berdiri lebih dari satu gerai. Apakah mungkin pemerintah yang notabene berkewajiban memecut laju pertumbuhan perekonomian justru membuka peluang terpuruknya perekonomian? Rasanya itupun tidak mungkin ! Maka dalam hal ini pemerintah perlu membuka komunikasi dengan kalangan kontra. Tidak elok meski berjalan membawa misi baik serta pada rel yang benar namun pertanyaan dan ketakutan penumpang tidak dihiraukan. Kalangan kontra jangan dibiarkan pesimis.

Akhirnya saya meyakini management waralaba pun akan membuka diri terhadap segala masukan, tidak hanya membuat target-target profit tetapi mampu memberi keseimbangan dalam pencapaian profit dan nama baik. Banyak hal kecil yang bisa dilakukan seperti mengawali pembukaan dengan menempuh prosedur ke tingkat desa (tidak langsung ke kecamatan) sebagaimana biasa dilalui oleh masyarakat umum, merespon ajuan proposal dari lingkungan, berperan serta dalam upaya pengamanan lingkungan (ronda), memberikan transparansi mekanisme pengelolaan dan atau penyaluran dana donasi konsumen. Simbiosis mutualisme dapat pula
diciptakan lewat upaya - upaya sederhana dengan mentransfer ilmu berdagang kepada pemilik toko kecil seperti penyadaran pentingnya pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan untuk pembeli.




Taswa Witular, S.IP, Penulis adalah pemerhati sosial politik Subang


_____
Dapatkan lintasan berita Subang via:
Follow Twitter: @tintahijaucom
Like Faceboook: Redaksi Tintahijau
Chanel BBM: Berita Subang


Facebook Page